Pengertian :

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) Jam adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pihak Lain  dilaksanakan di dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam sesuai dengan perintah atasan Pelaksana perjalanan dinas yang tertuang dalam Surat Tugas;

2. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dalam kota dimaksud meliputi kesatuan wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.

Catatan Penting :

1. Uang harian dapat dibayarkan secara lumpsum sesuai standar biaya yang berlaku;

2. Biaya transpor dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam diberikan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan;

3. Dalam hal biaya transpor melebihi biaya transpor dalam kota sebagaimana diatur dalam SBM, maka Pelaksana SPD dapat diberikan biaya transpor sesuai bukti riil dapat dipertanggung jawabkan;

4. Apabila diperlukan dapat diberikan biaya menginap di hotel atau tempat menginap lainnya, sesuai bukti riil dengan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam SBM;

5. Biaya menginap ini tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan pergi dan pulang pada hari yang sama. Kecuali untuk perjalanan dinas lebih dari 8 jam pada kondisi tertentu yang urgent dan tidak dapat dihindari pelaksana SPD harus menginap dapat dibayarkan jika melampirkan tanda bukti at cost;

6. Penugasan yang dilaksanakan lebih dari satu tujuan pelaksanaan perjalanan dinas dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transpor dalam kota;

7. Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan termasuk moda transportasi udara dan/atau air dapat menggunakan harga pasar dan untuk pelaksanaan dapat diberikan sesuai biaya riil.

Kelengkapan Tagihan Pembayaran :

1. Form Permintaan  (dari Penanggung Jawab Kegiatan kepada PPK)(dari aplikasi BOS);

2. Surat Tugas;

3. SPD dan visum yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas biasa atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas biasa;

Penandatangan Visum SPD adalah pejabat yang ditunjuk/berwenang/PLT/PLH (BPS setempat /instansi yang mengundang/tempat kegiatan). Diutamakan dilengkapi dengan cap dan diwajibkan terdapat nama serta jabatan;

4. Kuitansi transpor (dari aplikasi BOS);

5. Daftar Pengeluaran riil untuk transpor yang tidak ada tanda bukti (selain lumpsum);

6. Rincian Biaya Perjalanan Dinas (dari aplikasi BOS);

7. Jadwal Kegiatan (lebih dari 8 jam) atau dokumen pendukung lainnya;

8. Surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas (kecuali pihak lain*).

 *Pihak lain adalah pihak selain pejabat negara/pegawai Aparatur    Sipil Negara/prajurit TNI/anggota POLRI;

9. Laporan Perjalanan Dinas dan Dokumentasi Kegiatan.