PMK 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai dengan Pelayanan Segera (Rush Handling) berlaku efektif mulai 24 Agustus 2021.

Persetujuan pengeluaran barang rush handling diterbitkan dalam jangka waktu :

a.   2 (dua) jam terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima dan dalam hal barang merupakan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i PMK 74/PMK.04/2021; atau

b.  5 (lima) jam terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima dan dalam hal barang merupakan kategori jenis barang sebagaimana dimaksud clalam Pasal 3 ayat (2) huruf j PMK 74/PMK.04/2021. 

Importir dapat mengajukan perubahan atas kesalahan data permohonan dengan menyampaikan alasan perubahan data serta menyampaikan dokumen dan bukti atas perubahan, sepanjang barang impor belum dilakukan pemeriksaan fisik. 

Mohon maaf, dalam hal barang impor merupakan barang lartas, importir tetap wajib memenuhi ketentuan perizinan impor dari instansi teknis terkait pada saat menyampaikan dokumen pelengkap pabean. 

Importir/PPJK mengajukan permohonan penarikan jaminan tunai RH yang ditujukan kepada Kepala KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Permohonan penarikan jaminan

2. BPJ RH

3. Fotocopy rek. koran / buku tabungan

4. Surat pernyataan menerangkan no. rekening dan nama rekening

5. Surat kuasa

6. Fotocopy ID card/KTP penerima kuasa

Permohonan diserahkan ke loket penerimaan dokumen Gedung A, KPU BC SOETTA.

• Tracking status dan cetak respon secara real-time,

• Monitoring status permohonan dan penyelesaian RH,

• Alert yang komunikatif pada saat pembuatan dokumen

• Terintegrasi dengan sistem lainnya (kurs, manifes, pajak, dll)

• Pembuatan PIB yang otomatis (terintegrasi) 

Barang impor yang diberikan Pelayanan Segera (Rush Handling) harus memiliki karakteristik tertentu, seperti: peka kondisi dan/atau peka waktu. Sesuai PMK-74/PMK.04/2021 Pasal 3 ayat 2, Rush Handling dapat diberikan terhadap barang impor berupa :

a.  jenazah dan abu jenazah;

b.  organ tubuh manusia, antara lain ginjal, kornea mata, atau darah;

c.   barang yang dapat merusak lingkungan antara lain bahan yang mengandung radiasi;

d.  binatang hidup

e.  tumbuhan hidup;

f.   surat kabar dan majalah yang peka waktu

g. dokumen (surat);

h.  uang kertas asing (banknotes);

i.  vaksin atau obat-obatan untuk manusia yang bersifat peka waktu dan/ atau membutuhkan penanganan khusus; atau 

barang selain huruf a sampai dengan huruf i,setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabeaatau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. 

1. Importir mengajukan permohonan RH menggunakan format yang telah ditentukan dengan  melampirkan :

• Dokkap (AWB, Invoice, packing list dsb.),

• ijin impor (Lartas),

• Kep. pembebasan BM, cukai, PDRI,

• BPJ (sekali impor atau terus-menerus). 

2. Mandatory check oleh SKP 

• Pengecekan pemenuhan NIK dalam hal importir merupakan badan usaha;

• Pemblokiran akses kepabeanan terhadap importir; dan

• Pemeriksaan kelengkapan data permohonan 

3. Cek BC 1.1 oleh SKP 

• Apakah lebih dari 3 hari sejak tanggal BC 1.1

• Apakah data sesuai dengan Manifes 

4. Keputusan/Ijin Kepala Kantor 

• Untuk barang kategori j,

• Untuk bareng eksep 

5. Cek jaminan oleh SKP 

6. Analyzing Point 

• Cek ijin impor (Lartas) (cek INSW)

• Cek NIB

• Cek Blokir NPD

• Cek Kepatuhan Pajak 

7. Penerbitan Nomor dan tanggal Pendafataran RH oleh SKP 

8. Pendok (Admin RH) 

• Cek kelengkapan dan kesesuaian dokumen dan jaminan

• Penerbitan IP 

9. Pemeriksaan Fisik 

• Jika sesuai langsung SPPB

• Jika tidak sesuai diteruskan ke P2 untuk cek unsur pidana

• Jika tidak ada unsur pidana diteruskan ke Kasi/PDTA-P untuk penyesuaian lartas dan/atau jaminan 

10. Importir menyelesaikan formalitas pabean 

• Ajukan PIBK, atau

• Tekan tombol menu PIB untuk menerbitkan PIB penyelesaian RH secara otomatis 

11. Dalam hal importir tidak menyelesaikan formalitas pabean dalam waktu 7 hari setelah SPPB, SKP akan menerbitkan nomor dan tanggal agar permohonan RH dapat diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean. Selanjutnya:

• Jaminan importir dicairkan (jika ada jaminan);

• Importir terkena sanksi administrasi (untuk barang selain jenazah/organ tubuh, dan tidak ada Kep Pembebasan BM, Cukai, dan PDRI);

• Importir tidak layani RH berikutnya selama 60 hari (terblokir secara sistem). 

