Kebijakan Moneter & Fiskal

Pertemuan ke 1

A. KEBIJAKAN MONETER

1. Pengertian kebijakan moneter

Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (merubah) penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Kebijakan moneter dibedakan menjadi dua macam bentuk yaitu :

a. Kebijakan Moneter Ekspansif (Easy Money Policy / politik uang longgar) adalah kebijakan untuk meningkatkan permintaan agregat sehingga dapat menaikkan pendapatan nasional atau produksi nasional dan berakibat terjadi kenaikan harga-harga (inflasi). Permintaan Agregat (Aggregate Demand : AD) adalah permintaan keseluruhan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga.

b. Kebijakan Moneter Kontraktif (Tight Money Policy / Politik uang ketat)adalah kebijakan untuk meningkatkan penawaran agregat sehingga dapat menambah produksi barang/jasa nasional dan berakibat terjadi penurunan harga-harga (deflasi). Penawaran Agregat (Aggregate Supply : AS) adalah pendapatan nasional riil (nilai barang dan jasa) yang akan diproduksikan/diciptakan oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga.

2. Tujuan dan peran kebijakan moneter

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain :

a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.

b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri

c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral

d. Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum)

Peran kebijakan moneter diantaranya

a. Menjaga Stabilitas Ekonomi

b. Menjaga Kestabilan Harga

c. Meningkatkan Kesempatan Kerja

d. Memperbaiki Nereca Perdagangan dan Neraca Pembayaran

Pertemuan ke 2

1. Instrumen Kebijakan Moneter

Instrumen kebijakan moneter atau jenis kebijakan moneter, diantaranya :

a. Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter dalam rangka untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain :

1) Discount Policy (Politik diskonto) artinya kebijakan untuk menaikkan atau menuruntak suku bunga bank dalam rangka untuk memperlancar likuiditas sehari-hari.

2) Open Market Policy (Politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka) artinya Kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.

3) Cash Receive Ratio (Politik Cadangan Kas atau Giro wajib minimum) artinya kebijakan untuk menaikan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum.

b. Kebijakan Moneter Kualitatif

1) Plafon Credit Policy (Politik Pagu kredit) artinya kebijakan untuk mmperketat atau mempermudah dalam pembelian pinjaman kepada masyarakat.

2) Moral Suation Policy (Politik Pembujukan Moral) artinya Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar.

2. Kebijakan Moneter sebagai salah satu Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan makro ekonomi, sehingga kebijakan moneter tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran ekonomi makro. Ban Indonesia sebagai bank sentral mempunyai otoritas moneter yang mengatur peredaran uang di masyarakat dan mengatur alokasi uang yang beredar serta mempengaruhi tingkat bunga dalam rangka untuk mencapai sasaran ekonomi makro seperti yang telah disebutkan di muka, yaitu : pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerataan pembangunan, Perluasan kesempatan kerja, Pemerataan distribusi pendapatan, Kestabilan harga dan Keseimbangan neraca pembayaran yang semakin mantap. Sasaran tersebut sedapat mungkin diusahakan untuk tercapai secara maksimal dan serentak.

Ada beberapa pilihan atau alternatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memantapkan kebijakan moneter dalam rangka mencapai sasaran tersebut, yaitu :

1. Memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran

2. Memilih tingkat inflasi yang rendah dan keseimbangan neraca pembayaran dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja

3. Menetapkan semua sasaran yang akan dicapai secara serentak, tetapi tidak satupun sasaran dapat dicapai secara maksimal

Kebijakan moneter pada dasarnya dapat pula dibedakan antara Kebijakan Moneter Longgar (Easy Monetery Policy) dan Kebijakan Moneter Ketat (Tight Monetery Policy). Kebijakan Moneter Longgar pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan ekonomi dlam negeri, dengan penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, namun terjadi inflasi dan dapat menekan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan Moneter Ketat dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan dapat membantu keseimbangan neraca pembayaran dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar, akan tetapi dapat memperkecil pertumbuhan ekonomi suatu negara

3. Pengaruh Kebijakan Moneter dalam Perekonomian

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Kebijakan moneter di suatu negara sangat terbatas operasinya, terlebih di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa alasan dikemukakan untuk menjelaskan keterbatasan operasi kebijakan moneter, antara lain :

1. Sempitnya ruang lingkup pasar uang

2. Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non bank di negara sedang berkembang

3. Banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan dana

4. Banyaknya bank-bank asing yang mendapatkan kemudahan serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan moneter

Pertemuan ke 3

A. KEBIJAKAN FISKAL

1. Pengertian kebijakan fiskal

Terdapat beberapa pengertian kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh para ekonom, antara lain:

- Samuelson (2009), kebijakan fiskal adalah proses penetapan pajak dan pengeluaran pemerintah dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus ekonomi (business cycle) dan membantu untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan perekonomian dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Suryana (2000), kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi.

