Seminar Nasional HMPS IKS 2025

HMPS IKS - Seminar Nasional HMPS IKS 2025 Sukses Bahas Inovasi Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Sosial

Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sukses menyelenggarakan Seminar Nasional bertema "Inovasi Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Sosial". Acara yang berlangsung di Convention Hall Lantai 2 UIN Sunan Kalijaga, pada Selasa, 28 Oktober 2025, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Kegiatan ini menghadirkan Ibu Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Bapak Muhammad Husain Maulana, S.Sos., selaku Ketua IPSPI DIY dan SekJend Serikat Buruh Kerakyatan, Bapak Prof. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Muhsin Kalida, M.A., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D, selaku Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan berbagai tamu undangan, dosen, mahasiswa, alumni, serta perwakilan himpunan internal dan eksternal kampus dengan penuh antusias. 

 Acara dimulai dengan pembukaan oleh Muhammad Oemar Al-Farouq dan Balqis Aulia Nasirodin, selaku pembawa acara, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Khoirul Abdi, kemudian menyanyikan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Tessa Maheswari. Sambutan yang pertama dari saudari Lyra Yusfia, selaku ketua pelaksana Seminar Nasional, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara Seminar Nasional ini, ia juga menjelaskan bahwa "Seminar ini merupakan bentuk komitmen dari kami sebagai mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk terus belajar dan berkontribusi dalam menjawab tantangan sosial di masyarakat. Melalui tema ini, kami ingin menghadirkan ruang dialog yang inspiratif tentang bagaimana inovasi kebijakan publik dapat memperkuat kesejahteraan sosial di Indonesia". 

Selanjutnya sambutan dari saudari Afifah Afra Azzahra, selaku ketua HMPS IKS UIN Sunan Kalijaga, yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan seluruh panitia yang telah berkontribusi untuk menjalankan acara seminar ini. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa Seminar Nasional ini bisa menjadi wadah belajar dan bertukar gagasan untuk memperluas pemahaman tentang kebijakan publik serta mendorong mahasiswa agar lebih peka terhadap persoalan kesejahteraan sosial di sekitar kita. 

Sambutan yang selanjutnya oleh Bapak Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D, selaku Kaprodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga, dalam sambutannya beliau menegaskan bahwa tema Seminar Nasional tahun ini relevan dengan isu-isu pembangunan sosial di Indonesia. Beliau juga menyampaikan bahwa dinamika kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta jaminan sosial lainnya sangat membutuhkan perhatian sekaligus kontribusi dari mahasiswa Ilmu Kesejahteraan sosial.

Sambutan yang terakhir oleh Bapak Prof. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, beliau menekankan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam dinamika sosial dan kebijakan publik di Indonesia. "Mahasiswa harus ikut terlibat dalam urusan-urusan publik, tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga memahami dan mengawal kebijakan publik sebagaimana tema Seminar Nasional kali ini", tegas Bapak Arif.

Setelah sesi sambutan dilanjutkan pembukaan secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Bapak Prof. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya, pembacaan doa menjadi rangkaian acara terakhir yang dipimpin oleh saudara Khoirul Abdi. Sebelum sesi diskusi dimulai, HMPS IKS menampilkan band yang dibawakan oleh Zayyina, Panji, Sami, dan Fahril yang membawakan beberapa lagu yang menghidupkan suasana sebelum dimulainya sesi pematerian. 

Acara selanjutnya adalah acara yang ditunggu-tunggu yaitu sesi pematerian yang dibuka oleh Wahab Amrulloh, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Pemateri pertama oleh Bapak Muhammad Husain Maulana, S.Sos., selaku Ketua IPSPI DIY dan SekJend Serikat Buruh Kerakyatan, membawakan materi "Memandang Kebijakan Kesejahteraan Sosial dari Kacamata Serikat Pekerja". 

Beliau membuka dengan pertanyaan reflektif "Bayangkan kebijakan apa dalam dunia kerja hari ini yang seharusnya ada?". Saudari Ratul, salah satu peserta menjawab bahwa UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) perlu disahkan karena masih banyak pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dari majikannya. Jawaban yang kedua dari saudara Farih yang menyampaikan bahwa kebijakan masalah mental dan antisipasi permasalahan psikologi dalam dunia kerja yang saat ini sedang marak terjadi di semua kalangan. 

