Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak yang ditimbulkan program kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan pola kerja baru yang efektif dan efisien di lingkungan ASN berupa implementasi delayering di seluruh Kementerian Lembaga termasuk Kementerian Keuangan. Delayering atau penyederhanaan organisasi merupakan salah satu bagian dari lima prioritas kerja pemerintahan di tahun 2019-2024 yang dilakukan melalui rasionalisasi eselon menjadi dua level saja. Walaupun demikian, perubahan jenis jabatan dari struktural menjadi fungsional ini disinyalir menimbulkan dampak bagi pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis sebelum kajian ini dilakukan, kebijakan pengalihan jabatan tersebut menyisakan dampak psikologis bagi para pegawai antara lain, munculnya pesimisme pegawai dalam merespon pengalihan jabatan. Munculnya sikap pesimis para pegawai secara psikologis merupakan gambaran atas ketidakyakinan terhadap fakta yang ada. Ada semacam kegalauan kolektif bahwa pengalihan jabatan ini "terpaksa" diikuti karena tidak ada pilihan lain dengan modal kepercayaan diri yang relatif kurang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dalam format studi terhadap Dampak Psikologis dan Kinerja dari Proses Delayering khususnya di Kementerian Keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi bagi manajemen dalam mengembangkan pola kerja yang dapat menjaga kinerja pegawai delayering selalu optimal.