Pencemaran Nama Baik?
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.115/GLF.SK/VIII/2019 (perkara lain) somasi No.020/SS.GLF/IV/2020 dikirim dengan klaim:
"Membuat sanggahan dan penjelasan terhadap pihak yang telah mempidanakan Saudari, akibat pelanggaran UU ITE Saudari terkait nama baik Bp.Mayor TNI AD Djoko Purwoko. Laporan sudah diterima oleh Polres Depok yang saat ini laporannya menjadi SP2HP atas upaya kami. Biaya yang seharusnya Saudari bayar kepada kami adalah Rp360 juta."
Tidak ada bukti dokumen LP dan SP2HP dari Polres Metro Depok.
Pada faktanya, Djoko Purwoko (TNI-AD) menjalankan bisnis developer menggunakan legalitas atas nama istrinya--PT Mahakarya Evelyn Mughnii Development (MEMD).
PT MEMD menawarkan 'properti syariah' Villa Puncak Ciomas (VPC) tahun 2017.
Konsumen diarahkan ke kantor pemasaran dan dijanjikan pembangunan rumah dengan pilihan harga @Rp 105 juta (hard cash) atau Rp 141 juta dengan cicilan 8 tahun atau 15 tahun.
Konsumen membayar sesuai akad via transfer langsung ke rekening developer - ini yang disebut 'syariah'
Hasil investigasi Kompas dalam Menjebak Para Pencari Rumah Tanpa Bank menyebutkan bahwa developer (MEMD) tidak menerapkan konsep syariah yang sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.
Tidak ada unit rumah contoh maupun progress di lokasi lahan.
Developer PT MEMD wanpretasi sehingga konsumen melapor ke YLKI dan menempuh upaya hukum.
Sebagian konsumen lainnya mengajukan PKPU PT Mahakarya di PN Surabaya.
Tidak ada pencemaran nama baik Djoko Purwoko karena FAKTA bahwa perusahaannya wanprestasi (PT MEMD) dan dilaporkan ke YLKI oleh konsumen yang juga menempuh upaya hukum.
Somasi dikirim berdasarkan surat kuasa yang sudah dicabut dalam perkara lain yang tidak ada kaitannya dengan pencemaran nama baik (kasus tidak ada).
Somasi tidak valid karena penyelesaian perkara hukum selalu dilakukan secara individual, dimana tiap perkara ditangani secara terpisah, sehingga jelas pokok perkaranya.
Kantor pemasaran properti syariah VPC Bogor.
Tidak ada unit rumah contoh maupun progress pembangunan properti.
Konsumen meminta uang mereka dikembalikan full.
Mediasi berulang kali gagal. Konsumen menempuh upaya hukum.
Link Berita Media Terkait
Gagal Pailit, PKPU PT Mahakarya Kreditur Secara Aklamasi Setujui Draft Perdamaian, Surabayapost.com, 2023
Menjebak Para Pencari Rumah Tanpa Bank, Investigasi Tim Kompas, 2021
Pengembang Perumahan Minim Pengawasan, Investigasi Tim Kompas, 2021
Baru Dua Bulan, Sudah Ada Lima Pengembang Properti Diadukan Konsumen TrenAsia.com, 2021
Lima Pengembang Properti Diadukan Konsumen, Kompas.com, 2021
Dinilai Bermasalah, Lima Pengembang Properti Ini Diadukan Konsumen, Law-Justice.co, 2021
Lima Pengembang Properti Yang Diadukan Konsumen, Mulai DP Hangus Hingga Proyek Mangkrak, RadarAktual.com, 2021
Konsumen Adukan Lima Pengembang Properti, dari Soal Pembangunan Sampai Sertifikat, SerambiNews.com, Aceh.Tribunnews.com, 2021
Dinilai Bermasalah, Lima Pengembang Properti Ini Diadukan Konsumen, Cakrawala Indo News, 2021
Waspadai Pengembang Ghosting Konsumen, Proyek Mangkrak Uang Melayang, Kompas.com, 2021