Dalam pemaparannya, pemateri kembali menyoroti dimasa sekarang perbandingan 40,60% pekerja formal dan 59,40% pekerja informal, serta menelusuri sejarah kebijakan pekerja dari sebelum dan sesudah abad ke-18, termasuk isu penyetaraan gender, jam kerja, dan hak cuti bagi perempuan.  

Beliau juga mencontohkan praktik baik dari negara lain seperti cuti menstruasi dua hari yang diterapkan di lima negara termasuk Indonesia sejak 1947, serta menyoroti beberapa masalah kesejahteraan sosial melalui beberapa tinjauan, seperti struktural-sistemik yang berupa upah rendah, tenaga kerja melimpah, bahan baku murah, dan sasaran pasar yang tumpah ruah. Kedua yaitu urgensi-strategis berupa upah nasional berkelanjutan, perlindungan dan aturan untuk pekerja internal, penyadaran perlindungan, hak dan jaminan sosial diberbagai level. Menurutnya, banyak regulasi di Indonesia masih perlu diperbaiki, seperti UU No. 13 Tahun 2003 yang membuka ruang pekerja kontrak tanpa batas.

Bapak Husain juga memperkenalkan berbagai inovasi dari Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK), seperti program Goes to School dan Goes to University, yang bertujuan memberikan edukasi kepada pekerja muda tentang hak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Ia juga menyoroti contoh dari berbagai negara seperti Finlandia dan Denmark dengan kebijakan universal basic income, dan student member. Perjuangan pekerja di Korea Selatan dalam menghapus sistem outsourcing, serta di Malaysia dan Filipina yaitu penghapusan kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Selain itu, SERBUK juga mengupayakan adanya penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, kepercayaan masyarakat industri, trend serikat pekerja positif, dan melakukan perubahan kepada masyarakat untuk membuat sinergi yang tepat antara swasta, negeri, dan rakyat.

Materi kedua disampaikan oleh Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, yang menyoroti isu-isu kesejahteraan masyarakat dan kebijakan sosial. Ia menjelaskan pentingnya dua jenis jaminan sosial di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan yang wajib bagi seluruh anggota keluarga, dan BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan khusus bagi pekerja. Beliau juga menyoroti isu ketimpangan akses, seperti kasus ibu hamil yang tidak bisa mendaftar BPJS karena tidak tergolong kecelakaan kerja.

Selain itu, Ibu Nihayah juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja anak untuk memastikan bahwa ia tidak ditempat yang membuat dirinya terancam dan mengalami kekerasan. Selanjutnya, beliau juga menegaskan pentingnya perlindungan dan ruang yang aman bagi pekerja perempuan dan penyediaan ruang menyusui di tempat kerja, serta memperjuangkan cuti menstruasi melalui kebijakan yang berpihak pada pengalaman perempuan "karena pengalaman perempuan tidak bisa dirasakan oleh laki-laki", ujar Ibu Nihayah. Beliau juga mengangkat isu disabilitas sebagai tantangan besar dalam pembangunan sosial karena kemandirian mereka berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan diri sendiri. Ketika mereka tidak berdaya, efeknya bukan hanya bagi individu penyandang disabilitas itu sendiri, tapi juga lingkungan sekitar. Ibu Nihayah juga menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak dasar kepada rakyatnya, seperti keselamatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan akses pendidikan, "apapun yang dibutuhkan masyarakat, negara harus siap dan tidak boleh menguranginya", ujarnya.

Setelah pemaparan materi selesai, tidak hanya memperkaya wawasan dan pengetahuan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai apa yang sudah didiskusikan, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap isu kebijakan publik apalagi yang sedang marak diperbincangkan yaitu tentang program makan bergizi gratis (MBG).

