PENINGKATAN PENYELAMATAN PENDUDUK, PENANGANAN SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR DI

SEKITAR BENCANA AKIBAT LUAPAN LUMPUR DI SIDOARJO

Pokok-pokok Paparan Dr. Ir. Hardi Prasetyo (Waka BPLS)

Pada Acara :

Pelaksanaan Kegiatan Jasmas I 2007, Jaring Aspirasi Masyarakat

Daerah Pemilihan I DPRD Propinsi Jawa Timur

Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo, 2 Mei 2007

Preview Keseluruhan Dokumen: View Download

POKOK-POKOK BAHASAN

• PENDAHULUAN:

• Umum dan Aktualisasi Strategi

• FENOMENA LUSI PADA MASYARAKAT INTERNASIONAL

• KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN UTAMA LUSI

• TRANSISI DARI TIMNAS PSLS KE BPLS

• RASIONALISASI PEMBENTUKAN BPLS

• PENINGKATAN PENANGGULANGAN LUSI: PEMBENTUKAN BPLS

• ORGANISASI BPLS

• TUGAS POKOK BPLS MELALUI 3 (TIGA) DEPUTI: OPERASI, SOSIAL DAN INFRASTRUKTUR

• HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN

• SKEMA PEMBIAYAAN ANTARA LAPINDO DAN PEMERINTAH

• STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS (JANGKA PENDEK)

• PERMASALAHAN MENGEMUKA BIDANG SOSIAL

• PERPRES 14/2007 TERKAIT PENANGANAN BIDANG SOSIAL

• Kasus: Upaya Mengalirkan lumpur

• Kasus: Upaya mengamankan jaringan Jalan dan Rel KA Ketapang-Siring

• LAMPIRAN DIAGRAM DAN PETA-PETA

PENDAHULUAN

Umum

• Mempertimbangkan bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di Sidoarjo telah semakin meluas, Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 telah membentuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (disingkat BPLS).

• BPLS merupakan kelanjutan dari Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, yang telah mengakhiri masa baktinya pada tanggal 8 April 2007.

• Serah terima dari Timnas PSLS ke BPLS secara administrasi telah dilaksanakan tanggal 11 April 2007 di Jakarta. Namun pada tahap transisi, pelaksanaan lapangan masih dilaksanakan oleh personil Timnas PSLS sampai tanggal 31 April 2007.

• 1 Mei 2007, Badan Pelaksana (Bapel) BPLS sepenuhnya memegang kendali penanangan Lumpur di Sidoaro, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Strategi Bapel BPLS:

– mempercepat, memantau dan mengawasi proses jual beli secara bartahap lahan dan bangunan masyarakat oleh PT Lapindo Berantas (Lapindo), di dalam peta area terdampak 22 Maret 2007, serta menangani dampak sosial lainnya.

– mengendalikan luapan lumpur, antara lain dengan upaya mempercepat proses pembangunan, tanggul utama dari pusat semburan ke arah sungai Porong.

– melanjutkan segala upaya penanggulangan semburan lumpur dengan melakukan evaluasi dan pengkajian yang komprehensif, integral dan holistik. dan

– membangun, memelihara dan mengamankan infrastruktur jalan raya dan rel KA di sektor baratlaut (Siring-Ketapang), serta menyiapkan relokasi infrastruktur ke arah sebelah barat.

Fenomena Lusi di Masyarakat Internasional

• Gunung Lumpur di Planet Bumi:

Lusi oleh international community telah ditempatkan pada literatur cybernet sebagai salah satu fenomena dari ribuan gunung lumpur (mud volcano) yang berkembang di planet bumi (the Earth Planet) baik di daratan (onshore) maupun di lepas pantai (offshore).

• Kontribusi citra satelit:

Badan/Lembaga internasional (CRISP, Google Earth, Ikonos, dll) telah mengkontribusikan citra satelit beresolusi tinggi (high resolution satellite images) sampai resolusi maksimum 5 m di internet, sebagaimana yang terjadi pada bencana gempa dan Tsunami NAD (2005), Gempa bumi Yogyakarta (2006).

• Isu international environmen

tal refugee:

Khususnya penanganan masalah sosial mencakup kompensasi, ganti rugi, pengungsian, menjadi perhatian yang bernuansa (wawancara dan pemberitaan di media internasional).

Transisi dari Timnas PSLS ke Bapel BPLS

Kronologis transisi dari Timnas PSLS ke Bapel BPLS yang dilaksanakan baik dalam tataran Kebijakan (Peraturan Presiden no. 14/2007 tentang BPLS) maupun implementasi operasional di lapangan adalah sebagai berikut:

• 8 April:

Perpres 14/2007 BPLS (On), Timnas PSLS (Off)

• 11 April:

Serah terima administrasi Timnas PSLS ke BPLS;

• 12 April:

Pertemuan bilateral BPLS dan TIMNAS di Surabaya kesepakatan pelaksanaan tugas BPLS oleh personil Timnas PSLS secara tandem (Pasal 20). BPLS menyajikan ‘War Game LUSI’ (12-30 April 2007);

• 30 April:

Serah terima pekerjaan lapangan dari Timnas PSLS (T-100) ke BPLS (T-0);

• 1 Mei:

BPLS memegang otoritas dan kendali dalam penanganan masalah Lumpur Sidoarjo (LuSi).

