DANA SOSIAL

DANA SOSIAL

1. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Sekretaris a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-45/PB.1/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Dana Kesejahteraan dan Dana Sosial Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-22/PB/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Perubahan Iuran dan Pemanfaatan Dana Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

2. Pengertian

1. Dana Sosial adalah dana swakelola yang dikelola secara terpusat oleh Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berasal dari iuran seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (CPNS dan PNS) yang dikumpulkan setiap bulannya melalui pemotongan Tunjangan Kinerja, yang bertujuan memberikan bantuan kepada pegawai dalam batas-batas kemampuan yanga ada).

2. Bantuan kepada pegawai adalah dalam bentuk uang pesangon dan uang duka.

3. Uang Pesangon adalah bantuan yang diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

4. Uang Duka adalah bantuan yang diberikan dalam hal pegawai atau anggota keluarga pegawai meninggal dunia.

3. Syarat Permintaan Dana  Sosial

Syarat  permintaan   yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan   bantuan  Dana  Sosial  adalah sebagai  berikut:

Permohonan Uang  Pesangon :

1. Surat permohonan  dari  pegawai  bersangkutan,  diketahui  oleh Kepala  Kantor/  Satuan Kerja;

2. Fotokopi  SK CPNS  (pengangkatan pertama);

3. Fotokopi  SK penempatan pertama  pada Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan;

4. Fotokopi  SK Pensiun.

Permohonan Uang  Duka

A. Pegawai  meninggal  dunia

1. Surat permohonan  dari  Kepala Kantor/Satuan  Kerja tern pat pegawai  bekerja;

2. Surat  kematian   yang  disahkan   oleh  dokter/pamong   praja  setempat   (RT,   RW, Lurah,  Camat).

B. Pasangan  atau  anak  pegawai  meninggal  dunia 

1. Surat  permohonan   dari   pegawai   bersangkutan,   diketahui   oleh  Kepala   Kantor/ Satuan Kerja;

2. Surat  kematian   yang  disahkan   oleh  dokter/pamong   praja  setempat   (RT,   RW, Lurah,  Camat);

3. Surat  keterangan untuk mendapat  tunjangan  keluarga  (DA.01.04/ KP4).

C. Pengembalian  uang   sebesar  akumulasi  iuran   Dana   Sosial   bagi   pegawai  yang pindah, diperbantukan  ke instansi di luar Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau diberhentikan  karena  sebab lain:

1. Surat permohonan  dari  pegawai bersangkutan;

2. Fotokopi  SK CPNS  (pengangkatan pertama);

3. Fotokopi  SK penempatan pertama  pada  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan;

4. Fotokopi  SK pemberhentian/perbantuan.

4. Dana  Sosial  dimanfaatkan  untuk  pemberian  uang  pesangon  dan  uang  duka, dengan rincian peruntukan dan besarannya sebagai berikut

Uang Pesangon                                                             Jumlah (Rp)

• Pensiun (masa kerja < 10 thn) Rp7.000.000

• Pensiun (masa kerja ≥ 10 thn) Rp7.500.000

• Pegawai pindah keluar DJPb, atau Pengembalian sebesar akumulasi iuran bulanan

diberhentikan sebab lain

tidak diberikan uang pesangon

Uang Duka

• Kepada ahli waris pegawai meninggal dunia Rp7.500.000

• Kepada pegawai yg pasangannya meninggal dunia  Rp3.750.000

• Kepada pegawai yg anaknya meninggal dunia Rp3.750.000