Ketentuan:

• Disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran

• Jika tanggal 15 hari libur, maka penyampaikan paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal 15

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) 

• Cetakan Rekapitulasi dan Halaman Depan (dari Gaji Web)

• Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) jika ada

Kode SPM:

1. SPM-LS Gaji Induk PNS

• Jenis SPP SAKTI: 211

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk bulan ..... tahun ..... untuk ..... pegawai/..... jiwa 

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

2. SPM-LS Gaji Induk PPPK

• Jenis SPP SAKTI: 212

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Induk PPPK bulan ... tahun ... untuk ... pegawai/ ....... jiwa.

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

Ketentuan:

• Gaji susulan CPNS dibayar berdasarkan SPMT

• Tanggal penerbitan SPMT tidak boleh melebihi tanggal penekapan SK CPNS

• Disusun terpisah dari gaji induk

• Dibayar untuk seluruh komponen belanja

• Pembayaran dilakukan secara giral ditujukan kepada pegawai bersangkutan

Syarat Pengajuan (Belum Masuk Gaji Induk)

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) 

• Cetakan Rekapitulasi dan Halaman Depan (dari Gaji Web)

• Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) jika ada

• Jika pegawai baru pindahan 

Scan PDF SKPP yang disahkan KPPN mitra satker lama dan ADK kirim pegawai baru => dari menu KIRIM >>> KIRIM PEGAWAI PINDAH/BARU ke KPPN 

• Jika pegawai baru CPNS

ADK kirim pegawai baru => setelah SK, SPMT, data keluarga direkam di aplikasi GPP 

Syarat Pengajuan (Sudah Masuk Gaji Induk)

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) jika ada

• Cetakan Rekapitulasi dan Halaman Depan (dari Gaji Web)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) 

Kode SPM:

1. SPM-LS Gaji Susulan PNS

• Jenis SPP SAKTI: 223

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan bulan ... tahun ... untuk ... pegawai/ ... jiwa. 

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

2. SPM-LS Gaji Susulan PPPK

• Jenis SPP SAKTI: 226

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Susulan PPPK bulan ... tahun ... untuk ... pegawai/ ... jiwa.

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

Ketentuan:

• Dibayar ke ahli waris dari pegawai meninggal

• Dibayar pada bulan berikutnya sejak pegawai meninggal dunia

• Sebesar gaji terakhir selama 4 bulan untuk PNS

• Sebesar gaji terakhir selama 6 bulan untuk PNS TNI/POLRI dan Anggota TNI/POLRI

• Disusun terpisah dari gaji induk

• Tidak dikenakan potongan iuran wajib 10%

• Dikenakan iuran wajib asuransi kesehatan sebesar 2%

• Khusus anggota TNI/POLRI yang tewas/gugur => dapat dibayar lebih dari 6 kali

• ASN yang tewas => mendapat uang duka (dibayar TASPEN/ASBRI) sebesar 6x gaji terakhir

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE => uraian SPM mencantumkan gaji terusan ke-berapa dan bulan dimaksud

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Cetakan Rekapitulasi dan Halaman Depan (dari Gaji Web)

• Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)

Kode SPM:

1. SPM-LS Gaji Terusan PNS

• Jenis SPP SAKTI: 221

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Terusan ke-... bulan ... s.d ... untuk ... pegawai/ ... jiwa.

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

2. SPM-LS Gaji Terusan PPPK

• Jenis SPP SAKTI: 226

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Gaji Terusan PPPK ke-... bulan ... s.d ... untuk ... pegawai/ ... jiwa.

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id 

Ketentuan:

• Karena adanya kenaikan besaran komponen gaji

• Disusun terpisah dari gaji induk

• Dibayar paling cepat bersamaan dengan gaji induk

• Pembayaran dilakukan secara giral ditujukan kepada pegawai bersangkutan

• Pembayaran juga berlaku untuk Gaji Terusan, THR, dan Gaji Ketiga Belas

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) jika ada

• Cetakan Rekapitulasi dan Halaman Depan (dari Gaji Web)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) 

Kode SPM:

1. SPM-LS Kekurangan Gaji PNS

• Jenis SPP SAKTI: 222

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji bulan ... tahun ... s.d. bulan ... tahun ... untuk ... pegawai/ ... jiwa. 

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

2. SPM-LS Kekurangan Gaji PPPK

• Jenis SPP SAKTI: 228

• Uraian: Pembayaran Belanja Pegawai berupa kekurangan gaji PPPK bulan ... tahun ... s.d. bulan ... tahun ... untuk ...  pegawai/ ... jiwa.