Kompleksitas Siklus Berganda pada posisi T-100 Timnas PSLS dan T-0 BPLS:

– Semburan lumpur: sekitar100.000 m3/hari terus berlangsung;

– Pengaliran lumpur: dari pusat semburan ke S. Porong belum sempurna (macet-tersendat);

– Kondisi tanggul cincin dan tanggul utama: masih mengalami kendala berlanjut, tidak dirancang sebagai tanggul permanen;

– Kebutuhan utama pasokan ‘sirtu’: tidak optimal/tersendat (masalah finansial, teknik dan faktor alami);

– Pembangunan tanggul: kalah cepat dengan tingkat pengamanannya, terjadi limpasan (over topping), kebocoran atau keruntuhan yang serius (luapan cenderung meluas);

– Penanganan masalah sosial kemasyarakatan (cash and carry): berkembang sangat dinamis

Rasionalisasi dan Pembentukan BPLS

• Dampak luapan lumpur yang sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif, integral dan holistik.

• Dipandang perlu adanya peningkatan penanganan terhadap penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo.

• Berakhirnya masa tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo pada tanggal 8 April 2007.

Tugas Pokok Bapel BPLS

Tugas pokok BPLS diimplementasikan melalui 3 Deputi: (1) Operasi; (2) Sosial; dan (3) Infrastruktur:

– Upaya penanggulangan semburan lumpur.

– Penangan luapan lumpur, dengan pengaliran lumpur melalui tanggul utama (Inner Ring) ke S. Porong, serta pembangunan dan pemeliharaan tanggul utama di Lingkar Luar (outter Ring).

– Penanganan masalah sosial kemasyarakatan terkait pembelian tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur oleh PT Lapindo secara bertahap.

– Membangun, memelihara dan mengamankan Infrastruktur penanganan luapan (Tanggul, Kanal, Pompa-pompa, dll.) dan Infrastruktur umum (jalan arteri, jalan kereta api, energi, telkom) termasuk relokasi infrastruktur ke sebelah barat.

Peningkatan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dengan Pembentukan BPLS

• Upaya penanganan yang lebih kohesif dan terpadu melalui institusi Pemerintah BPLS dipayungi Peraturan Presiden No. 14/2007.

• Personel BPLS bersifat permanen, bekerja dengan basis waktu sepenuhnya (full time), disamping itu tanpa dibatasi oleh suatu kurun waktu tertentu.

• Kepastian penganggaran, dimana dalam Perpres 14/2007, khususnya hal Pendanaan (Pasal 15), telah lebih jelas pembagian kewajiban antara pihak Lapindo dan Pemerintah (APBN).

Organisasi Bapel BPLS

• Struktur Organisasi dengan pola miskin struktur kaya fungsi, terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Deputi Operasi, Deputi Sosial dan Deputi Infrastruktur. Di bawah Sekretaris dan Deputi akan dibentuk Satuan Kerja (SatKer).

• Tugas Pokok dan Fungsi :

• Menangani upaya penanggulangan semburan lumpur,

• Menangani luapan lumpur,

• Menangani masalah sosial,

• Menangani pembangunan, pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur.

Strategi dan Program Prioritas Jangka Pendek

• BPLS:

Optimalisasi fungsi dan peran BPLS dengan segala keterbatasan.

• Menetapkan Aliasi Strategis BPLS dan Lapindo:

Implementasi Pasal 15 (5) Perpres 14/07 tentang pelaksanaan upaya penanggulangan semburan dan pembuatan tanggul utama dan pengaliran lumpur ke S Porong.

• Mempercepat Penanganan Sosial kemasyarakatan:

Aktualisasi prosedur, verifikasi dan pengawasan proses pembelian tanah dan bangunan tahap awal (20%), serta mengelola gejolak sosial yang berkembang.

• Memperkuat infrastruktur tanggul utama Lingkar Luar dan Persiapan Pembangunan Tanggul Utama:

Untuk mengantisipasi luapan di luar Peta Terdampak tanggal 22 Maret 2007.

• Mengamankan infrastruktur umum sebagai citra Negara:

Jalan arteri dan Rel KA sepanjang SBY-Porong serta pengkajian relokasi.

• Mengevaluasi dan Aktualisasi:

Upaya penanggulangan semburan dan pengaliran lumpur ke S. Porong melalui penajaman HDBC, pemilihan opsi yang holistik dan realistik ‘kill’ semburan, alternatif penerapan metoda ‘pertambangan umum’ mengalirkan luapan.

Hal yang patut menjadikan perhatian Khusus

• APBN-P 2007: masih tahap persiapan sedangkan kebutuhan mendesak.

• Kesulitan Lapindo: skema pelaksanaan oleh BPLS dan pembiayaan dari Lapindo perlu diperjelas untuk menghilangkan ‘grey area’.

