SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPH POTPUT

Peraturan Terkait: PER-8/PJ/2025

SKB digunakan agar atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak tidak dilakukan pemotongan/pemungutan pajak oleh pemotong/pemungut pajak

SKB PPh Pasal 21/22/22 IMPOR/23 berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak bersangkutan.

WP YANG BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBEBASAN PPH POTPUT

1.   Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena:

a.   mengalami kerugian fiskal, dalam hal:

1)    Wajib Pajak yang baru berdiri dan masih dalam tahap investasi;

2)    Wajib Pajak belum sampai pada tahap produksi komersial; atau

3)    Wajib Pajak mengalami suatu peristiwa yang berada di luar kemampuan (force majeur);

b.  berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal, dengan memperhitungkan besarnya kerugian pada tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali; atau

c.   Pajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang

2.   Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final

SALURAN PERMOHONAN

1.    secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak [Coretax DJP];

2.   secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan; atau

3.   melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar

Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan

PERSYARATAN (LOKET TPT & POS)

• Formulir Permohonan (untuk yang diajukan secara langsung atau melalui pos/ekspedisi);

• diajukan untuk setiap pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23;

• dilampirkan dengan lembar penghitungan Pajak Penghasilan yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan (bagi Wajib Pajak rugi fiskal, melakukan kompensasi rugi fiskal,dan yang mengklaim akan  lebih bayar);

• dilampirkan dengan bukti pemotongan atau bukti pemungutan (bagi Wajib Pajak yang mengklaim akan lebih bayar); dan

• telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keterangan Fiskal (tidak memiliki utang pajak dan telah lapor SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir)

FORMULIR

• [unduh disini]