12. Penelitian PIB penyelesaian RH oleh PDTA 

• Penelitian dan penetapan tariff dan nilai pabean. 

Tidak perlu, cukup akses menggunakan browser ke portal pengguna jasa pada https://portal.beacukai.go.id/portal/login 

Layanan RH mengikuti jam layanan di kantor Bea dan Cukai setempat. 

Tanggal SPPB RH : 1 Januari 2021 

Tanggal Hari Ke-7 : 7 Januari 2021 

Tanggal mulai terkena sanksi : 8 Januari 2021 

Catatan:

Untuk kantor bukan 24/7, jika hari ke-7 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu/ libur nasional, penyelesaian kewajiban pabean dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

1. Ajukan permohonan via CEISA RH (Portal Pengguna Jasa);

2. Kosongkan nomor dan tanggal BC 1.1 (jangan diisi angka nol);

3. Isi tanggal perkiraan kedatangan barang;

4. Cek Permohon izin RH (untuk bang kategori j);

5. Cek Analyzing Point;

6. Status “Pre-notification”;

7. Setelah barang tiba, klik tombol ‘pre-notification’ lalu masukkan nomor dan tanggal BC 1.1, pos dan sub-pos

8. Cek BC 1.1;

9. Terbit nomor dan tangal pendaftaran RH;

10. Penelitian dokumen;

Catatan:

• Untuk vaksin agar kode fasilitas diisi angka (68);

• Skep pembebasan harus sudah ada;

• Jika ijin impor/lartas belum ada, Analyzing point akan menerbitkan NPBL (Nota Pemberitahuan Barang Lartas);

1. Pengguna jasa melakukan pendaftaran akun portal pengguna jasa pada alamat: https://www.tinyurl.com/DaftarPortalPenggunaJasa

Jika mengalami kendala dapat disampaikan melalui http://tiket.bcsoetta.org 

2. Menyiapkan data NPWP valid dan email aktif untuk melakukan aktivasi akun portal pengguna jasa 

Dua model:

• Pilih menu ‘Daftar Pengguna Baru’ (Mengisi data lengkap); atau

• Pilih menu ‘Aktivasi Akun Lama’ (= Imigrasi akun, bila sudah pernah ada user dan password customer di portal yang lama) 

Atensi: untuk registrasi wajib sudah ada NIB, jika belum ada NIB wajib pakai PPJK. 

Tidak.

Untuk pengajuan permohonan RH, cukup mengakses Portal Pengguna Jasa. 

Kepala kantor atau Pejabat Bea dan Cukai dapat memberikan izin Rush Handling sepanjang barang impor memenuhi karakteristik:

• Peka kondisi, dan/atau

• Peka waktu 

Layanan segera hanya dapat digunakan untuk impor barang menggunakan PIBK (untuk jenazah, abu jenazah dan organ tubuh manusia) dan PIB. 

Tidak perlu lagi 

Cukup mengajukan permohonan RH melalui portal pengguna jasa. Dalam hal jenis barang merupakan kategori huruf j, Sistem Komputer Pelayanan (SKP) meneruskan data permohonan kepada Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.

Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas jenis barang yang diajukan. 

Persetujuan pengeluaran barang RH diterbitkan dalam jangka waktu:

a.    2 (dua) Jam terhitung sejak permohonan diterima untuk barang kategori huruf a-i;

b.    5 (lima) jam terhitung sejak permohonan diterima untuk barang kategori huruf j.

Syarat:

a.    barang telah tiba;

b.    importir telah memenuhi ketentuan penyerahan jaminan; dan

terdapat kesesuaian antara hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik. 

Perbaikan masih dimungkinkan untuk dilakukan, selama dokumen belum diputus oleh Pendok (SPPB atau terbit IP) (Kecuali untuk melengkapi data PIB). 

Bentuk jaminan dan tata cara penyerahan jaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Ketentuan tentang jaminan:

1. 259/PMK.04/2010 Tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

2. PER- 2 /BC/2011 Tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan 

• Jaminan tertulis hanya bisa digunakan oleh Pemerintah, untuk impor barang tujuan keadaan darurat bencana, kegentingan memaksa, atau kegiatan yang bersifat kenegaraan.

• Dalam hal permohonan jaminan tertulis disetujui, Kepala Kantor Pabean mengeluarkan surat keputusan persetujuan a.n. Menteri atas penggunaan Jaminan tertulis kepada Terjamin.