• Keterangan: Gaji wajib direkon dahulu melalui gaji.kemenkeu.go.id

Ketentuan:

• Diberikan kepada ASN berdasarkan tarif dan daftar hadir dalam 1 bulan

• Khusus uang makan Bulan Desember => dapat dibayarkan pada bulan berkenan

• Pembayaran uang makan => mekanisme pembayaran langsung ke rekening Pegawai ASN

• Jika tidak bisa dengan mekanisme pembayaran langsung => dapat melalui mekanisme pembayaran langsung rekening Bendahara

• PNS yang diperbantukan di instansi luar => uang makan dibayar satker tempat PNS diperbantukan

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Rekapitulasi Pembayaran Uang Makan (dari Gaji Web)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) 

Kode SPM:

1. SPM-LS Uang Makan PNS

• Jenis SPP SAKTI: 221

• Uraian: Pembayaran Belanja  Pegawai  berupa  Uang Makan bulan ... tahun ... untuk ... pegawai.

• Keterangan: Tidak ada rekon GPP

2. SPM-LS Uang Makan PPPK

• Jenis SPP SAKTI: 229

• Uraian: Pembayaran Belanja  Pegawai  berupa  Uang Makan PPPK bulan ... tahun ... untuk ... pegawai.

• Keterangan: Tidak ada rekon GPP

Ketentuan:

• Diberikan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan di luar jam kerja

• Diberikan sebulan sekali, paling cepat awal bulan berikutnya

• Perintah lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satker berbentuk Surat Perintah Kerja Lembur

• Kerja lembur paling sedikit 1 jam penuh => diberi uang lembur

• Besaran uang lembur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM)

• Pemberian uang lembur di hari libur => 200% dari besaran uang lembur

• Khusus uang lembur bulan Desember => dapat dibayar di bulan berkenan

• Kerja lembur 8 jam/lebih => uang lembur maks. 2x besaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM)

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

Kode SPM:

1. SPM-LS Uang Lembur PNS

• Jenis SPP SAKTI: 221

• Uraian: Pembayaran Belanja  Pegawai  berupa Uang Lembur  bulan ... tahun ... untuk ... pegawai sesuai ... SPKL No ... Tanggal ....

• Keterangan: Tidak ada rekon GPP, SPKL diberi tanggal sebelum pelaksanaan lembur

2. SPM-LS Uang Lembur PPPK

• Jenis SPP SAKTI: 229

• Uraian: Pembayaran Belanja  Pegawai  berupa Uang Lembur PPPK bulan ... tahun ... untuk ... pegawai sesuai ... SPKL No ... Tanggal ....

• Keterangan: Tidak ada rekon GPP, SPKL diberi tanggal sebelum pelaksanaan lembur

Ketentuan:

• Tunjangan Kinerja => kepada PNS, besaran berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi

• Tunjangan kinerja bulanan dibayarkan pada hari pertama (tanggal 1) setiap bulan

• Apabila tanggal 1 merupakan hari libur, SPM diajukan ke KPPN paling lambat pada hari kerja kedua terakhir (HK-2) sebelum tanggal 1 bulan pembayaran

• Apabila tanggal 1 merupakan hari kerja SPM diajukan ke KPPN paling lambat pada hari kerja terakhir (HK-1) sebelum tanggal 1 bulan pembayaran

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai klik disini (Lampiran A PMK No.20/2023)

• Untuk Tunjangan Kinerja yang belum terkoneksi di Aplikasi Gaji Web wajib menyertakan Surat Pernyataan (klik disini) 

Uraian SPM: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja bulan ..... tahun ..... untuk ... pegawai.

Petunjuk dan Teknis: Pembuatan SPM Tunjangan Kinerja (klik disini)

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Rekapitulasi daftar pembayaran tunjangan kinerja pegawai klik disini (Lampiran A PMK No.20/2023)

• Untuk Tunjangan Kinerja yang belum terkoneksi di Aplikasi Gaji Web wajib menyertakan Surat Pernyataan (klik disini) 

Uraian SPM: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Tunjangan Kinerja Susulan bulan ... tahun ... untuk ... pegawai.

Petunjuk dan Teknis: Pembuatan SPM Tunjangan Kinerja (klik disini)

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Rekapitulasi daftar kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai klik disini (Lampiran B PMK No.20/2023)

• Untuk Tunjangan Kinerja yang belum terkoneksi di Aplikasi Gaji Web wajib menyertakan Surat Pernyataan (klik disini) 

Uraian SPM: Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Tunjangan Kinerja bulan ... tahun ... untuk ... pegawai.

