Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

TUGAS DAN FUNGSI

 A. TUGAS

Bidang PPNS mempunyai tugas melakukan pembinaan PPNS di lingkungan pemerintah daerah, penyelidikan dan penyidikan serta hubungan antar lembaga terkait proses litigasi.

 B. FUNGSI

• perumusan bahan kebijakan teknis di bidang PPNS;

• pelaksanaan  dan  pengoordinasian  pelaksanaan kebijakan di bidang PPNS;

• pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang PPNS;

• pengelolaan data dan informasi di bidang PPNS;

• pengembangan peran serta masyarakat di bidang PPNS;

• pelaksanaan pembinaan PPNS di lingkungan pemerintah daerah;

• pengoordinasian PPNS di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan penindakan  terhadap  pelanggaran  peraturan  daerah dan/atau peraturan kepala daerah;

• pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah; dan

• pelaksanaan proses litigasi terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

 C. BIDANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERDIRI DARI 2 (DUA) SUB SEKSI 

1. Seksi Penyidikan dan Tindak Internal

• merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;

• membina,  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;

• melaksanakan  koordinasi  dengan  PD/UKPD  dan/atau  instansi pemerintah/swasta/organisasi di  bidang  PPNS  sesuai  dengan lingkup tugasnya;

• menyusun rencana kegiatan penyelidikan dengan metode observasi, interview, surveilance, undercover dan penggunaan informan dalam rangka mengumpulkan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;

• menyusun program kerja penyidikan dalam rangka proses litigasi terhadap seluruh dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai peraturan perundang- undangan;

• melakukan penanganan dan olah Tempat Kejadian Perkara yang diduga kuat terjadi tindak pidana pelanggaran peraturan daerah dengan melakukan penyegelan untuk  kepentingan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan;

• melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga kuat melakukan tindakan pidana pelanggaran peraturan daerah untuk kepentingan proses penyidikan sesuai peraturan perundang- undangan;

• melakukan pemanggilan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum sebagai tersangka, saksi atau saksi ahli terkait proses penyidikan;

• membuat resume dan berita acara pemeriksaan (tersangka, saksi dan saksi  ahli)   untuk   proses   litigasi   terkait   tindak   pidana pelanggaran peraturan daerah;

• menyerahkan berkas perkara, serah terima tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk proses litigasi terkait tindak pidana pelanggaran peraturan daerah; dan

• menegakan disiplin, kode etik dan pengamanan tata tertib Satuan Polisi Pamong Praja;

• melaksanakan   penegakan   disiplin   Aparatur   Sipil   Negara   di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

• • • merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;

    • membina,  memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PPNS sesuai dengan lingkup tugasnya;

    • melaksanakan koordinasi, kerja sama, fasilitasi dan/atau kemitraan dengan PD/UKPD  dan/atau Instansi  pemerintah/swasta lainnya terkait penyelesaian       perkara       pelanggaran       peraturan daerah/peraturan kepala daerah dan peraturan lainnya;

    • menjalin koordinasi dengan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum yang lain yaitu Korwas PPNS, Penyidik Polri, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim (Criminal Justice System);

    • menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terkait pelaksanaan tugas PPNS di lingkungan pemerintah daerah;

    • mengelola pengarsipan seluruh laporan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terkait dugaan tindakan pidana pelanggaran peraturan daerah;

    • mengelola    pengarsipan    seluruh    resume    dan    berita    acara pemeriksaan (tersangka, saksi dan saksi ahli) terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;

    • mengelola pengarsipan berkas perkara terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah;

    • mengelola penyimpanan barang bukti terkait dugaan tindak pidana pelanggaran peraturan  daerah  sebelum  diserahkan  ke  Jaksa Penuntut Umum untuk proses litigasi; dan

    • melakukan  koordinasi  dengan  Ketua  Pengadilan  Negeri  terkait penerbitan Surat     Penetapan     Pengadilan     Negeri     perihal penggeledahan, penyitaan barang bukti dan pemusnahan barang bukti.