PERMOHONAN KEBERATAN

Persyaratan Permohonan Keberatan PBB

1. Surat Permohonan Keberatan yang telah diisi lengkap, benar dan jelas yang ditandatangani (dan stempel bagi WP Badan);

2. satu Surat Keberatan untuk satu SPPT atau SKP PBB;

3. diajukan secara tertulis Indonesia;

4. ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui KPP;

5. dilampiri dengan fotokopi SPPT atau SKP PBB yang diajukan keberatan;

6. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dan disertai dengan alasan pengajuan keberatan;

7. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya dengan disertai bukti pendukung; 

8. Surat Kuasa; dan

9. Permohonan dapat diajukan secara langsung maupun melalui Jasa Ekspedisi. Apabila disampaikan secara langsung, namun tidak disampaikan oleh Direksi, harus dilampirkan dengan Surat Penunjukan. Dokumen dapat diunduh di https://tinyurl.com/SuratPenunjukkanPajak

Persyaratan Permohonan Keberatan Non PBB

1. Surat Permohonan yang telah diisi lengkap, benar dan jelas yang ditandatangani (dan stempel bagi WP Badan);

2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

3. mengemukakan  jumlah  pajak  yang  terutang  atau  jumlah  pajak  yang  dipotong  atau dipungut  atau  jumlah  rugi  menurut  penghitungan  Wajib  Pajak  dengan  disertai  alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;

4. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;

5. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi;

6. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

7. Surat  Keberatan  ditandatangani  oleh  Wajib  Pajak,  dan  dalam  hal  Surat  Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat  kuasa  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32  ayat  (3)  Undang-Undang KUP;

8. Wajib  Pajak  tidak  mengajukan  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36 Undang-Undang KUP; dan

9. Permohonan dapat diajukan secara langsung maupun melalui Jasa Ekspedisi. Apabila disampaikan secara langsung, namun tidak disampaikan oleh Direksi, harus dilampirkan dengan Surat Penunjukan. Dokumen dapat diunduh di https://tinyurl.com/SuratPenunjukkanPajak

Penyelesaian: Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan

Persyaratan Permohonan Pencabutan Keberatan

1. Surat Permohonan yang telah diisi lengkap, benar dan jelas yang ditandatangani (dan stempel bagi WP Badan);

2. surat  permohonan  harus  disampaikan  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  tempat  Wajib  Pajak terdaftar dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

3. permohonan  harus  diajukan  secara  tertulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  dapat mencantumkan  alasan  pencabutan;

4. surat  permohonan  ditandatangani  oleh  Wajib  Pajak  dan  dalam  hal  surat  permohonan tersebut  ditandatangani  bukan  oleh  Wajib  Pajak,  surat  permohonan  tersebut  harus dilampiri dengan surat kuasa khusus; dan

5. Permohonan dapat diajukan secara langsung maupun melalui Jasa Ekspedisi. Apabila disampaikan secara langsung, namun tidak disampaikan oleh Direksi, harus dilampirkan dengan Surat Penunjukan. Dokumen dapat diunduh di https://tinyurl.com/SuratPenunjukkanPajak