Kebijakan Fiskal atau Kebijakan Anggaran adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran Negara atau APBN, agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan pada gilirannya akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan Fiskal dapat dibedakan menjadi dua macam bentuk, yaitu :

a. Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk menambah pengeluaran negara sehingga meningkatkan investasi dan menciptakan suatu kegiatan ekonomi dengan penggunaan tenaga kerja yang tinggi/penuh tanpa inflasi dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

b. Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk menambah penerimaan negara dengan peningkatan pajak / mengefektifkan pajak atau mengurangi pengeluaran negara sehingga inflasi dapat teratasi.

2. Tujuan dan peran kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata‐mata kebijakan dibidang perpajakan, akan tetapi menyangkut bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian.

Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah disebabkan :

a. Semakin diperlukannya peran pemerintah dalam perekonomian

b. Kegagalan kebijakan Moneter menangani ketidakstabilan ekonomi terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (pengangguran terbuka semakin meningkat)

c. Pembagian dan distribusi pendapatan sebagian besar terkonsentrasi pada kelompok tertentu tertentu yang mendominasi perekonomian

Sedangkan Tujuan kebijakan Fiskal

– Mencegah pengangguran atau meningkatkan kesempatan kerja

– Stabilitas harga atau menanggulangi inflasi

– Untuk mendorong investasi sosial secara optimal

– Meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidakstabilan internasional

– Untuk meningkatkan dan meredistribusikan Pendapatan Nasional

3. Macam kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal secara umum berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Kebijakan Fiskal yang Disengaja (discretionary)

Kebijakan fiskal yang disengaja adalah langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan pemungutan pajak dengan tujuan untuk mengurangi laju naik turunnya kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan menciptakan kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Dengan usaha ini dapat terlihat seberapa jauh peranan pemerintah melakukan campur tangannya dalam pengaturan jalannya roda perekonomian.

b. Kebijakan Fiskal Pasif (automatic stabilizers atau built-in stabilizer)

Kebijakan pasif disebut juga kebijakan fiskal dengan penstabil otomatis, yang erat kaitannya dengan penerapan berbagai pajak. Dalam realitanya sebagian besar dari pajak-pajak yang dikenakan pada masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, berhubungan erat dengan tingginya arus pendapatan nasional. Semakin tingi arus pendapatan nasional, semakin tinggi pula penerimanan yang diperoleh dari sektor pajak, baik langsung maupun tak langsung. Pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak kekayaan dan sebagainya adalah pajak langsung yang jelas sekali berhubungandengan tingkat pendapatan negara.

Dilihat dari sisi ekonomi makro, kebijakan fiskal dibagi dalam 3 macam:

a. Kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat ekspansif

Kebijakan yang bersifat ekspansif dilakukan pada saat perekonomian sedang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi. Tindakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperbesar pengeluaran pemerintah (misalnya menambah subsidi kepada rakyat kecil) atau mengurangi tingkat pajak.

b. Kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif adalah bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan pada saat perekonomian mencapai kesempatan kerja penuh atau menghadapi inflasi. Tindakan yang dilakukan adalah mengurangi pengeluaran pemerintah atau memperbesar tingkat pajak.

Berdasarkan sistem anggaran, kebijakan fiskal dibagi dalam 3 macam:

a. Kebijakan anggaran surplus

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Hal ini dapat terjadi bila perekonomian aktif, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendorong perekonomian. Apabila perekonomian aktif, maka pemerintah akan bisa mengumpulkan pajak lebih banyak.. Baiknya anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating)untuk menurunkan tekanan permintaan.

b. Kebijakan anggaran defisit

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian, apabila aktivitas perekonomian lambat dan pengangguran meningkat. Peningkatan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dalam mengatasi pengangguran. Apabila banyak tenaga kerja yang diserap, maka masyarakat akan semakin mampu untuk membeli barang dan jasa. Anggaran yang defisit dapat membahayakan suatu negara, karena dapat memicu munculnya inflasi dan peningkatan utang pemerintah.

c. Kebijakan anggaran berimbang

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuannya adalah agar terjadi kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

4. Instrumen kebijakan fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran Negara dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian.

Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempetinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan.

Instrumen kebijakan fiskal yang paling utama adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah ditentukan dengan melihat akbiat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Seperti dijelaskan, bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah melalui perubahan dalam pendapatan, dalam hal ini pajak dan dalam pengeluaran pemerintah dalam hal ini APBN.

Pajak merupakan komponen penting dalam menentukan kondisi makro ekonomi suatu negara. Mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi, jika pajak diturunkan maka kemampuan atau daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.

Sebaliknya kenaikan tarif pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum. Sedang pinjaman dipakai sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada di masyarakat.

Diantara beberapa pilihan instrumen kebijakan fiskal yang lazim dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi makro antara lain :

a. Menaikkan atau menurunkan pajak rumah tangga

b. Mengatur pengeluaran pemerintah untuk pengusaha tertentu

c. Memberikan rangsangan fiskal (insentif atau subsidi) pada pengusaha tertentu

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja Negara terdiri dari penerimaan atas pajak, pengeluaran pemerintah (government expenditure) dan transfer pemerintah (government transfer).

Biaya transfer pemerintah merupakan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang tidak menghasilkan balas jasa secara langsung, contohnya pemberian beasiswa kepada mahasiswa, bantuan bencana alam dan sebaginya.