Bab II - Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara

Bagian Kesatu 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 

Pasal 3 

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional disusun dengan mempertimbangkan: 

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik: 

b. pelestarian lingkungan hidup; 

c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi; 

d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

e. tingkat pertumbuhan ekonomi; 

f. prioritas pemberian komoditas tambang; 

g. jumlah dan luas WP;  

h. ketersediaan lahan Pertambangan; 

i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan 

j. ketersediaan sarana dan prasarana. 

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

b. strategi pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; 

c. data potensi sumber daya dan cadangan Mineral dan Batubara; 

d. tuiuan dan target rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; 

e. kelembagaan; dan 

f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Mineral dan Batubara nasional. 

Bagian Kedua 

Penetapan Rencana Pengelolaan Mineral dan Batubara Nasional 

Pasal 4 

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara dalam rangka: 

a. penerbitan perizinan; 

b. pembinaan dan pengawasan; 

c. peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara; 

d. pengendalian produksi dan penjualan serta pengutamaan Mineral dan Batubara untuk kepentingan dalam negeri; 

f. pengelolaan lingkungan hidup termasuk Reklamasi dan Pascatambang. 

Pasal 5 

Peninjauan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan: 

a. kebijakan nasional di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan/atau 

b. rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.