Petunjuk dan Teknis: Pembuatan SPM Tunjangan Kinerja (klik disini)

Blangko

Format Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai

Format Rekapitulasi Daftar Pembayaran Selisih Tunjangan Kinerja Pegawai

Ketentuan:

• Honorarium => dibayar atas penugasan yang diberikan oleh negara

• Vakasi => uang imbalan untuk melakukan Pengujian, Pengawasan ujian, Pemeriksaan ujian, Penyusunan naskah ujian, Koordinasi ujian, Persiapan pembuatan ijazah. Tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan atau ujian lokal

• Tunjangan Kehormatan => kepada dosen yang memiliki jabatan akademik profesor

• Tunjangan Profesi => kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik

• Tunjangan Tambahan Penghasilan => kepada guru PNS yang belum bersertifikat pendidik

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Rekening Terlampir (jika pembayaran langsung ke penerima)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Untuk beberapa SPM tertentu wajib melampirkan SPTJM (klik disini) 

Uraian SPM Honorarium Tetap/ Vakasi/ Tunjangan Kehormatan : 

Pembayaran Belanja Pegawai berupa ......(Honorarium/Vakasi/Tunjangan Kehormatan) bulan ... tahun ... sesuai ... (SK/SPRIN).

Uraian SPM Tunj Profesi/ Tunj. Tambahan Penghasilan Non Sertifikasi  : 

Pembayaran Belanja Pegawai berupa ...........(Tunj Profesi/ Tunj. Tambahan Penghasilan Non Sertifikasi) bulan ... tahun ... sesuai ... (SK/SPRIN) No .... Tanggal ....

Ketentuan: 

• Besaran gaji, pensiun, tunjangan, penghasilan ketiga belas diberikan paling banyak sebesar penghasilan Bulan Juli

• Besaran gaji ketiga belas => gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum

• Bagi pimpinan/pegawai non-PNS pada BLU => sebesar komponen gaji pada remunasi, meliputi: gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum

• Bagi CPNS => paling banyak 80% gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum

• Penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda => diberikan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketigabelas dan pensiun ketiga belas atau tunjangan ketiga belas

• Pegawai pensiun TMT 1 Juli 2021 => dibayar PT Taspen/Asabri

• Pegawai pensiun TMT 1 Agustus 2021 => dibayar oleh satker terkait

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) jika ada

• Cetakan Rekapitulasi dan Halaman Depan (dari Gaji Web)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) 

Kode SPM:

1. SPM-LS Gaji Ketiga Belas PNS

• Jenis SPP SAKTI: 261

• Uraian Gaji 13/Tukin 13 mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran Gaji 13.

2. SPM-LS Tukin Gaji Ketiga Belas

• Jenis SPP SAKTI: 269

• Uraian Gaji 13/Tukin 13 mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran Gaji 13.

3. SPM-LS Gaji Ketiga Belas (Lembaga Non Struktural)

• Jenis SPP SAKTI: 262

• Uraian Gaji 13/Tukin 13 mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran Gaji 13.

4. SPM-LS Gaji Ketiga Belas (Pegawai Lainnya)

• Jenis SPP SAKTI: 264

• Uraian Gaji 13/Tukin 13 mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran Gaji 13.

Syarat Pengajuan:

• Cetakan SPM yang sudah di TTE

• Daftar Perubahan Data Pegawai (dari Gaji Web) jika ada

• Cetakan Rekapitulasi dan Halaman Depan (dari Gaji Web)

• Surat Setoran Pajak (SSP) jika ada

• Daftar Rekening Terlampir (penerima lebih dari 1 pegawai) 

Kode SPM:

1. SPM-LS THR PNS

• Jenis SPP SAKTI: 251

• Uraian THR/Tukin THR mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran THR.

2. SPM-LS THR Tukin

• Jenis SPP SAKTI: 259

• Uraian THR/Tukin THR mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran THR.

3. SPM-LS THR (Lembaga Non Struktural)

• Jenis SPP SAKTI: 262

• Uraian THR/Tukin THR mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran THR.

4. SPM-LS THR (Pegawai Lainnya)

• Jenis SPP SAKTI: 254

• Uraian THR/Tukin THR mengacu pada surat yang diterbitkan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada saat pembayaran THR.

Format Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai - PMK No.20/2023

Format Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai - PMK No.20/2023)

Format Rekapitulasi Daftar Pembayaran Selisih Tunjangan Kinerja Pegawai - PMK No.20/2023)

Surat Pernyataan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tanpa Melalu Interkoneksi Aplikasi Gaji 

SPTJM Honor/Tunjangan/Vakasi/Penghasilan - PER-10/PB/2023