Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).  (Pelajari lebih lanjut)

Tata Cara Pendaftaran NPWP :

• Online melalui ereg.pajak.go.id ( Tutorial Klik disini)

• Manual ke KPP Pratama Bantul (khusus calon Wajib Pajak domisili di Kabupaten Bantul)

Kelengkapan Pendaftaran NPWP:

1. Formulir Pendaftaran NPWP yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan dan Instansi Pemerintah

• Formulir Pendaftaran Orang Pribadi 

• Formulir Pendaftaran Badan

• Formulir Pendaftaran Instansi Pemerintah

2. Dokumen Bukti

• Salinan KTP dan KK dalam hal WP Orang Pribadi

• Salinan  Akta Pendirian dalam hal WP Badan

• Salinan Surat Keterangan Domisili dalam hal WP Badan

• Salinan KTP dan NPWP Pengurus dalam hal WP Badan

• Salinan  Dokumen DIPPA dalam hal WP Instansi Pemerintah

• Salinan SK Pengangkatan Pejabat dalam hal WP Instansi Pemerintah

• Salinan KTP dan NPWP Pejabat dalam hal WP Instansi Pemerintah

• Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Perlu diketahui:

• Pendaftar/ Pengurus/ Pejabat wajib hadir langsung, tidak bisa dikuasakan

Jangka waktu pemrosesan: 

1 (satu) hari kerja

Tata Cara Pengajuan Legalisir :

• Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Bantul, dalam hal tidak ada pengalihan Layanan Tatap Muka karena kondisi kahar.

Kelengkapan Pengajuan Cetak Ulang :

• 1. Formulir Permohonan Legalisir yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan

  2. Salinan KTP dan KK

  3. Salinan KTP Direktur dan Salinan Akta Pendirian/Perubahan dalam hal WP Badan

  4. Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Perlu diketahui:

• Status NPWP Aktif dan KSWP Valid

• Pengajuan dan pengambilan hasil tidak bisa diwakilkan

Jangka waktu pemrosesan: 

1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar

Wajib Pajak yang telah terdaftar memiliki NPWP, bisa mengajukan permohonan cetak ulang Kartu NPWP dan/atau Surat Keterangan Terdaftar. 

Tata Cara Pengajuan Cetak Ulang :

• Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Bantul, dalam hal tidak ada pengalihan Layanan Tatap Muka karena kondisi kahar.

Kelengkapan Pengajuan Cetak Ulang :

• Formulir Permohonan Permintaan Kembali yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan.

1.  Salinan KTP dan KK

2.  Salinan KTP Direktur dan Salinan Akta Pendirian/Perubahan jika WP Badan

3.  Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Perlu diketahui:

• Wajib Pajak sudah terdaftar selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih

• Status NPWP Aktif

• Apabila diajukan melalui email, maka wajib dikirim melalui email Wajib Pajak

• Apabila diajukan melalui email, hasil dapat diambil langsung ke KPP Pratama Bantul dengan menunjukan Asli KTP dan email

• Pengajuan dan pengambilan hasil tidak bisa diwakilkan

Jangka waktu pemrosesan: 

1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar

Anggota keluarga Wajib Pajak (Isteri dan anak yang belum berusia 18 tahun yang membutuhkan kartu NPWP) dapat mengajukan permohonan cetak Kartu NPWP Anggota Keluarga.

Tata Cara Pengajuan Cetak Ulang :

• Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Sidoaro Utara, dalam hal tidak ada pengalihan Layanan Tatap Muka karena kondisi kahar.

