Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.20/Pdt.Sus- Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Sby jo. No.1/Pdt.SusPKPU/2021/PN Niaga Sby., 7 Juli 2023 Jo Putusan Kasasi MA Nomor 1253 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, 21 Desember 2023.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Aturan ini menyatakan bahwa "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas" [read more]
Tujuan dikeluarkannya UUK-PKPU
Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari Debitur
Menghindari adanya Kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau Kreditur lainnya
Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh Debitur sendiri seperti melarikan harta kekayaan Debitur untuk melepaskan tanggung jawab terhadap Kreditur
Membagikan harta Debitur secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditur
Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU adalah:
1. Debitur sendiri
Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh Debitur (voluntary petition), yang menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan hanya untuk kepentingan para Kreditur tetapi dapat diajukan untuk kepentingan Debitur sendiri.
Debitur harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu Kreditur dan tidak membayar salah satu utang Krediturnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.
2. Seorang atau lebih kreditur
Syarat seorang Kreditur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit sama dengan syarat yang harus dipenuhi Debitur dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.
UUK-PKPU juga mengatur mengenai pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara Debitur dan Kreditur yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Debitur-Debitur tertentu, yaitu Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Menteri Keuangan.
Apabila dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut adalah fakta dua atau lebih Kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.
Selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur dan menunjuk kurator sementara (Balai Harta Peninggalan atau orang yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit) untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitur, pembayaran kepada Kreditur dan pengalihan kekayaan Debitur.
Putusan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas peradilan cepat, murah dan sederhana.
Upaya Hukum
Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit upaya hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.Kasasi
Upaya hukum kasasi berarti membatalkan atau memecahkan. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung dengan kewenangan sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain.
2. Peninjauan Kembali
Dalam Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi diklasifikasikan menjadi:
Permohonan kasasi tidak dapat diterima
Permohonan kasasi ditolak
Permohonan kasasi dikabulkan
Debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan berkewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada pihak Kreditur setelah pemeriksaan atau pencocokan data keuangan.
Peran serta hakim pengawas, kurator dan/atau pengurus yang membantu Debitur untuk mengetahui harta kekayaan (aset) yang dimiliki, sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya.
Partisipasi hakim pengawas dan pengurus adalah membantu mengurusi harta kekayaan debitur sehingga debitor menjadi benar-benar mampu mengelola kembali harta kekayaannya.
Peran serta hakim pengawas dan pengurus benar-benar dibutuhkan sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.
Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan Kreditur terhadap Debitur akan mencapai tujuan karena beberapa faktor, antara lain adanya itikad baik para pihak, dan faktor dari pihak hakim pengawas dan pengurus.
-
Studi Kasus Kepailitan PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Hukum Perusahaan dan Pembiayaan Perusahaan. Dosen Pengampu:Dr. Anis Rifai, S.H., M.H., FH Universitas Al-Azhar Indonesia
Sumber Referensi:
Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013
Hoff, Jerry. Undang-Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000.
Nurhayati, Irna. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998), Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.
Siti Soemarti Hartono. 2019. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang FH UGM. hlm.79
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto UU No.4 Tahun 1998), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002
Sri Redjeki Hartono Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional. 2000
Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta. hlm. 18
Perkara terkait Kepailitan perusahaan Debitur, yang selanjutnya berkewajiban untuk membayar utang-utangnya kepada Kreditur. Proses perkara melalui Pengadilan Niaga dan berlanjut ke tingkat Kasasi.
Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menyatakan “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. [read more]
Analisa putusan hakim Pengadilan Niaga Surabaya, berdasarkan:
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 16 April 2021 (11 halaman)
Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 03 Februari 2022 (60 halaman)
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Juli 2022 (9 halaman)
PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA
Dalam perkara kepailitan ini, pihak-pihak yang termasuk didalamnya adalah:
Debitur, PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam PKPU), pihak korporat yang diwakili oleh Julyanto Suryaraharja selaku Direktur, pada Pengadilan Niaga Tingkat Pertama dan pada tingkat Kasas
Kurator, Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam PKPU), Deppy Hadi Meirliyan, S.E., S.H., dan Vena Naftalia, S.H.
