Embedded Files
Rangkaian Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
Rangkaian Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
- Pelaksanaan Pemantauan Kode Etik (berdasarkan arahan Direktorat Kepatuhan Internal)
- Permintaan Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemantauan Etik
1. Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
1. Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
01 Mei s.d. 20 Juni 2025
-soon-
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan kode etik meliputi:
Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku pada Direktorat KBPJ 2024 dilaksanakan semesteran, dengan rincian sbb:
Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku pada Direktorat KBPJ 2024 dilaksanakan semesteran, dengan rincian sbb:
Kehadiran (presensi) atas Jam Clock In dan Clock Out Presensi
Terkait kehadiran pegawai harus memenuhi ketentuan pada PMK-221/PMK.01/2021
berupa Pemantauan Presensi melalui Satu Kemenkeu , dimohon untuk dapat melakukan presensi masuk dan pulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari konfirmasi absen.
namun dalam hal terdapat absen Bapak/Ibu yang terlewat dilakukan (lupa absen) dapat melakukan konfirmasi absen melalui Satu Kemenkeu maks. 3 HK setelah hari lupa absen (selengkapnya: dapat merujuk jarkom konfirmasi absen atau mengakses https://sites.google.com/view/tukbpj/kepegawaian/presensi )
Keberadaan (geotag) atas Jadwal WFO/WFH dan Lokasi Presensi
Terkait keberadaan pegawai harus memenuhi ketentuan pada SE-22/MK.1/2020 dan SE-32/MK.1/2020
Pemantauan terhadap lokasi absen adalah sesuai Surat Tugas WFO/H yang diterbitkan Bapak Direktur Kombisa
Terkait hal tsb, dimohon agar Bapak/Ibu untuk memonitor secara mandiri jadwal WFO/H masing-masing sesuai surat tugas dan Riwayat Presensi Satu Kemenkeu
Pegawai dengan jadwal WFO harus melakukan absensi masuk dan pulang di lingkungan Kantor Pusat DJBC.
Pegawai dengan jadwal WFH tidak diperkenankan untuk melakukan absen di luar Jabodetabek, Cikarang dan Purwakarta
Terkait pakaian dinas seragam, atribut, dan kelengkapannya
Terkait pakaian dinas seragam, atribut dan kelengkapannya harus memenuhi ketentuan berdasarkanPER-03/BC/2014, PER-38/BC/2016, PER-10/BC/2021, dan SE-12/BC/2023
Indikasi pelanggaran yang selama ini masih ditemui, dan perlu menjadi perhatian bagi atasan langsung dan pegawai:
A. Terkait kehadiran, pegawai:
Tidak masuk bekerja dan/atau terlambat masuk bekerja dan/atau pulang sebelum waktunya dan/atau tidak mengganti waktu keterlambatan dan/atau tidak mengisi daftar hadir berdasarkan bukti daftar hadir dan tanpa Alasan yang Sah.
B. Terkait keberadaan, pegawai:
Mengisi daftar hadir di luar area kantor sedangkan tidak menggunakan transportasi umum yang bersifat massal pada saat WFO
Pegawai melaksankaan tugas secara WFH pada homevase tanpa penugasan oleh pejabat yang berwenang
C. Terkait pakaian dinas seragam, atribut, dan kelengkapannya, pegawai:
Pada saat menggunakan Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kemenkeu pada hari Senin dan Rabu, terdapat Pejabat/Pegawai yang tidak menggunakan pin nama, menggunakan bawahan yang tidak sesuai.
Memakai sepatu tidak sesuai ketentuan, yaitu menggunakan sepatu kasual/sneakers. Berdasarkan ketentuan yang berlaku baik pada saat menggunakan Pakaian Dinas Seragam DJBC, Pakaian Kerja di Lingkungan Kemenkeu tetap menggunakan sepatu pantofell hitam dengan menggunakan tali bagi pegawai pria, dan sepatu pantofel hitam tanpa menggunakan tali bagi pegawai wanita,
Wanita menggunakan rok pendek tidak sesuai dengan ketentuan ukuran yang berlaku yaitu 7 cm dibawah lutut.
Wanita berbusana muslim tetapi tidak mengenakan kaos kaki, dan
Pada hari Senin dan Rabu mengenakan pakaian selain yang telah diatur dalam SE-12/BC/2023.
