Data Transaksi Penerimaan antara lain berupa :

1. Data setoran penerimaan negara melalui bank/pos persepsi atau Bank Indonesia;

2. Data penerimaan kiriman uang antar rekening milik BUN;

3. Data penerimaan yang berasal dari potongan SPM atau pengesahan pendapatan dan belanja; dan

4. Data penerimaan lainnya yang menurut undang-undanga termasuk dalam penerimaan negara

Koreksi data transaksi dilakukan berdasarkan permintaan dari Satker atau pihak terkait. Pihak terkait merupakan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan transaksi pengeluaran/transaksi penerimaan.

Koreksi data transaksi penerimaan dilakukan terhadap:

1. BAS (dapat dilakukan terhadap seluruh segmen BAS);

2. Pembebanan Rekening Khusus; dan

3. Deskripsi/ uraian pengeluaran.

4. Koreksi yang dilakukan tidak merubah  total nilai penerimaan

1. Pihak-pihak terkait menyampaikan Surat Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara. Surat Permohonan dapat diajukan oleh Satker, Bank/Pos Persepsi, KPP, KPPBC, Kantor Pusat DJPb, atau KPPN, untuk koreksi terkait penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak

2. KPPN melakukan koreksi setoran berdasarkan permohonan dari pihak tersebut.