Pertanyaan pertama oleh Mihdan, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga "Bagaimana jika mas Husain menjadi pemerintah dan apa saja yang telah ibu lakukan setelah menjabat menjadi DPR", menjawab dari pertanyaan Mihdan, dari Bapak Husain sendiri beliau ingin upah minimum rasional diberbagai wilayah menjadi lebih baik, memberikan aspek yang lebih luas yaitu 6 jam kerja dan upah yang tidak dipotong. Untuk Ibu Nihayah sendiri menjawab bahwa beliau di bagian Legislatif yang sudah membuat banyak UU, seperti cuti menstruasi bagi perempuan. 

Pertanyaan selanjutnya dari saudara Hamzah, juga mahasiswa UIN Sunan Kalijaga "Apakah ada regulasi yang jelas tentang penerapan harga bahan pokok untuk MBG karena yang saya tahu dihitungnya hanya per porsi, yaitu 10 ribu untuk makanan dan 5 ribu untuk akomodasi. Hal ini menyebabkan melonjaknya harga pokok di kalangan pemasok tidak langsung ke petani", menanggapi pertanyaan saudara Hamzah yaitu pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk memutus dominasi perusahan-perusahan besar dalam sirkulasi ekonomi, yang rata-rata di pegang oleh 10 perusahaan besar salah satunya Unilever yang memegang sektor dari masalah dapur, kamar mandi sampai kebutuhan sandang pangan. Hal ini menyebabkan pemerintah untuk berkeinginan memajukan ekonomi di sektor masyarakat secara langsung melalui program MBG yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui pengawasan pemerintah melalui Komisi 9 DPR. "Namun, tidak dipungkiri bahwasanya masih banyak evaluasi dalam program MBG ini, karena berskala nasional yang ditargetkan penerima manfaat sampai dengan Februari 2026 adalah 80.000 siswa di seluruh Indonesia" ujar Ibu Nihayah. Serta berterima kasih atas masukan dalam penentuan regulasi bahan pokok, kedepanya agar penerima manfaat bukan hanya siswa namun juga para petani.

"Capaian-capaian besar dalam sejarah banyak sekali yang dimulai dari organisasi atau kelompok, dan bahkan oleh anak-anak muda, sehingga hari ini kita berkumpul disini dan ditengah panggung sejarah ini. Jadi, kita akan memilih berada dimana, apakah kita berada dipanggungnya atau kemudian hanya berada di pinggiran menyaksikan apa yang terjadi dan kita tidak bisa berperan apa-apa", ujar Bapak Husain, sebagai closing statement dalam sesi diskusi. 

Setelah sesi tanya jawab yang interaktif, acara dilanjutkan dengan ucapan terima kasih dari pembawa acara, kemudian penyerahan cinderamata kepada para pemateri yang diberikan oleh Ketua dan Wakil HMPS IKS, serta foto bersama seluruh peserta dan tamu undangan. Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat serta dokumentasi kepada peserta Sekolah Kepenulisan oleh saudara Fajar, selaku ketua pelaksana.

Seminar nasional ini telah berjalan lancar dan penuh makna. HMPS Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga sangat berterima kasih karena telah hadir berpartisipasi, berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang refleksi dan kolaborasi antara akademisi, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan kebijakan publik yang inovatif, berpihak pada masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.

Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial (HMPS-IKS)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

HMPS IKS - The 2025 HMPS IKS National Seminar Successfully Discusses Public Policy Innovation for Social Welfare

The Student Association of the Social Welfare Studies Program at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta successfully held a National Seminar on the theme of “Public Policy Innovation for Social Welfare.” The event took place at the Convention Hall on the 2nd floor of UIN Sunan Kalijaga on Tuesday, October 28, 2025, from 8:00 a.m. to 12:00 p.m. The event featured Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., as Deputy Chairperson of Commission IX of the Indonesian House of Representatives, Mr. Muhammad Husain Maulana, S.Sos., as Chairperson of IPSPI DIY and Secretary-General of the People's Labor Union, Mr. Prof. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, as Dean of the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Sunan Kalijaga, Dr. Muhsin Kalida, M.A., M.Pd, as Vice Dean III of the Faculty of Da'wah and Communication, Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D, as Head of the Social Welfare Science Study Program, and various invited guests, lecturers, students, alumni, as well as representatives of internal and external campus associations with great enthusiasm.

