Bab XV - Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Bagian Kesatu 

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah 

Pasal 167 

(1) Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan operasi produksi untuk komoditas Mineral wajib melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah Mineral hasil Penambangan di dalam negeri. 

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian dapat dilakukan secara sendiri atau bekerja sama dengan: 

a. pemegang IUP atau IUPK lain yang memiliki fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian secara terintegrasi; atau 

b. pihak lain yang melakukan kegiatan usaha Pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan. 

Pasal 168 

(1) Dalam hal pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi telah melakukan pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam pasal 167, Pemerintah Pusat menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan/ atau pemurnian. 

(2) Jaminan keberlangsungan pemanfaatan hasil pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah pusat melalui pemberian: 

a. fasilitas ekspor produk hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau

 b. insentif fiskal dan/atau nonfiskal bagi perusahaan yang membangun industri turunan produk hasil Pengolahan dan/ atau Pernurnian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 169 

(1) Peningkatan nilai tambah Mineral melalui kegiatan Pengolahan dan/atau Pemurnian wajib memenuhi batasan minimum Pengolahan dan/atau pemurnian, dengan mempertimbangkan: 

a. peningkatan nilai ekonomi; dan/atau 

b. kebutuhan pasar. 

(2) Peningkatan nilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus : 

a. memberikan manfaat ekonomi secara optimal bagi negara; 

b. mendukung tersedianya rantai pasok (supply chain) Mineral dalam rangka penyediaan dan pengembangan industri dalam negeri dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif sumber daya Mineral; dan 

c. mempertimbangkan kelanjutan operasi Pertambangan. 

(3) Kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mempertimbangkan penyerapan produk pada tingkat kemurnian tertentu yang dapat diserap oleh pasar dalam negeri dan/atau internasional. 

(4) Batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan minimum Pengolahan dan/atau Pemurnian diatur dalam Peraturan Menteri. 

Pasal 170 

(1) Pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi untuk komoditas Batubara dapat melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara untuk meningkatkan nilai tambah Batubara hasil Penambangan di dalam negeri. 

(2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara dapat dilakukan secara langsung atau melalui kerja sama dengan pemegang IUP dan IUPK lain atau pihak lain yang melakukan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara. 

Bagian Kedua 

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara 

Pasal 171

 (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas Pertambangan: 

a. Mineral logam; 

b. Mineral bukan logam; 

c. batuan; atau 

d. Batubara.  

(2) Peningkatan nilai tambah Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam. 

(3) Peningkatan nilai tambah Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan Mineral bukan logam. 

(4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan Pengolahan batuan. 

(5) Peningkatan nilai tambah Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara. 

Pasal 172 

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 171 diatur dalam Peraturan Menteri.