Mewabahnya Virus Corona Disease (COVID-19) di beberapa wilayah di Indonesia saat ini membutuhkan beberapa aksi cepat yang dapat digunakan untuk mencegah penyebaran atau penangangan terhadap pasien COVID-19. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat beberapa penyesuaian pelaksanaan transfer ke daerah untuk TA 2020 khususnya pada DAK Fisik.
DASAR HUKUM:
Lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan kegiatan penanganan COVID-19 pada sistem informasi KRISNA-DAK dapat dilihat melalui tautan berikut:
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan DAK Fisik TA 2020 pada Pasal 4 Ayat (7) disebutkan bahwa "Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret".
Pada Pasal 8 disebutkan "Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam rangka:
Revisi RK dapat dilakukan apabila kontrak telah tersedia dalam aplikasi OM-SPAN.
Proses pengajuan Revisi RK hanya bisa dilakukan maksimal 1 kali, serta bagi revisi yang tidak disetujui maka akan kembali ke nilai RK awal
Batas bawah penurunan revisi RK yaitu nilai kontrak pada masing-masing detail rincian kegiatan (tidak boleh kurang dari nilai kontrak). Sedangkan batas atasnya yaitu nilai pagu alokasi per sub bidang
Setelah proses revisi selesai, maka user Pemda harus melakukan Lock Data. Selama data belum di lock, maka dianggap sama dengan no action dan akan kembali ke nilai RK awal
Revisi RK perlu ditandatangani oleh Pemda maupun K/L pengampu bidang DAK terkait
Jawab: Revisi RK hanya dapat dilakukan ketika Pemda telah menginput data kontrak pada aplikasi OM-SPAN dan status kontrak sudah disetujui Pemda
Jawab: Contoh kasus seperti ilustrasi pada tabel dibawah ini
*Kondisi 1:
Penjelasan:
- Sisa kontrak pada usulan SD Cisarua diberikan kepada usulan SD Leuwiliang
- Nilai total revisi harus <= max pagu
*Kondisi 2:
Penjelasan:
- Sisa kontrak pada usulan SMAN 1 Cianjur dan usulan SMAN 2 Depok dioptimalkan melalui usulan baru, yaitu usulan SMAN 3 Bogor
- Nilai total revisi harus <= max pagu
Jawab: Proses Revisi RK dapat dibatalkan oleh user Pemda dengan catatan belum dilakukan proses signature digital oleh K/L. Apabila Revisi RK telah di sign oleh K/L, Pemda tidak dapat melakukan pembatalan usulan Revisi RK. Apabila user Pemda melakukan pembatalan Revisi RK, status RK akan kembali ke nilai RK awal
