Butir 1 Apakah SPK memiliki izin pendirian SPK yang masih berlaku dari Menteri atas rekomendasi Direktur Jenderal terkait?

Butir 2 Apakah SPK memiliki perjanjian kerja sama dengan LPA yang diakui oleh Kemendikdasmen dan masih berlaku?

Butir 3 Apakah SPK menerapkan minimal 3 (tiga) mata pelajaran dari LPA?

Butir 4 Apakah saat ini SPK memiliki surat kepemilikan atau perjanjian pemakaian lahan dan bangunan yang masih berlaku untuk minimal 5 (lima) tahun mendatang pada saat proses akreditasi?

Butir 5 Apakah jumlah pendidik Warga Negara Indonesia (WNI) paling sedikit 30%?

Butir 6 Jenjang SD-SMP-SMA: Apakah kualifikasi pendidik (WNI dan WNA) minimal setara Sarjana atau Sarjana Terapan?

Butir 7 Apakah SPK memiliki tenaga kependidikan sekurang-kurangnya meliputi pimpinan SPK, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar (misalnya: staf IT, staff pemeliharaan), tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan keamanan?

Butir 8 Apakah jumlah tenaga kependidikan warga negara Indonesia (WNI) paling sedikit 80%?

Butir 9 Apakah kepala SPK dan/atau koordinator akademik minimum berijazah magister?

Butir 10 Apakah pendidik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan pengenalan diri peserta didik sebagai warga negara Indonesia?

Butir 11 Jenjang SD-SMP-SMA: Apakah pembelajaran untuk 3 (tiga) mata pelajaran wajib (Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, dan Agama) dilaksanakan secara terpisah untuk siswa WNI?

Butir 12 Apakah SPK memastikan seluruh peserta didiknya memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)?

Butir 13 Apakah SPK memiliki rencana induk pengembangan (RIP) SPK atau sejenisnya?

Butir 14 Apakah SPK menyelenggarakan pelajaran Kajian Budaya Indonesia (Indonesian Studies) untuk WNA yang dilaksanakan secara terpisah dan menggunakan alokasi waktu yang sesuai?

*Wajib diisi oleh SPK yang memiliki peserta didik WNA.