Dalam perkembangannya, anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tidak mendapat bagian sebagai ahli waris orangtua angkatnya, tapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah untuk memperoleh warisan orangtua angkatnya, sesuai Pasal 209 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
KHI mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai ”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya, atau berdasarkan putusan Pengadilan” [selengkapnya]
Anak angkat dalam hukum kewarisan tidak termasuk ahli waris, karena secara biologis tidak ada hubungan kekeluargaan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya kecuali anak angkat itu diambil dari keluarga orangtua angkatnya.
Karena dalam perkembangannya, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak, asal tidak memutuskan hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya, dan pada prinsipnya bersifat pengasuhan, pemberian perhatian, kasih sayang dan pendidikan (M. Budiarto, 1985).
Anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tidak mendapat bagian sebagai ahli waris orangtua angkatnya. Tapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah untuk memperoleh warisan orangtua angkatnya, sebagaimana Pasal 209 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
KHI mendefinisikan anak angkat dalam pasal 171 huruf (h) sebagai ”anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya, atau berdasarkan putusan Pengadilan”.
Pengangkatan anak umumnya dilakukan melalui putusan Pengadilan karena secara normatif putusan Pengadilan ini bertujuan untuk dijadikan sebagai salah satu alat bukti jika terjadi sengketa.
Namun apabila telah ada alat bukti lainnya yang dapat digunakan, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat sesuai sila ke 4 dasar negara Pancasila.
Sementara hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dalam wasiat terdapat juga yang namanya wasiat wajibah, yakni wasiat yang diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris.
Dosen Fakultas Hukum UAI menjelaskan tentang Surat An-Nisa ayat 11-12, yang menjelaskan, bahwa dalam hukum waris Islam, kedudukan wasiat sangat penting, sehingga harus didahulukan sebelum dilakukannya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.
Makna “wasiat wajibah” adalah seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata. Anggapan hukum ini lahir dari asas apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan harus berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat itu dibuat, wasiat wajibah itu dianggap ada dengan sendirinya.
Dalam hukum kewarisan, sesuai dengan ketentuan KHI Pasal 209, apabila orang tua angkat meninggal dunia, anak angkat mendapat wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat wajibah anak angkat ini pun tidak menghalangi haknya yang lain sebagai ahli waris dari pihak orang tua kandungnya (pewaris).
Hasil penelitian menunjukan bahwa wasiat wajibah banyak dilakukan masyarakat Indonesia yang multikultural, sebagai pendekatan kekeluargaan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang menyatakan bahwa "yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan cucu dimasukkan ke dalam ahli waris pengganti".
Pengertian anak angkat menurut UU Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 adalah "Anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan."
Anak angkat berhak mengetahui asal usulnya dan orang tua kandungnya, karena ini merupakan kewajiban yang ditentukan Pasal 40 ayat (1) UU Perlindungan Anak, tentunya dengan mempertimbangkan kesiapan anak angkat untuk mendapatkan informasi dan fakta yang sebenarnya.
Ketentuan lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP 54/2007 dengan tegas menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
Anak angkat tidak mendapatkan bagian sebagai ahli waris dari warisan orangtua angkatnya, tapi mendapat wasiat wajibah berdasarkan bukti yang ada untuk mendapatkan bagian dari harta warisan dari orangtua angkatnya.
Ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengenal dan menerapkan hukum adat, hukum Islam dan hukum nasional, namun ketiganya memiliki kekuatan yang sama, yang masing-masing juga mengatur ketentuan tentang hak waris. Setiap warga negara bisa memilih hukum mana yang akan mereka gunakan untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.
Apabila proses penyelesaian perkara waris menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung pada hukum adat yang berlaku. Misalnya dalam keluarga parental suku Jawa pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara sang anak dengan orang tua kandungnya. Sehingga, selain mendapatkan bagian waris dari orang tua angkatnya, anak itu juga tetap berhak atas hak waris dari orang tua kandungnya.
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orang tua angkat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) banyak yang menggunakan Pasal 209 tentang wasiat wajibah. Artinya, anak dengan status anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
Kesimpulan Berdasarkan Premis
Wasiat wajibah dijadikan sebagai dasar oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjembatani ketentuan bagian dari harta peninggalan pewaris kepada anak angkat tanpa wasiat oleh pewaris (orang tua angkatnya), atau orang tua angkat yang tidak diberikan wasiat oleh pewaris (anak angkatnya).
Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.
