KADERISASI PADA NU

DAERAH

Inilah Lima Tingkatan Kaderisasi di NU

Cianjur, NU Online

Ada lima jenis kaderisasi yang berlaku di kepengurusan Nahdlatul Ulama. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, KH Asep Saepudin Abdillah. Dirinya menyampaikan bahwa pada awal April 2018 lalu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengeluarkan SK tentang hal tersebut.

Penjelasan itu disampaikan saat sambutan sekaligus membuka kegiatan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) di Wisma Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), Ciloto, Cianjur, pada Jumat (3/8).

"Pertama, kaderisasi struktural. Yakni untuk menyiapkan kader menjadi pengurus NU di semua tingkatan. MKNU inilah bentuk dari kaderisasi itu," katanya.

Kedua, ia melanjutkan, yakni kaderisasi penggerak NU. Waktunya hanya sehari. Bentuknya adalah Pendidikan Kader Penggerak (PKP) NU. Dilakukan jelang seseorang menjadi pengurus.

"Berbeda dengan MKNU, tujuan PKPNU lebih dilakukan secara serius dan materinya pun sangat beragam. Kemudian tujuannya untuk menyamakan visi dan persepsi agar bisa menggerakkan jamiyah," ungkap salah seorang alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.

Ketiga, kader keulamaan. Bentuknya adalah Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK). Pengkaderan ini lebih spesifik, yakni untuk menyiapkan kader menempati posisi di syuriyah.

"PPWK ini terdapat tiga daurah, masing-masing daurah, satu bulan. Namun, intervalnya adalah enam bulan. Jadi ke depan, syuriyah sebagai pemegang kebijakan tertinggi di NU bisa benar-benar terlihat," tuturnya.

Karena selama ini, ia mengimbuhkan, peran tanfidziah lebih terlihat daripada syuriyah. Padahal, syuriyah itulah pimpinan dan pemegang kebijakan tertinggi.

"Keempat adalah kader fungsional. Pengkaderan ini dilakukan di setiap badan otonon (banom) NU," jelas alumni Institut Agama Islam Sunan Gunung Djati Bandung ini.

Jadi, lanjutnya, meskipun peserta MKNU ini belum mengikuti PKPNU, tetapi sudah mengikuti pengkaderan di banom masing-masing, tidak terlalu menjadi masalah.

"Misal di IPNU IPPNU ada Makesta, Lakmud, Lakut. Atau di Ansor ada PKD, PKL, dan PKN," terangnya.

Kelima, kader fungsional. Artinya, kader NU yang akan masuk ke legislatif atau bahkan eksekutif harus ada jenjang pengkaderan khusus terlebih dulu.

"Tujuannya agar ketika mereka sudah menjadi anggota parlemen atau bagian dari pemerintah, ke-NU-annya tidak akan luntur," katanya.

Kelimanya itu, menurut Kiai Asep, harus berjalan beriringan dan tidak saling menafikan.

Terkait ijazah MKNU, ia menjelaskan bahwa akan diterbitkan langsung dari PBNU melalui proses yang dilakukan oleh PWNU. Untuk bisa lulus sebagai kader NU, PBNU mensyaratkan agar peserta MKNU minimal 75 persen kehadiran.

"Tapi syarat pokoknya adalah, peserta MKNU harus ikut bai'at di sesi terakhir, itu penting. Karena kalau tidak dibai'at, maka tidak sah menjadi kader NU. Dengan kata lain tidak lulus," tuturnya.

Terakhir, ia mengungkapkan bahwa MKNU Kota Bekasi adalah angkatan ke-52 se-Indonesia. Angkatan sebelumnya di Sulawesi Selatan yang baru selesai beberapa waktu lalu.

Selain KH Asep Saepudin Abdillah, hadir pula Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat H Ahmad Dasuki. Selain itu, Wakil Sekretaris PBNU H Ulil Abshar yang memberikan materi tentang ideologi.

Tampak hadir pula Ketua PCNU Kota Bekasi KH Zamakhsyari Abdul Majid beserta para ketua MWC di setiap kecamatan, Katib Syuriyah KH Acep Basuni, dan Ketua Muslimat NU Kota Bekasi Umi Hj Tati Arianingsih, serta ketua banom dan lembaga lainnya. (Aru Elgete/Ibnu Nawawi)