• Di PMK-74/2021 belum mengatur mengenai pembayaran berkala.

• Untuk pengeluaran barang impor menggunakan Rush Handling, importir wajib menyerahkan jaminan, kecuali:

1. ada Kep. pembebasan bea masuk, cukai dan/atau PDRI

2. tarif bea masuk 0%

3. barang impor berupa jenazah, abu jenazah, dan/ atau organ tubuh. 

Tidak bisa.

Vooruitslag dan Rush Handling memiliki dasar aturan dan filosofi pengeluaran barang yang berbeda.

Vooruitslag: PIB + jaminan

RH: dokkap + jaminan 

Permintaan penyesuaian jaminan dapat dikeluarkan oleh Pejabat yg Menangani Pelayanan Kepabeanan, berdasarkan:

• Catatan dari Pejabat Peneliti dokumen permohonan (adminRH), dan/atau

• Laporan Hasil Pemeriksaan fisik (LHP) dan catatan dari pejabat yang menangani pengawasan (P2) 

Pada saat melakukan penelitian atas PIB penyelesaian RH, Pejabat Pemeriksa Dokumen (PDTA) dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor serta sanksi admnistrasi (SPKPBM) 

1. Importir atau kuasanya menyerahkan bukti transfer jaminan ke petugas di loket RH;

2. Petugas RH akan meneliti apakah jaminan telah masuk ke rekening Bendahara Penerimaan;

3. Petugas merekam Jaminan di CEISA Perbendaharaan;

4. Petugas menerbitkan Bukti Penerimaan Jaminan 

Kemungkinan data aju RH tidak ter-rekonsiliasi dengan data BPJ nya.

Cek kembali datanya:

• Apakah pengisian data sudah benar?

• Apakah jumlah jaminan telah sesuai?

• Apakah data BPJ telah terisi semua dengan lengkap dan benar? 

Atensi: data yang tidak diisi dengan lengkap dan benar (termasuk penulisan tanda bacanya) akan mengakibatkan sistem tidak dapat melakukan rekonsiliasi dengan data BPJ nya. 

Barang eksep (partial shipment) dapat dilayani dengan menggunakan Rush Handling) 

• Pengajuan permohonan eksep dapat dilakukan sekaligus pada saat aju RH menggunakan CEISA RH (melalui Portal Pengguna Jasa).

• Pada format surat permohonan pengeluaran barang RH, pilih barang ‘eksep’, disertai alasan dan dokumen buktinya yang mendukung.
  Lalu pada lembar lanjutan, di kolom barang eksep, isikan jumlah barang yang eksep dan tanggal perkiraan kedatangannya.

• Pemeriksa fisik RH akan memberikan catatan jumlah barang eksep pada LHP.

• Pada saat pengeluaran barangnya, petugas gate RH akan memberikan catatan jumlah barang eksep yang dikeluarkan. 

Pengeluaran barang sisa eksep masih secara manual.

Prosedurnya:

1. Importir mengajukan permohonan pengeluaran barang sisa eksep, dan melampirkan berkas asli dokumen RH sebelumnya;

2. Setelah importir menyiapkan barang, akan diterbitkan Instruksi Pemeriksaan fisik;

3. Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik barang dan membuat LHP, dengan catatan terkait riil jumlah barang yang datang, mencocokan dengan jumlah sebelumnya;

4. Dalam hal sesuai, pejabat BC akan memberikan catatan “Sesuai”pada SPPB;

5. Pada saat pengeluaran barang Petugas gate memberikan catatan pada SPPB awal nya, terkait riil jumlah barang sisa yang dikeluarkan. Lalu diparaf dan diberi tanggal pengeluaran

Untuk saat ini CEISA RH belum dapat memberikan fasilitas impor RH dengan jaminan sementara menunggu skep pembebasan (SKMK).

SKMK harus sudah ada pada saat pengajuan permohonan RH. 

Dalam hal permohonan disampaikan sebelum kedatangan barang impor, importir:

1)   memilih opsi "Barang Belum Datang" dalam SKP;

2)   mengisi tanggal perkiraan kedatangan barang impor; serta

menyampaikan nomor, tanggal, pos, dan subpos dokumen inward manifest (BC 1. 1) dalam SKP ketika barang impor telah datang, sebelum dilakukan pemeriksaan pabean. 

Akan ter-reject secara otomatis oleh sistem.

Karena pengajuan permohonan RH paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal BC 1.1.

Bisa.

Dalam hal permohonan disampaikan sebelum kedatangan barang impor, importir:

1)    memilih opsi "Barang Belum Datang" dalam SKP;

2)   mengisi tanggal perkiraan kedatangan barang impor; serta

menyampaikan nomor, tanggal, pos, dan subpos dokumen inward manifest (BC 1. 1) dalam SKP ketika barang impor telah datang, sebelum dilakukan pemeriksaan pabean.