Kelengkapan Pengajuan Cetak Ulang :

• 1. Formulir Permohonan Permintaan Kembali yang ditandatangani Anggota Keluarga Wajib Pajak 

  2. Salinan KTP dan KK

  3. Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Perlu diketahui:

• • Wajib Pajak sudah terdaftar selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih

  • Status NPWP Aktif

  • Apabila diajukan melalui email, maka wajib dikirim melalui email Wajib Pajak

  • Apabila diajukan melalui email, hasil dapat diambil langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara dengan menunjukan Asli KTP dan email

  • Pengajuan dan pengambilan hasil tidak bisa diwakilkan

Jangka waktu pemrosesan: 

1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar

Dalam hal terdapat perubahan atau perbedaan data, Wajib Pajak dapat mengajukan perubahan data. (Pelajari lebih lanjut)

Tata Cara Pengajuan perubahan data :

• • Mengirim asli formulir dan dokumen pendukung ke alamat KPP Pratama Sidoarjo Utara Jl.  Pahlawan No. 55, Jetis, Lemahputro,  Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan Hal: "Permohonan Perubahan Data an..." (khusus WP terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara) atau;

  • Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara, dalam hal tidak ada pengalihan Layanan Tatap Muka karena kondisi kahar.

Kelengkapan Pengajuan perubahan data :

• 1. Formulir Perubahan Data yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan

     • Formulir Perubahan Data Orang Pribadi 

     • Formulir Perubahan Data Badan

     • Formulir Perubahan Data Instansi Pemerintah

  2. Dokumen Bukti

     • Salinan KTP dan KK untuk Perubahan Identitas dan/atau Alamat

     • Salinan  Akta Perubahan untuk Perubahan Identitas dan/atau Alamat dalam hal WP Badan

     • Salinan Surat Keterangan Domisili untuk Perubahan Alamat dalam hal WP Badan

     • Salinan Akta Perubahan untuk Perubahan Data Wajib Pajak Badan dan/atau Pengurus

     • Salinan KTP dan NPWP Pengurus Baru untuk Perubahan Pengurus

     • Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Jangka waktu pemrosesan : 

1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar (Output: Surat Pemberitahuan Perubahan Data)

Dalam hal tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak pindah ke wilayah kerja KPP Lain, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pindah. (Pelajari lebih lanjut)

Tata Cara Pengajuan permohonan pindah :

• • Mengirim asli formulir dan dokumen pendukung ke alamat KPP Pratama Sidoarjo Utara Jl.  Pahlawan No. 55, Jetis, Lemahputro,  Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan Hal: "Permohonan Pindah an..." (khusus WP terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara) atau;

  • Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara, dalam hal tidak ada pengalihan Layanan Tatap Muka karena kondisi kahar.

Kelengkapan Pengajuan permohonan pindah :

• 1. Formulir Permohonan Pindah yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan

  2. Dokumen Bukti

     • Salinan KTP dan KK

     • Salinan  Akta Perubahan dalam hal WP Badan

     • Salinan Surat Keterangan Domisili untuk Perubahan Alamat dalam hal WP Badan

     • Gambar Denah/Peta Lokasi Alamat Lama

     • Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Tahapan dan jangka waktu pemrosesan: 

• Penelitian kelengkapan : 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas (Output : BPS/BPE)

• Penerusan permohonan ke KPP Lama (dalam hal mengajukan pindah ke KPP Pratama Bantul) : pada hari kerja yang sama diterima lengkap oleh Petugas

• Penelitian kebenaran keadaan oleh KPP Lama : 5 hari kerja setelah diterbitkan BPS/BPE (Output: Surat Pindah)

• Penerbitan kartu NPWP Baru : 1 (satu) hari kerja setelah Surat Pindah diterima dari KPP Lama (Output: kartu NPWP)

• Penelitian lapangan oleh KPP Baru : 10 (sepuluh) hari kerja atau sesuai Keputusan kondisi Kahar (dalam hal Wajib Pajak berstatus PKP aktif)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi Wajib Pajak Non-Efektif apabila memenuhi kriteria. (Pelajari lebih lanjut)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif :

• • Mengirim asli formulir dan dokumen pendukung ke alamat KPP Pratama Sidoarjo Utara Jl.  Pahlawan No. 55, Jetis, Lemahputro,  Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan Hal: "Permohonan NE an..." (khusus WP terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara) atau;

  • Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara.