_
Sumber referensi:
Idris Ramulya, 2004. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
Muhammad Reyhand, 'Wasiat Wajibah Menurut Hukum Indonesia dan Mesir', Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020
Febry Larasati, "Hak Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Yang Tidak Diangkat Melalui Penetapan Pengadilan" Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya 2021
Ade Kurniawan Akbar. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Hukum Islam" Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu
Sarmadi, Sukris. 2013. "Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi" Hukum Islam dan Fiqh Sunni). Yogyakarta: Aswaja Pressindo
_
#posted @suaranusantara Wasiat Wajibah dan Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam
SIP berakhir manakala seorang pejabat mengalami beberapa hal, antara lain tidak memiliki jabatan yang diperuntukkan untuk menghuni rumah dinas; masa berlaku hunian rumah sudah habis dan tidak dapat diperpanjang, melakukan perpindahan wilayah hukum Polda yang berbeda, diberhentikan secara hormat atau tidak hormat, pensiun, dan meninggal dunia. [selengkapnya]
Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
Pembangunan rumah dinas, asrama, atau mes Polri bertujuan untuk mendukung pelaksanaan, kelancaran tugas, dan kesejahteraan Polri. Rumah dinas ini dibangun juga harus menerapkan prinsip yang meliputi beberapa aspek yaitu legalitas, akuntabilitas, transparan, dan proporsional.
Rumah dinas Polri merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara melalui instansi Polri untuk digunakan oleh anggota Polri sebagai hak, dan pendistribusian rumah dinas diatur dalam aturan hukum yang mengikat setiap anggota Polri.
Peraturan tentang rumah dinas, asrama, dan mes anggota Polri, sebagai kediaman tersebut disusun dan diresmikan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018.
Masa hunian berlakunya rumah dinas Polri diatur dalam Pasal 10 pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No.13 Tahun 2018. Pasal tersebut menyebutkan bahwa rumah dinas Polri diatur sesuai Surat Izin Penempatan atau Surat Idzin Penghuni (SIP) yang berlaku dalam periode satu tahun dan dapat diperpanjang.
SIP berakhir manakala seorang pejabat mengalami beberapa hal, antara lain tidak memiliki jabatan yang diperuntukkan untuk menghuni rumah dinas; masa berlaku hunian rumah sudah habis dan tidak dapat diperpanjang, melakukan perpindahan wilayah hukum Polda yang berbeda, diberhentikan secara hormat atau tidak hormat, pensiun, dan meninggal dunia.
Penggolongan Rumah Dinas, Asrama dan Mes Polri
Perumahan dinas Polri didefinisikan sebagai rumah negara dengan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Polri. Rumah ini berfungsi untuk tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, dan menunjang pelaksanaan tugas Pegawai Negeri dan Polri. Sedangkan asrama Polri adalah bangunan tempat tinggal untuk Pegawai Negeri pada Polri, dan mes adalah tempat tinggal sementara untuk Polri.
Berbeda dengan asrama dan mes, rumah dinas Polri terdiri dari dua golongan, yaitu golongan I dan golongan II.
Rumah dinas Polri golongan I adalah perumahan dinas bagi para pemegang jabatan tertentu. Mereka menghuni rumah tersebut karena sifat jabatan yang mengharuskan bertempat tinggal di sana, tetapi hak penghuniannya terbatas hanya boleh dihuni selama masih memegang jabatan tersebut.
Rumah dinas Polri golongan I berada di dalam kesatrian atau di luar kesatriaan, yaitu tempat huni Polri yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Kesatrian. Rumah dinas golongan I hanya diperuntukkan bagi pejabat Polri sesuai SK Kapolri. Setelah pejabat Polri tersebut resmi menduduki jabatan mereka baru bisa menghuni rumah dinas golongan I.
Rumah dinas Polri golongan II adalah perumahan yang dihuni dengan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari dinas Polri. Rumah ini hanya diperuntukkan bagi pegawa negeri kepada Polri. Jika, masa jabatannya telah berhenti atau sudah pensiun, rumah ini dikembalikan kepada Polri.
Rumah dinas Polri golongan II terdiri dari asrama dan mes. Pejabat Polri yang sudah menempatkan rumah dinas golongan I tidak boleh menghuni rumah dinas ini. Rumah dinasi ini dibangun secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran Polri. Rumah dinas golongan II dihuni setelah pegawai negeri pada Polri mempunyai surat izin penempatan (SIP) atas nama yang bersangkutan menghuni rumah ini.
_
Sumber referensi:
Peraturan Kepolisian RI No.13 Tahun 2018 Tentang Perumahan Dinas, Asrama dan Mes Polri, polri.go.id
Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum pada UU No.2 Tahun 2002, tribratanews.kepri.polri.go.id
Tisa Lemdikasari, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemindahan Hak Menempati Rumah Dinas di Kepolisian", 2012, Tesis Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Image courtesy of BHP Makassar