• Menangani luapan Lusi seperti ‘Perang Vietnam’: Pekerjaan menangani luapan lumpur yang masih ‘ganas’ tidak dapat ditinggalkan sejam pun, sementara dukungan sarpras dan pendanaan belum memadai.

• Mengamankan infrastruktur umum versus masalah sosial di Siring: masyarakat desa Siring masih menolak penanggulan sehingga berpotensi Jalan arteri dan Rel KA sepanjang SBY-Porong digenangi sementara atau lebih permanen.

• Mengalirkan lumpur-air versus lumpur terkonsolidasi: lumpur cenderung semakin pekat sulit dialirkan, perlu terobosan teknologi untuk mengalirkan ke S. Porong atau alternatif lainnya.

• Tantangan upaya menghentikan semburan lumpur: kegagalan 2 Relief Well (1&2), tingginya biaya, rasio keberhasilan menghadapi fenomena ‘mud volcanoe’, mengemukanya masalah pembiayaan sosial dan pasokan sirtu, menjadi dasar pertimbangan bahwa metoda yang relatif mahal patut ditinjau secara holistik.

Skema Pembiayaan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo: Lapindo dan Pemerintah (Pasal 15)

• Ayat (1&2):

Penanganan masalah sosial kemasyarakatan oleh PT Lapindo Brantas dilaksanakan dua tahap sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 (Lampiran Peta).

• Ayat (5):

Upaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya pembuatan tanggul utama dari pusat semburan sampai ke kali Porong oleh PT Lapindo Brantas;

• Ayat (6):

Upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Permasalahan Mengemuka Bidang Sosial

• Peyelesaian ganti rugi lahan dan bangunan yang terendam lumpur.

• Penyelesaian tuntutan pembayaran kompensasi.

• Penyelesaian tuntutan para pengusaha yang pabriknya terendam.

• Kemungkingan tuntutan dari pihak lainnya yang merasa dirugikan.

• Lambatnya implementasi pembayaran dari Lapindo untuk ganti rugi sebesar 20%.

• Mulai berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lapindo, karena seringnya tidak ditepatinya janji kepada warga korban luapan lumpur.

• Dampak psiklogis yang cukup berat bagi sebagian warga.

Peraturan Presiden 14/2007 terkait penanganan Masalah Sosial

• Pasal 15 ayat (1):

Menyatakan bahwa ‘dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah’.

• Pasal 15 ayat (2):

Menyatakan bahwa ‘Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% di bayar di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis’.

Upaya Mengalirkan Lumpur ke Spill Way

• Dalam melindungi tanggul yang belum kuat di utara pusat semburan, lumpur panas diupayakan agar bisa mengalir ke arah selatan yang berujung di “Spill Way”, agar selanjutnya bisa dibuang ke Kali Porong (sesuai dengan grand strategy yang telah ditetapkan sebelumnya).

• Kendala yang saat ini dihadapi adalah lumpur sulit bergerak ke arah selatan, dikarenakan:

– Lumpur yang mengental sehingga sulit untuk digerakkan ke arah selatan.

– Secara umum gradien topografi pusat semburan ke spill way kurang signifikan, untuk terjadinya aliran lumpur secara ‘gaya berat’ (gravity).

– Topografi lahan di wilayah tenggara pusat semburan lebih rendah, sehingga lumpur cenderung bergerak ke arah tenggara.

– Keadaan tanggul di sebelah barat daya yang (titik 46 – 47 dan 25), yang sampai saat ini belum kuat, sehingga lumpur sering meluber.

– Alat berat yang digunakan untuk menggiring lumpur ke arah selatan adalah jenis long-arm, yang jumlahnya masih sangat sedikit .

Pelajaran dari Meluapnya Lumpur Panas Menggenangi Rel Kereta Api di Ketapang Keres

• Tanggal 16 April 2007 lumpur mulai meluber di tanggul titik 45. Dikhawatirkan tanggul-tanggul yang berada di daerah utara pusat semburan tidak kuat menahan luberan yang akan menggenangi rel kereta Ketapang-Keres.

• Tanggal 17 April 2007, lumpur mulai menggenangi rel kereta Ketapang-Keres. Upaya penanggulan di sisi timur rel mengalami hambatan karena warga Ketapang masih menolak dilakukan penanggulan di daerah tersebut. Sebagai tindakan darurat, dilakukan penanggulan di sisi barat rel, agar lumpur tidak meluber ke jalan raya. Sebagai akibatnya, lumpur semakin menggenangi rel kereta api.

• Guna mendapatkan persetujuan dari masyarakat Ketapang, dilakukan proses negosiasi antara Lurah, pihak PT KAI dan warga. Pada akhirnya, menjelang siang hari warga sepakat agar proses penanggulan di sisi timur rel boleh dilakukan.

• Upaya mengatasi luapan lumpur yang menggenangi rel kereta api Ketapang-Keres:

– Dilakukan koordinasi dengan pihak KA dan Lurah Ketapang

– Penanggulan mulai dilakukan di sisi timur rel dimulai dari sebelah utara “jembatan putus”

– Luberan lumpur yang menggenangi rel disedot dengan menggunakan pompa.