Kreditur, yang terdiri dari 9 pihak, yakni PT Luminous Risk Management, Tan Kiong Hie, PT Putra Pasundan Sejati, Karyawan 13 orang (Wijiati, dkk), Karyawan 68 orang (M. Chamsah, dkk) – SPSI, PT. Bank KEB Hana Indonesia, PT. Piso Caturkarsa Libratama, BPSJ Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan, Koperasi Karyawan PT. Ramagloria Sakti
Para pihak tersebut diatas diwakili oleh Kuasa Hukum, dan dalam penyelesaian perkara kepailitan ini masing-masing berkedudukan sebagai berikut:
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 16 April 2021, yang berkedudukan selaku Pemohon adalah PT. Luminous Risk Management (Pemohon PKPU I), Tan Kiong Hie (Pemohon PKPU II) dan PT Putra Pasundan Sejati (Pemohon PKPU III); dan PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam PKPU) selaku Termohon
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2021/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 3 Februari 2022, PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit) selaku Penggugat, sedangkan Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Kurator) bersama 13 karyawan lainnya selaku Tergugat.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Juli 2022, PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit) selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat pada tingkat kasasi, dan Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit) bersama 13 Karyawan selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat.
KRONOLOGI PERKARA
18 Maret 2021
Pertemuan pencocokan utang (verifikasi pembuktian) di ruang khusus PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terkait Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri selaku Debitur, hingga jatuhnya putusan Pailit.
Rapat tersebut dihadiri Hakim Pengawas, Panitera, Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Kurator), PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Debitur) bersama Kreditur, PT Luminous Risk Management, Tan Kiong Hie, PT Putra Pasundan Sejati, PT Bank KEB Hana, 13 karyawan dan 68 karyawan, yang diwakili kuasa hukum masing-masing, termasuk dari LBH dan pendampingan SPSI.
Debitur menolak tagihan 13 karyawan, 68 karyawan dan PT Bank KEB Hana. Sedangkan Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri menerima seluruh tagihan dari 9 Kreditur. Selanjutnya Debitur meminta waktu 30 hari untuk membuat ‘Rencana Proposal Perdamaian Atas Permintaan Debitur’. Pada saat dilakukan voting para Kreditur secara aklamasi setuju.
13 April 2021
Rapat lanjutan yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera, Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Kurator), PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Debitur), bersama para Kreditur yakni PT Luminous Risk Management, Tan Kiong Hie, PT Putra Pasundan Sejati, PT Bank KEB Hana, 13 karyawan dan 68 karyawan. Para pihak diwakili kuasa hukum masing-masing.
Debitur menyatakan keberatan dengan Daftar Piutang Tetap (DPT) Tim Pengurus PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (kurator). Saat pencocokan bukti utang, Debitur memohon penundaan Verifikasi dan mempertanyakan pergantian Kurator pengurus yang dinilai tidak independen dalam penyelesaian perkara.
Debitur juga mengatakan belum menerima dokumen total tagihan dari kurator, dan bahwa kurator datang ke pabrik Debitur tanpa memberitahukan kuasa hukum Debitur. Karena adanya keberatan ini, maka Rencana Proposal Perdamaian Atas Permintaan Debitur batal dibuat. Dan oleh karenanya semua Kreditur menolak perpanjangan waktu yang diajukan oleh Debitur.
PROSES HUKUM
Penyelesaian perkara berlanjut di pengadilan dan secara kronologis berlangsung sebagai berikut:
Putusan tertanggal 16 April 2021, Kreditur (Pemohon) mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, terhadap Debitur (Termohon)
Putusan tertanggal 03 Februari 2022 tentang perkara Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Debitur (Penggugat) terhadap Tim Kurator dan 13 karyawan (Tergugat)
Putusan tertanggal 18 Juli 2022 tentang Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, terhadap Tim Kurator dan 13 karyawan selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat.