2. Konfirmasi Hasil Temuan Sementara Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
2. Konfirmasi Hasil Temuan Sementara Pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku
Merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pemantauan kode etik, dalam hal belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pejabat/pegawai wajib mengisi form tindak lanjut sesuai nama dan jenis temuan serta mengunggah bukti dukung dengan ketentuan sebagai berikut:
Data Konfirmasi Hasil Temuan Sementara
Data Konfirmasi Hasil Temuan Sementara
- Melampirkan Surat Izin Cuti yang telah diterbitkan oleh PyBM ataupun Surat Tugas pada tanggal dimaksud; atau
- Melampirkan screenshot riwayat kehadiran pegawai pada Aplikasi Satu Kemenkeu yang menampilkan bahwa pegawai telah hadir normal pada jam kerja sesuai PMK 221/2021 di lokasi sesuai ST WFO/H pada tanggal temuan; atau
- apabila pegawai belum dapat memenuhi 2 poin di atas, dihimbau kepada Atasan Langsung untuk dapat menerbitkan Surat Pernyataan Kehadiran dan Pelaksanaan Tugas Pegawai sebagaimana format terlampir
Pernyataan Kehadiran pegawai a.n..docxProsedur Penerbitan Surat Pernyataan Kehadiran dan Pelaksanaan Tugas Pegawai:
Prosedur Penerbitan Surat Pernyataan Kehadiran dan Pelaksanaan Tugas Pegawai:
Mengirimkan 1 (satu) Surat Pernyataan Kehadiran dan Pelaksanaan Tugas untuk mencakup seluruh temuan beserta lampiran bukti pelaksanaan tugas melalui Nadine Satu Kemenkeu
Format Surat Pernyataan dapat diakses pada Template Teknis > Surat Pernyataan PYT
Penandatangan : Atasan Langsung pegawai
Khusus untuk PBC, harap dapat menggunakan Alur Fleksibel dengan tahapan sebagai berikut:
Kepala Seksi Pengampu (Pemeriksa 1)
Kepala Subdirektorat Pengampu (Pemeriksa 2)
Direktur KBPJ (Penandatangan)
Tujuan ke [BC .1301] Kasubbag TU Dit. KBPJ
Kode Klasifikasi : PW0.0 Pengawasan/Pemantauan yang memerlukan tindak lanjut
tembusan ke Direktur Komunikasi Bimbingan Pengguna Jasa, atas kedua temuan sebagai berikut
Kehadiran
Keberadaan (geotag)
3. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik
3. Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik
Merupakan bagian dari rangkaian pelaksanaan pemantauan kode etik, dalam hal belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pejabat/pegawai wajib mengisi form tindak lanjut sesuai nama dan jenis temuan serta mengunggah bukti dukung dengan ketentuan sebagai berikut:
PMK 190/2023 ( Keberadaan/Geotag dan MyTask)
PMK 190/2023 ( Keberadaan/Geotag dan MyTask)
- PMK 190/2023 ( Keberadaan/Geotag dan MyTask)
Adapun tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah Atasan Langsung menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Bersalah atau dokumen lainnya*) yang dipersyaratkan pada PMK 190/2023.
Adapun tindak lanjut yang dapat dilaksanakan adalah Atasan Langsung menerbitkan Surat Pernyataan Tidak Bersalah atau dokumen lainnya*) yang dipersyaratkan pada PMK 190/2023.
Prosedur:
Prosedur:
Surat Pernyataan Tidak Bersalah dengan format terlampir dan lampiran bukti pelaksanaan tugas agar dikirimkan melalui Nadine Satu Kemenkeu
Surat Pernyataan Tidak Bersalah dengan format terlampir dan lampiran bukti pelaksanaan tugas agar dikirimkan melalui Nadine Satu Kemenkeu
>>> tujuan ke Kasubbag TU Dit. KBPJ
>>> tujuan ke Kasubbag TU Dit. KBPJ
>>> tembusan ke Direktur Komunikasi Bimbingan Pengguna Jasa, atas kedua temuan sebagai berikut
>>> tembusan ke Direktur Komunikasi Bimbingan Pengguna Jasa, atas kedua temuan sebagai berikut
Keberadaan (geotag)
MyTask
PP-94/2021 (Presensi/Jam Clock In dan Clock Out)
PP-94/2021 (Presensi/Jam Clock In dan Clock Out)
Khusus untuk Temuan Presensi/Kehadiran, dapat merujuk ke PP 94/2021 dalam hal pengumpulan buktinya
Khusus untuk Temuan Presensi/Kehadiran, dapat merujuk ke PP 94/2021 dalam hal pengumpulan buktinya
Lalu pegawai dapat mengunggahnya pada tautan dokumen pendukung yang sudah dicantumkan oleh PIC Pemantauan Kode Etik kepada masing-masing pegawai.
Lalu pegawai dapat mengunggahnya pada tautan dokumen pendukung yang sudah dicantumkan oleh PIC Pemantauan Kode Etik kepada masing-masing pegawai.
*) dokumen lainnya :
Surat Pemanggilan untuk meminta keterangan dan tanggapan dari pegawai yang diduga melanggar kode etik dan kode perilaku
Laporan Hasil Penelitian
Pelaksanaan Dialog Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku
Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Bersalah
Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Bersalah
sebagai bukti dukung temuan pada Laporan Hasil Pemantauan Kode Etik
Khusus untuk PBC, dapat menentukan 'Alur Fleksibel' saat awal pembuatan surat, dengan menjadikan:
Kepala Seksi Pengampu sebagai Pemeriksa 1
Kepala Subdirektorat Pengampu sebagai Pemeriksa 2
Direktorat Kombisa sebagai Penandatanganan
Tujuan : Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa
Sifat : Rahasia
Perihal : Surat Pernyataan Tidak Bersalah
Panduan Pengisian Excel Hasil Tindak Lanjut
Panduan Pengisian Excel Hasil Tindak Lanjut
Kolom (8) dan (12) diisi oleh atasan langsung.
Kolom (9) dan (10) diisi dengan bukti pendukung
Petunjuk Pengisian Excel.pdfApabila terdapat pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi PIC pada Subbagian Tata Usaha melalui 082132898679 (Ais)
Page updated
Google Sites
Report abuse