  • Dalam hal Wajib Pajak berstatus PKP, maka Permohonan NE diajukan setelah selesai Proses Permohonan Pencabutan PKP

Kelengkapan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif :

• 1. Formulir Penetapan Non-Efektif dan Surat Pernyataan Bermeterai  yang ditandatangani Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan

  2. Dokumen Bukti

     • Salinan KTP dan KK 

     • Salinan KTP dan KK Pengurus (dalam hal WP Badan)

     • Salinan SPT Tahunan Tahun Pajak terkahir (apabila dilaporkan secara manual)

     • Surat Keterangan Berpenghasilan di Bawah PTKP dari Kelurahan (dalam hal WP OP Usahawan)

     • Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan bahwa Badan usaha sudah tidak lagi kegiatan operasional (dalam hal WP Badan)

     • Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Jangka waktu pemrosesan: 

5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar (Output: Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif, dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria )

Wajib Pajak yang telah ditetapkan menjadi Wajib Pajak Non-Efektif dapat mengajukan untuk diaktifkan kembali. (Pelajari lebih lanjut)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif:

• • Mengirim asli formulir dan dokumen pendukung ke alamat KPP Pratama Sidoarjo Utara Jl.  Pahlawan No. 55, Jetis, Lemahputro,  Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan Hal: "Permohonan Pengaktifan NPWP NE an..." (khusus WP terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara) atau;

  • Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara, dalam hal tidak ada pengalihan Layanan Tatap Muka karena kondisi kahar.

Kelengkapan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif:

• 1. Formulir Pengaktifan Kembali WP Non Efektif yang sudah ditandatangai Wajib Pajak dan distempel dalam hal WP Badan

  2. Dokumen Bukti untuk Orang Pribadi

     • Salinan KTP dan KK

     • Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

  3. Dokumen Bukti untuk Badan

     • Salinan KTP , KK dan NPWP Pengurus

     • Salinan Akta Perubahan

     • Alamat email aktif dan Nomor Telepon/Handphone (selain dari Provider Smartfren dan Tri)

Jangka waktu pemrosesan: 

5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar (Output: Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif , dalam hal Wajib Pajak memenuhi kriteria atau Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak NonEfektif , dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria )

Wajib Pajak yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dapat mengajukan penghapusan NPWP. (Pelajari lebih lanjut)

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penghapusan NPWP :

• • Mengirim asli formulir dan dokumen pendukung ke alamat KPP Pratama Sidoarjo Utara Jl.  Pahlawan No. 55, Jetis, Lemahputro,  Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo dengan Hal: "Permohonan Penghapusan NPWP an..." (khusus WP terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Utara) atau;

  • Mengajukan  asli formulir dan dokumen pendukung langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Utara, dalam hal tidak ada pengalihan Layanan Tatap Muka karena kondisi kahar.

  • Dalam hal Wajib Pajak berstatus PKP, maka Permohonan Penghapusan diajukan setelah Proses Permohonan Pencabutan PKP selesai.

Kelengkapan Penghapusan NPWP :

• 1. Formulir Penghapusan NPWP ditandatangani Wajib Pajak, atau Ahli Waris dan distempel dalam hal WP Badan

  2. Dokumen Bukti untuk Orang Pribadi Meninggal Dunia

     • Salinan Akta Kematian

     • Salinan KTP dan KK Ahli Waris

     • Asli Surat Pernyataan Ahli Waris bermeterai

     • Gambar Denah/Peta Lokasi Alamat

  3. Dokumen Bukti untuk Orang Pribadi Isteri Gabung NPWP dengan Suami

     • Salinan KTP,  KK dan NPWP Suami Isteri

     • Asli Surat Pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta bermeterai

  4. Dokumen Bukti untuk Orang Pribadi Meninggalkan Indonesia 

     • Salinan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 

  5. Dokumen Bukti untuk Badan yang dibubarkan

     • Salinan KTP dan NPWP Pengurus

     • Salinan Akta Pembubaran

     • Gambar Denah/Peta Lokasi Alamat

Jangka waktu pemrosesan: 

• 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar.

• 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah permohonan diterima lengkap oleh Petugas atau sesuai Keputusan kondisi Kahar