The event began with an opening by Muhammad Oemar Al-Farouq and Balqis Aulia Nasirodin, as the hosts, followed by a recitation of verses from the Holy Qur'an by Khoirul Abdi, then singing Indonesia Raya led by Tessa Maheswari. The first speech was delivered by Lyra Yusfia, chair of the National Seminar organizing committee, who expressed her gratitude to all those who had participated in making the National Seminar a success. She also explained that "This seminar is a manifestation of our commitment as social welfare students to continue learning and contributing to addressing social challenges in the community. Through this theme, we want to provide an inspiring space for dialogue on how public policy innovation can strengthen social welfare in Indonesia."

Next was a speech from Ms. Afifah Afra Azzahra, chair of HMPS IKS UIN Sunan Kalijaga, who expressed her gratitude to all attendees and the entire committee who contributed to the seminar. Additionally, she emphasized that this National Seminar could serve as a platform for learning and exchanging ideas to broaden understanding of public policy and encourage students to be more sensitive to social welfare issues around us.

The next speech was delivered by Mr. Muhammad Izzul Haq, S.Sos., M.Sc., Ph.D, as the Head of the Social Welfare Science Study Program at UIN Sunan Kalijaga. In his speech, he emphasized that the theme of this year's National Seminar was relevant to social development issues in Indonesia. He also stated that policy dynamics, particularly those related to the Health Social Security Agency (BPJS Kesehatan), the Employment Social Security Agency (BPJS Ketenagakerjaan), and other social security programs, require the attention and contribution of Social Welfare students.

The final speech was delivered by Prof. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S, Dean of the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Sunan Kalijaga, who emphasized the importance of student involvement in social dynamics and public policy in Indonesia. “Students must be involved in public affairs, not only learning in the classroom, but also understanding and monitoring public policy, as is the theme of this National Seminar,” stated Mr. Arif.

Following the opening remarks, the event was symbolically opened with the striking of a gong by Prof. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S., Dean of the Faculty of Da'wah and Communication at UIN Sunan Kalijaga. Next, the recitation of prayers marked the final part of the event, led by Mr. Khoirul Abdi. Before the discussion session began, HMPS IKS presented a band performance by Zayyina, Panji, Sami, and Fahril, who performed several songs to liven up the atmosphere before the presentation session commenced.

The next event was the eagerly awaited presentation session, opened by Wahab Amrulloh, the moderator who would guide the discussion. The first presenter was Muhammad Husain Maulana, S.Sos., Chair of IPSPI DIY and Secretary General of the People's Labor Union, who presented on “Viewing Social Welfare Policy from the Perspective of Labor Unions.”

He opened with a reflective question: “Imagine what policies should exist in today's world of work?” Ms. Ratul, one of the participants, replied that the Domestic Workers Protection Law (PRT) needs to be passed because there are still many domestic workers who experience violence from their employers. The second answer came from Mr. Farih, who said that policies addressing mental health and anticipating psychological problems in the world of work are currently prevalent in all circles.

In his presentation, the speaker highlighted the current ratio of 40.60% formal workers to 59.40% informal workers, and traced the history of labor policies before and after the 18th century, including issues of gender equality, working hours, and leave rights for women.

He also cited good practices from other countries, such as two days of menstrual leave, which has been implemented in five countries, including Indonesia, since 1947. He also highlighted several social welfare issues through several reviews, such as structural-systemic issues in the form of low wages, abundant labor, cheap raw materials, and an overflowing target market. The second issue is strategic urgency in the form of sustainable national wages, protection and regulations for internal workers, awareness of protection, rights and social security at various levels. According to him, many regulations in Indonesia still need to be improved, such as Law No. 13 of 2003, which opens up unlimited opportunities for contract workers.

Mr. Husain also introduced various innovations from the People's Labor Union (SERBUK), such as the Goes to School and Goes to University programs, which aim to educate young workers about their rights, social security, and occupational safety. He also highlighted examples from various countries such as Finland and Denmark with their universal basic income and student member policies. The struggle of workers in South Korea to abolish the outsourcing system, as well as in Malaysia and the Philippines to eliminate gender-based violence in the workplace. In addition, SERBUK also strives for fair and non-discriminatory law enforcement, public trust in industry, positive labor union trends, and making changes to society to create the right synergy between the private sector, the state, and the people.

