Hukum

Pengelolaan Hutan

• Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

  • Permen LHK RI Nomor P.106 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20 tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

  • Permen LHK RI no. P92 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen LHK RI No. P.20 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

    • Permen LHK RI nomor P.20 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi

    • PP7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

  • Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut

• SK Menhut No. 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan

• SK Menhut No. 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan

  • Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.4/Menhut-Ii/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-Ii/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam

• Peraturan Menteri Perdagangan No. 09/M-DAG/PER/2/2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

• Peraturan Menteri Perdagangan No. 12/M-DAG/PER/3/2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

  • Surat Edaran Nomor SE.1/Menhut-II/2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan

Pendidikan Tinggi

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

• Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi