Izin Perceraian

ASN yang ingin bercerai baik sebagai penggugat maupun tergugat wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Permintaan izin dilakukan secara tertulis dengan alasan yang lengkap. 

Alur permintaan izin cerai adalah sebagai berikut:

1. ASN penggugat maupun tergugat meminta izin secara tertulis kepada Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kalsel

dengan lampiran:

• Surat Permohonan disertai alasan, yang ditujukan ke Kepala Perwakilan

• Kartu Keluarga

• Akta Lahir Anak

• Buku Nikah

• KTP ASN

• Jika ada kasus perselingkuhan, maka dapat disertakan kronologis dan bukti-buktinya

2. Dilakukan telaah atas alasan cerai yang diajukan ASN

3. Dilakukan pembuatan berita acara serta pemanggilan saksi-saksi terkait perceraian tersebut

4. Keputusan pemberian atau penolakan izin perceraian dilakukan secara tertulis oleh pejabat

Berkas yang telah dijadikan dalam 1 folder google drive dapat dikirimkan ke google form https://bit.ly/KepegHORE 

Status pengusulan dapat dipantau dalam link berikut: https://bit.ly/lacakHORE

Setelah berkas lengkap dan sesuai, maka akan dilakukan pemanggilan terhadap ASN yang bersangkutan dan saksi terkait.

ASN yang tidak melaporkan perceraiannya selambat-lambatnya 1 bulan setelah terjadi perceraian dapat dijatuhi hukuman disiplin berat berdasarkan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

Dasar Hukum:

1. PP Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

2. PP No. 94 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

3. PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil