PERTEMUAN 9

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Pengertian peraturan perundang undagan

2. Tata aturan perundang undangan

3. Asas asas pembentukan perundang undangan

4. Memuat peraturan perundang undangan

5. Prinsip prinsip/asas umum yyang berlaku dalam hukum

6. Tata cara perubahan UU

7. Proses pembuatan UU

• Usulan DPR

• Usulan Presiden

• Usulan DPD

8. Peraturan pemerintah

9. Peratuan prresiden

10. peraturan daerah

• Peraturan daerah tingkat 1 (provinsi)

• Peraturan daerah tingkat 2 (Kota/Kabupaten)

PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Adalah peraturan yang memuat tentang aturan yang berlaku di suatu negara (Nasional /National)

UUD 1945 yang menyebut negara indonesia adalah negara hukum UUD 1945 yang menyebut negara indonesia adalah negara hukum mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat bermasyarakat berbangsa dan benegara harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

TATA ATURAN PERUNDANG UNDANGAN INDONSIA

Berdasarkan pasal 7 undang undang no.12 tahun 2011. Tata aturan peraturan perundang undanagan kita antara lain sebagai berikut:

• UUndang undang dasar negara indonesia tahun 1945 ( UUD 1945)

• Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat (MPR)

• Undang ungang/peraturan pemerintahan pengganti undan undang (Perpu)

• Peraturan pemerintah (PP)

• Peraturan presiden (Perpres)

• Peraturan daerah Provinsi Porda provinsi)

• Peraturan daerah kabupaten/kota (Perda kabupaten/kota)

ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Asas asas nya ditegaskan dalam UU Pasal 5 no 12 tahun 2011 antara lain:

• Kejelasan tujuan

• kelembagaan/ organ pembentuk yang tepat

• kesuaian antara jenis hiraki dan materi muatan

• Dapat dilaksanakan

• Kedayagunaan dan kehasilgunaan

• Kejelasan rumusan

• Keterbukaan

PEJELASAN

• Setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas

• Setiap jenis peraturan perundang undangan pembuat harus dibuat oleh lembaga negara/ pejabat pembentuk

• Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus benar memperhatikan perpu muatan yang tetap sesuai dengan jenis dan hiraki

• Bahwa setiap pembentukan peraturan perundan undangan harus memperhatikan evektivitas peraturan tersebut didalam masyarakat

• Bahwa setiap pembukaan peraturan perundang undangan di buat karena benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangasa, dan bernegara

• Bahwa setiap perpu harus memenuhi persyaratan teknik pengujian perpu, sistematika, pilihan kata/intilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interprensi dalam pelaksanaan

• Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penesahan, penetapan, dan pengundangan bersifat transparan/terbuka