Embedded Files
Jasa lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
Catatan Penting :
1. Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa ditampung pada kelompok akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215;
2. Contoh dari jasa lainnya adalah jasa Event Organizer (EO), sosialisasi melalui media, penayangan iklan, publisitas off air, pengadaan call center, dan jenis jasa lainnya.
Penayangan ILM di media cetak, online, sosial, elektronik kab/kota/provinsi
Penayangan ILM di media cetak, online, sosial, elektronik kab/kota/provinsi
Kelengkapan Tagihan Pembayaran :
Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan oleh Penanggung Jawab kegiatan dan diketahui oleh PPK;
Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK)(dari aplikasi BOS);
Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:
a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah));
b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah));
c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00);
d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
e. Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing).
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
c. Berita Acara Pembayaran;
d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; dan/atau
e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya.
Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah;
Laporan pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi kegiatan;
Faktur Pajak;
SSP PPN dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk transaksi diatas 2 juta rupiah; dan/atau
SSP PPh 23 sebesar 2% dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPh 23 dikenakan tanpa minimal pembelian;
b. NPWP yang digunakan adalah NPWP rekanan. Jika rekanan tidak memiliki NPWP usaha, maka menggunakan NIK pemilik usaha dengan tarif PPh 21 sebesar 50% x 5% dari nilai tagihan.
Penyelenggaraan Pencanangan SE2026 oleh Kepala Daerah (Kabkota/prov)
Penyelenggaraan Pencanangan SE2026 oleh Kepala Daerah (Kabkota/prov)
Kelengkapan Tagihan Pembayaran :
1. Kerangka Acuan Kegiatan yang diajukan oleh Penanggung Jawab kegiatan dan diketahui oleh PPK;
2. Form Permintaan (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK) (dari aplikasi BOS);
3. Undangan dan daftar Hadir (untuk kegiatan berupa penyelenggaraan sosialisasi);
4. Komitmen dalam bentuk kontrak dapat berupa:
a. Bukti Pembelian/Pembayaran (nilai pengadaan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah));
b. Kuitansi (nilai pengadaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah));
c. Surat Perintah Kerja (nilai pengadaan bernilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00);
d. Surat Perjanjian (nilai pengadaan di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
e. Surat/Bukti Pesanan (Jika menggunakan E-Purchasing).
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
5. Bukti Prestasi Pekerjaan dapat berbentuk:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
c. Berita Acara Pembayaran;
d. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan; dan/atau
e. Bukti Penyelesaian Pekerjaan lainnya.
Bukti prestasi pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah;
6. Laporan pelaksanaan kegiatan disertai dokumentasi kegiatan;
7. Faktur Pajak;
8. SSP PPN dikenakan atas Pengusaha Kena Pajak (PKP), untuk transaksi diatas 2 juta rupiah; dan/atau
9. SSP PPh 23 sebesar 2% dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPh 23 dikenakan tanpa minimal pembelian;
b. NPWP yang digunakan adalah NPWP rekanan. Jika rekanan tidak memiliki NPWP usaha, maka menggunakan NIK pemilik usaha dengan tarif PPh 21 sebesar 50% x 5% dari nilai tagihan.
Page updated
Google Sites
Report abuse