Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

Untuk 1 (satu) DIPA, dapat terdiri 1 (satu) atau lebih PPK dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan dalam DIPA, besarnya alokasi anggaran dalam DIPA, dan/atau lokasi kegiatan/kondisi geografis.

PPK berstatus PNS, prajurit TNI, atau anggota POLRI

PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. PPK memiliki tugas dan wewenang:

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

2. menerbitkan surat penunjukan Penyedia;

3. membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia;

4. melaksanakan kegiatan swakelola;

5. memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian yang dilakukannya;

6. mengendalikan pelaksanaan perikatan;

7. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

8. membuat dan menandatangani SPP atau dokumen lain yang dipersarri.akan dengan SPP;

9. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;

10. menyerahkan basil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan berita acara penyerahan;

11. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;

12. menerbitkan dan menyampaikan SPP ke PPSPM;

13. menyampaikan rencana penarikan dana kepada KPPN;dan

14. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

1. kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;

2. kebenaran data supplier dan data Kontrak;

3. kesesuaian barang/jasa yang diterima dengan spesifikasi teknis dan volume yang telah ditetapkan; dan

4. penyelesaian pengujian tagihan dan penerbitan SPP sesuai dengan norma waktu yang ditentukan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelolan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan diangkat sebagai PPK atau PPSPM pada Satker harus memiliki Sertifikat Kompetensi; dan

2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud diperoleh melalui Penilaian Kompetensi;

3. Sertifikat dimaksud adalah SNT bagi PPSPM dan PNT bagi PPK.

Bagi satuan kerja yang belum memiliki Admin Satker Aplikasi SIMASPATEN dapat melakukan pengisian Form Permohonan Admin satker terlebih dahulu dan disampaikan ke KPPN sebagaimana pada poin 2 dan 3 pada alur penilaian kompetensi.

Bagi satuan kerja yang telah memiliki Admin Satker dapat langsung melakukan proses mulai dari nomor 5 pada alur penilaian kompetensi.

Silahkan unduh form pada tautan di bawah ini:

1. Form Permohonan Admin Satker

2. Surat Usulan KPA

3. Pengumuman