Persediaan Tak Dikuasai

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk:

• digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah;

• dimanfaatkan dalam rangka diserahkan kepada masyarakat; atau

• dijual dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi entitas pemerintah.

Persediaan tak dikuasai adalah persediaan yang secara fisik berada pada entitas pemerintah, tetapi: 

• tidak memiliki bukti penguasaan legal atau administratif;

• tidak dapat dikendalikan penggunaannya; atau

• tidak dapat diakui manfaat ekonominya di masa mendatang.

Contoh dari persediaan tak dikuasai adalah:

• bantuan barang dari pihak ketiga yang belum ditetapkan penggunannya;

• barang sitaan yang belum memiliki putusan hukum tetap; atau

• barang titipan pihak lain.