Pengajuan permohonan PKPU 16 April 2021 oleh Kreditur selaku Pemohon, yakni PT Luminous Risk Management (Pemohon PKPU I), Tan Kiong Hie (Pemohon PKPU II) dan PT Putra Pasundan Sejati (Pemohon PKPU III); terhadap Debitur, yakni PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit) selaku Termohon.
Amar Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Menyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri tidak disetujui
Menyatakan Termohon/Debitur PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya
Menunjuk hakim pengawas dan mengangkat kurator
Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus
Menetapkan imbalan jasa Kurator dan biaya Kepailitan kemudian
Menghukum Termohon/Debitur PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri untuk membayar biaya perkara PKPU
Amar Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/ 2021/PN Niaga Sby jo. Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, tertanggal 3 Februari 2022
DALAM EKSEPSI :
Menerima eksepsi Tergugat I (Kurator Della Paramita,SH., dan Yakub Miradi,SH.,MH.) tersebut;
DALAM POKOK PERKARA :
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 3.739.000,- (tiga juga tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri mengajukan Kasasi, berkedudukan selaku Pemohon Kasasi dahulu Penggugat, terhadap Tim Kurator dan 13 karyawan selaku Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat.
Amar Putusan Nomor 1018 K/Pdt.Sus-Pailit/2022, tertanggal 18 Juli 2022
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri
Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara
Pendapat Ahli: Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., dihadirkan sebagai Ahli oleh pihak Tergugat dalam persidangan Gugatan Lain-Lain.
Menurut keterangan dari Ahli, Gugatan Lain-Lain merupakan suatu gugatan yang termasuk ke dalam ranah hukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) yang berbunyi “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”.
Adanya pernyataan pailit mengakibatkan debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataan pailit itu sendiri.
Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sistem terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sistem bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Dengan demikian, Debitur kehilangan hak menguasai harta yang termasuk dalam kepailitan dan tidak kehilangan hak atas harta kekayan diluar kepailitan.
Ahli menjelaskan bahwa apabila dibaca dengan teliti maka jelas telah diatur mengenai Gugatan Lain-Lain. Adapun frasa “hal-hal lain” ini dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, kreditur, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."
Ahli menegaskan tentang yang dimaksud dengan Gugatan Lain-Lain. Jadi pihak Penggugat seharusnya mengajukan kepada Hakim Pemutus untuk mengubah daftar tagihan. Dengan kata lain, Penggugat semestinya mengembalikan (renvoi) DPT kepada Hakim Pemutus apabila merasa dirugikan.
Sumber referensi:
Asikin, Zainal. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Pustaka Reka Cipta, 2013
Hoff, Jerry. Undang-Undang Kepailitan Indonesia, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta: P.T. Tatanusa, 2000.
Nurhayati, Irna. Tinjauan Terhadap Undang-Undang Kepailitan (UU No. 4 Tahun 1998), Mimbar Hukum Majalah Berkala Fakultas Hukum UGM No: 32/VI/1999.
Siti Soemarti Hartono. 2019. Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang FH UGM. Hal 79
Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan (Memahami faillissementsverordening Juncto UU No.4 Tahun 1998), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002
Sri Redjeki Hartono Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional. 2000
Victor Situmorang & Soekarso. 1994. Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta Rineka Cipta. Hal. 18.
Berita Media
Upah dan THR Buruh PT Ramagloria Sakti Textile Indonesia Tidak Dibayar, spn.or.id, 2018
Kredit Ramagloria Macet, Sherlina Kawilarang Diduga Terancam Pidana & Perdata, MNC Media, nasionalsindonews.com, 2021
Tuntut Gaji, Buruh Timbun Sirtu Depan Pabrik PT Rama Gloria, radarbromo, jawapos.com, 2020
Rintuah Damanik Kembali Berulah ,” Menginjak Injak ” Putusan MA terkait Pembagian Hasil Penjualan Boedel Pailit PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri, KoranPerdjoengan.com. 2024
