SUMMARY

Selama satu dekade terakhir, populasi penduduk dan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat. Konsumsi bahan bakar terutama dari sektor transportasi kendaraan pribadi yang meningkat menimbulkan emisi gas buang yang semakin bertambah. Selain itu, masih rendahnya penggunaan transportasi publik juga turut berkontribusi meningkatnya emisi dari sektor tersebut. Selain itu, konsumsi bahan bakar sektor industri, juga masih terus meningkat seiring dengan meningkatkan permintaan produksi dari industri pengolahan yang ada di Jakarta. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas udara di ibu kota.

Dari seluruh populasi kendaraan bermotor, kendaraan pribadi mencakup 85% dengan proporsi sepeda motor sebesar 75 persen dan 19 persennya adalah kendaraan roda empat. Penggunaan energi untuk industri di DKI Jakarta berasal dari bahan bakar fosil bensin, minyak solar, dan pelumas dengan proporsi 10%, 85%, dan 5%16. Populasi penduduk ini menjadi pendorong (driving force) yang menggambarkan faktor pemicu meningkatnya emisi pencemar udara dan menjadi tekanan (pressure) terhadap lingkungan.

Rekomendasi Strategi Dan Target 2022 –2040

1. Pembentukan Kerjasama Lintas Sektoral

2. Peningkatan Kualitas Inventarisasi Emisi Yang Berkelanjutan

3. Peningkatan Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Udara

4. Penerapan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

5. Peremajaan Angkutan Umum Dan Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

6. Pengembangan Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor

7. Pengembangan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

8. Peningkatan Infrastruktur/Penghubung Ke Sarana Transportasi Umum

9. Pengendalian Emisi Melalui Pengurangan Mobilitas Dalam Kerangka Kerjasama Pilar Pemerintah-Sektor Swasta-Masyarakat Sipil

10. Penyediaan Bahan Bakar Ramah Lingkungan

11. Pengendalian Emisi Melalui Infrastruktur Ramah Lingkungan

12. Peningkatan Ruang Terbuka Dan Bangunan Hijau

13. Pengendalian Polusi Udara Dari Kegiatan Industri

14. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perbaikan Kualitas Udara

15. Revisi Regulasi Terkait Kualitas Udara

16. Pengawasan Dan Penegakan Hukum Atas Pelanggaran

Peraturan