Bab IV - KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 

Pasal 6 

(1) Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: 

a. penetapan kebijakan nasional; 

b. pembuatan peraturan perundang-undangan; 

c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria; 

Penjelasan : 

Standar nasional di bidang pertambangan mineral dan batubara adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan. 

d. penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional; 

e. penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas provinsi dan/atau dalam wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; 

i. pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi; 

j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik; 

k. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; 

l. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat; 

m. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil usaha pertambangan mineral dan batubara; 

n. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; 

o. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan; 

p. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN; 

q. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada tingkat nasional; 

r. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; 

s. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional; 

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan neraca sumber daya mineral dan batubara tingkat nasional adalah neraca yang menggambarkan jumlah sumber daya, cadangan, dan produksi mineral dan batubara secara nasional.  

t. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan; dan 

u. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 

(2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Diubah menjadi

Pasal 6 

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang: 

a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional; 

b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional; 

c. menetapkan peraturan perundang-undangan; 

d. menetapkan standar nasional, pedoman, dan kriteria; 

e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah Hukum Pertambangan; 

f. menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

g. menetapkan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara; 

h. menetapkan WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan; 

i. menetapkan WIUPK; 

j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas; 

k. menerbitkan Perizinan Berusaha; 

l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha; 

m. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran, pemanfaatan, dan konservasi; 

n. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat; 

o. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 

Penjelasan :

Pengelolaan penerimaan negara bukan pajak mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penetapan penerimaan negara bukan pajak merupakan bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

p. melakukan pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan; 

q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang; 

r. melakukan penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional; 

s. melakukan pengembangan dan peningkatan niiai tambah kegiatan Usaha Pertambangan; 

t. melakukan peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan. 

u. menetapkan harga patokan Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif, dan Batubara; 

v. melakukan pengelolaan inspektur tambang; dan 

w. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan; 

(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Pusat menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan. 

Dihapus

Pasal 7 

(1) Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: 

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan yang berdampak lingkungan langsung lintas kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil; 

e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya; 

f. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah/wilayah provinsi; 

g. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah/wilayah provinsi; 

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi; 

i. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 

j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya; 

k. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan bupati/walikota; 

l. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan bupati/walikota; 

m. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan 

n. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 

(2) Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dihapus

Pasal 8 

(1) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain, adalah: 

a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; 

c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil; 

d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara; 

e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota; 

f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten/kota; 

g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; 

h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal; 

i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan gubernur; 

j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan gubernur; 

k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan 

l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 

(2) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.