BAB XIA - SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN

Ditambahkan :

Pasal 86A 

(1) SIPB diberikan untuk pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. 

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "batuan jenis tertentu" adalah batuan yang digunakan untuk kebutuhan konstruksi. 

Yang dimaksud dengan "untuk keperluan tertentu" adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah. 

(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada: 

a. badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa; 

b. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri; 

c. koperasi; atau 

d. perusahaan perseorangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

(4) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. 

(5) Selain persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon. 

(6) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap kegiatan perencanaan, Penambangan, Pengolahan, serta Pengangkutan dan Penjualan. 

(7) Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan. 

(8) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: 

a. dokumen teknis yang memuat paling sedikit informasi cadangan dan rencana Penambangan; dan 

b. dokumen lingkungan hidup. 

Pasal 86B 

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A harus memuat paling sedikit: 

a. nama pemegang SIPB; 

b. nomor pokok wajib pajak; 

c. lokasi dan luas wilayah; 

d. modal kerja; 

e. jenis komoditas tambang; 

f. jangka waktu berlakunya SIPB; dan 

g. hak dan kewajiban pemegang SIPB. 

Pasal 86C 

Pemegang SIPB dapat diberikan wilayah paling luas 50 (lima puluh) hektare. 

Pasal 86D 

SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB. 

Pasal 86E 

Pemegang SIPB berhak: 

a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan Pertambangan, lingkungan, teknis Pertambangan, dan manajemen dari Menteri; 

b. memiliki batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi setelah membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan 

c. melakukan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 86F 

Pemegang SIPB wajib: 

a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik; 

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan "kaidah Pertambangan yang baik" adalah pemenuhan keselamatan Pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. 

b. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 

c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Menteri. 

Pasal 86G 

Pemegang SIPB dilarang: 

a. memindahtangankan SIPB kepada pihak lain; atau 

b. menggunakan bahan peledak dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan; 

Pasal 86H 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SIPB diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.