Akan ada surat keputusan terjadinya keadaan kahar dari Kantor Pusat (dalam hal keadaan kahar nasional) atau dari Kepala Kantor (dalam hal keadaan kahar lokal).

Dalam keadaan kahar di mana SKP tidak berfungsi, maka akan diberlakukan layanan RH manual.

Akan segera disusun SOP Layanan Manual RH KPU BC Soetta. 

Layanan manual hanya dapat diberikan dalam hal SKP mengalami gangguan atau tidak berfungsi.

Dalam hal terdapat kendala dalam pengajuan RH, importir agar meneliti kembali apakah ada pengisian data pada permohonan yang belum lengkap/belum benar (bisa berkonsultasi ke loket layanan RH).

Jika kendala masih belum teratasi, importir dapat mengajukan permasalahan ke subbagian Dukungan Teknis KPU BC Soetta melalui http://tiket.bcsoetta.org 

Semua layanan manua RH wajib direkam ke CEISA RH setelah SKP kembali berfungsi. Sehingga PIB penyelesaiannya menggunakan PIB CEISA 4.0.

Importir agar cek kembali:

• Apakah NIB bermasalah?

• Apakah ada utang PIB penyelesaian dari RH sebelumnya?

• Apakah ada utang NDP, SPSA dsb. dari PIB biasa sebelumnya (termasuk pegajuan di kantor lain)?

• Apakah pengajuan lewat 3 hari kerja dari tanggal BC 1.1? 

Lakukan pengecekan sbb:

• Klik tombol ‘pre-notifikasi’

• Jika nomer BC 1.1 terisi berarti data sudah benar, tinggal klik ‘kirim’

• Jika nomer BC 1.1 tdk terisi berarti ada yg salah di pengisian data AWB atau manifestnya memang belum ada 

Kep Pembebasan Bea Masuk (PP8) wajib ditandatangani Kepala Kantor terlebih dahulu, sebelum disampaikan sebagai dokumen pelengkap pabean. 

Pemeriksaan fisik barang RH dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku terkait pemeriksaan fisik. 

Untuk pemindahan barang dari gudang impor ke gudang RH di TPS yang sama tidak perlu mengajukan izin Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) 

PLP masih menggunakan apliaksi CEISA 3.0 Manifes (TPS Online) yang lama. 

Seharusnya pengajuan PLP sebelum aju permohonan RH, sebab jika permohonan telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran RH, maka pos BC 1.1 sudah terkunci, sehingga pengajuan PLP praktis akan tertolak oleh sistem. 

Nantinya data SPPB RH akan dikirim bisa dishare dari CEISA 4.0 ke TPS Online (masih on process).  

• Untuk aplikasi CEISA 4.0 masih diwajibkan penggunaan NIB.

• Apabila Importir tidak memiliki NIB, untuk mengajukan RH wajib menggunakan PPJK.

• Untuk perorangan tidak bisa mengajukan impor dengan layanan segera (RH) karena perorangan tidak bisa membuat PIB.

• Importir yang tidak memiliki API dapat melakukan impor hanya untuk barang-barang tertentu. 

Bisa, 1 (satu) NIB bisa digunakan untuk membuat lebih dari 1 (satu) user, akan tetapi menu untuk user kedua dan seterusnya akan dibatasi (tidak sebanyak user pertama). 

Cukup meng-klik tombol PIB pada CEISA RH.

Sistem akan sotomatis men-generate data pengajuan PIB dan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PIB. 

Dalam hal importir tidak menyelesaikan formalitas pabean dalam waktu 7 hari setelah SPPB, SKP akan menerbitkan nomor dan tanggal agar permohonan RH dapat diperlakukan sebagai pemberitahuan pabean.

Selanjutnya:

• Jaminan importir dicairkan (jika ada jaminan);

• Importir terkena sanksi administrasi (untuk barang selain jenazah/organ tubuh, dan tidak ada Kep Pembebasan BM, Cukai, dan PDRI);

Importir tidak layani RH berikutnya selama 60 hari (terblokir secara sistem). 

Untuk yang terkait PMK-74/PMK.04/2021, yang terblokir hanya importirnya. 

Kalau memang kewajiban sudah diselesaikan, termasuk jika ada SPKPBM (notul), maka pada hari ke-61 setelah SPPB sudah bisa aju RH lagi. 

Ya. Ada kasus di mana importir tidak dapat mengajukan CEISA RH karena ada utang SPSA yang belum diselesaikan di kantor lain. 

Bisa diajukan menggunakan PIB biasa.