SPM-UP

up tunai rm

Syarat Pengajuan:

Cetakan SPM yang sudah di TTE
Surat Pernyataan UP dari KPA (klik disini)
Surat Persetujuan Porsi UP KKP dari Kepala KPPN Jakarta III (porsi 60-40 klik disini) / (porsi 100-0 klik disini) => Dapat diproses setelah menyelesaikan UP TA.24 sudah nihil dan menyampaikan Capaian Output bulan Desember 2024 dengan benar
Surat Pernyataan akan Menyelesaikan Rekonsiliasi (klik disini)
Copy persetujuan rekening dari KPPN (untuk rekening bendahara baru)

Kode SPM-UP Rupiah Murni (RM):

Jenis SPP SAKTI: 311
Uraian: Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Tahun Anggaran 20xx.
Akun UP: 825111

up kkp

Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP:

Pemegang KPP melakukan belanja, dengan ketentuan:

Dilakukan sesuai jenis KKP
Memastikan transaksi menggunakan KPP tidak dikenakan charge oleh merchant
Pemegang KKP mengumpulkan dokumen:

a. Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara > dihasilkan dari sistem perbankan Bank Penerbit KKP

b. Surat Tugas/ Surat Perjalanan Dinas/ Perjanjian/ Kontrak

c. Bukti-bukti pengeluaran (kuitansi/ bukti pembelian) > disertai dengan faktur pajak, Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan

Kemudian KKP membuat:

a. Daftar Pengeluaran Riil kegiatan operasional dan belanja modal KKP (klik disini)

b. Daftar Pengeluaran Riil kegiatan perjalanan dinas jabatan dengan KKP (klik disini)

Pengujian oleh PPK

Berdasarkan hasil pengujian, PPK mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan menerbitkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) (klik disini) KKP yang dibuat melalui Aplikasi SAS dan SAKTI

Penolakan Bukti-Bukti Pengeluaran oleh PPK

Penolakan bukti-bukti pengeluaran disampaikan kepada Pemegang KKP melalui Surat Pemberitahuan Penolakan (klik disini)

Penerbitan SPBy oleh PPK

PPK atas nama KPA menerbitkan SPBy paling lambat 2 hari kerja setelah DPT KKP ditetapkan
PPK menyampaikan SPBy kepada BP/BPP paling lambat 1 hari kerja setelah diterbitkan, dilampiri dengan dokumen:

a. Surat Tugas/ Surat Perjalanan Dinas/ Perjanjian/ Kontrak

b. Kuitansi/ bukti pembelian yang telah disahkan oleh PPK

c. Faktur pajak, Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan

d. DPT-KKP yang telah ditetapkan oleh PPK

e. Tagihan (e-billing)/ Daftar Tagihan Sementara

Pengujian SPBy oleh BP/BPP

Penerbitan SPP GUP-KKP

UP TUNAI PNBP

Syarat Pengajuan:

Cetakan SPM yang sudah di TTE
Surat Pernyataan UP dari KPA (klik disini)
Surat Persetujuan Porsi UP dari Kepala KPPN Jakarta III => Dapat diproses setelah menyelesaikan UP TA.24 sudah nihil dan menyampaikan Capaian Output bulan Desember 2024 dengan benar
Bukti Setor PNBP yang telah dikonfirmasi oleh KPPN (khusus untuk satker dengan PNBP Tidak Terpusat)
Daftar Perhitungan Jumlah Maksimum Pencairan (MP)

Kode SPM-UP Tunai PNBP:

Jenis SPP SAKTI: 311
Uraian: Penyediaan Uang Persediaan PNBP Tahun Anggaran 20xx.
Akun UP: 825113

up tunai sbsn

Syarat Pengajuan:

Cetakan SPM yang sudah di TTE
Surat Pernyataan UP SBSN dari KPA (klik disini)
Surat Persetujuan UP dari Kepala KPPN Jakarta III => Dapat diproses setelah menyelesaikan UP TA.24 sudah nihil dan menyampaikan Capaian Output bulan Desember 2024 dengan benar
Satker sudah mengajukan RPD bulanan SBSN