BAB IVA - RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA

Ditambahkan

Pasal 8A 

(1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel. 

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: 

a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik; 

b. pelestarian lingkungan hidup; 

c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi; 

d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

e. tingkat pertumbuhan ekonomi; 

f. prioritas pemberian komoditas tambang; 

g. jumlah dan luas WP; 

h. ketersediaan lahan Pertambangan; 

i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan 

j. ketersediaan sarana dan prasarana. 

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan: 

a. rencana pembangunan nasional; dan 

b. rencana pembangunan daerah. 

(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara. 

Pasal 8B 

(1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

(2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 

(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.