BAB XVII - PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 128 

(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah 

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. 

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 

b. bea masuk dan cukai. 

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. iuran tetap; 

b. iuran eksplorasi; 

c. iuran produksi; dan 

d. kompensasi data informasi. 

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; dan 

c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Diubah menjadi :

Pasal 128 

(1) Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. 

(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak. 

(3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan 

b. bea dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. 

(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: 

a. iuran tetap; 

b. iuran produksi; 

c. kompensasi data informasi; dan 

d. penerimaan negara bukan pajak lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pajak daerah; 

b. retribusi daerah; 

c. iuran pertambangan rakyat; dan 

d. lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Iuran pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c menjadi bagian dari struktur pendapatan daerah berupa pajak dan/atau retribusi daerah yang penggunaannya untuk pengelolaan tambang rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 129 

(1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. 

(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen); 

b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan 

c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen). 

Diubah menjadi :

Pasal 129 

(1) Pemegang IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dan Batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah Pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. 

(2) Bagian Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 

a. Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar1,5% (satu koma lima persen); 

b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan 

c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen). 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan, pelaporan, dan pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Pasal 130 

(1) Pemegang IUP atau IUPK tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. 

(2) Pemegang IUP atau IUPK dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan. 

Pasal 131 

Besarnya pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut dari pemegang IUP, IPR, atau IUPK ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 132 

(1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat pengusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang. 

(2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 133 

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar langsung ke kas daerah setiap 3 (tiga) bulan setelah disetor ke kas negara. 

Diubah menjadi :

Pasal 133 

(1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (4) merupakan pendapatan negara dan daerah yang pembagiannya berdasarkan prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah. 

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "prinsip keadilan dan memperhatikan dampak kegiatan Pertambangan bagi daerah" adalah membagihasilkan penerimaan negara bukan pajak secara proporsional baik pada daerah penghasil, provinsi, dan daerah lainnya termasuk daerah terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penerimaan negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah disetor ke kas daerah setelah disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.