The second presentation was delivered by Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., Deputy Chair of Commission IX of the Indonesian House of Representatives, who highlighted issues of public welfare and social policy. She explained the importance of two types of social security in Indonesia, namely BPJS Kesehatan, which is mandatory for all family members, and BPJS Ketenagakerjaan, which is specifically intended for workers. She also highlighted the issue of unequal access, such as the case of pregnant women who cannot register for BPJS because they are not classified as having suffered a work accident.

In addition, Ms. Nihayah also emphasized the importance of protecting child workers to ensure that they are not placed in situations where they are threatened and subjected to violence. Furthermore, she also emphasized the importance of protection and safe spaces for female workers and the provision of breastfeeding rooms in the workplace, as well as fighting for menstrual leave through policies that favor women's experiences “because women's experiences cannot be felt by men,” said Mrs. Nihayah. She also raised the issue of disability as a major challenge in social development because their independence plays a big role in improving their own welfare. When they are powerless, the effect is not only on the individuals with disabilities themselves, but also on the surrounding environment. Mrs. Nihayah also emphasized that the state has an obligation to provide basic rights to its people, such as safety, access to health services, and access to education. “Whatever the community needs, the state must be ready and must not reduce it,” she said.

After the presentation was over, it not only enriched their insight and knowledge, but also raised questions about what had been discussed, demonstrating a high level of curiosity about public policy issues, especially those that are currently being widely discussed, such as the free nutritious meals program (MBG).

The first question was asked by Mihdan, a student at UIN Sunan Kalijaga: “What if Mr. Husain becomes the government and what has you done after becoming a member of the House of Representatives?” In response to Mihdan's question, Mr. Husain himself said that he wanted a rational minimum wage in various regions to be improved, providing a broader aspect of 6 working hours and wages that are not deducted. Mrs. Nihayah herself responded that she is in the Legislative branch, which has enacted many laws, such as menstrual leave for women.

The next question from Hamzah, also a student at UIN Sunan Kalijaga, was, "Are there clear regulations on the application of staple food prices for MBG because, as far as I know, it is only calculated per portion, which is 10,000 for food and 5,000 for accommodation. This has caused a surge in basic prices among suppliers who do not deal directly with farmers." In response to Mr. Hamzah's question, the Indonesian government is trying to break the dominance of large companies in the economic cycle, which is held by an average of 10 large companies, one of which is Unilever, which controls the kitchen, bathroom, and food and clothing sectors. This has led the government to want to advance the economy in the community sector directly through the MBG program, which is implemented directly by the community under the supervision of the government through Commission 9 of the House of Representatives. “However, it cannot be denied that there are still many evaluations in this MBG program, because it is a national program that targets 80,000 students throughout Indonesia as beneficiaries by February 2026,” said Mrs. Nihayah. She also expressed gratitude for the input in determining the regulations for basic commodities, hoping that in the future, the beneficiaries will not only be students but also farmers.

“Many great achievements in history began with organizations or groups, and even with young people, which is why we are gathered here today in the midst of this historic moment. So, we must choose where we stand: whether we take the stage or remain on the sidelines watching what happens without being able to play any role,” said Mr. Husain in his closing statement during the discussion session.

After an interactive question and answer session, the event continued with words of thanks from the host, followed by the presentation of souvenirs to the speakers by the Chair and Vice Chair of HMPS IKS, as well as a group photo with all participants and invited guests. The event closed with the presentation of certificates and documentation to the participants of the Writing School by Mr. Fajar, the chief executive.

This national seminar ran smoothly and was full of meaning. HMPS Social Welfare Sciences UIN Sunan Kalijaga is very grateful for your participation and hopes that this activity can become a space for reflection and collaboration between academics, the community, and the government in creating innovative public policies that favor the community and create social welfare with justice.

Student Association of Social Welfare Science Study Program (HMPS-IKS)

Faculty of Da'wah and Communication

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta