Embedded Files
Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, wakil, atau kuasa Wajib Pajak. Termasuk pihak yang dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP:
bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, yaitu keluarga sedarah atau semenda;
bagi Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, yaitu seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dalam hal warisan telah selesai dibagi, yaitu salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, pihak yang mengurus harta peninggalan, atau kuasa dari wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau
bagi Instansi Pemerintah, yaitu penanggung jawab proses likuidasi Instansi Pemerintah.
Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat diajukan bersamaan atau setelah pengajuan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP ORANG PRIBADI
Orang Pribadi meninggal dunia
NPWP Asli Wajib Pajak yang meninggal dunia (jika ada)
Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang
Fotokopi Kartu Keluarga
Fotokopi KTP dan NPWP Ahli Waris
Surat Pernyataan tidak meninggalkan warisan di atas materai Rp10.000 dan mengetahui setingkat RT RW, dan kelurahan
Akta Waris atau Surat Pernyataan bahwa Warisan telah terbagi dan di tandatangani oleh seluruh Ahli Waris
Orang Pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik, dan pegawai yang telah diberikan NPWP dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
Dokumen yang menyatakan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP
Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya
Pastikan KTP terbaru Istri masih di wilayah kerja KPP Pratama Kosambi
Pastikan NPWP Suami terdaftar di KPP Pratama Kosambi
NPWP Asli Istri
Fotokopi KTP Istri
Wanita kawin yang memiliki NPWP berbeda dengan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya
Fotokopi KTP dan NPWP Suami
Fotokopi Kartu Keluarga
Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis
surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa: tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami
Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP
Pastikan alamat KTP terbaru sesuai dengan NPWP yang akan dipilih untuk digunakan dan masih di wilayah kerja KPP Pratama Kosambi
NPWP Asli yang akan dihapus
Fotokopi KTP
Fotokopi NPWP yang akan digunakan
Surat pernyataan bahwa Wajib Pajak memiliki lebih dari satu NPWP
PERMOHONAN PENGHAPUSAN NPWP BADAN
Mengisi Form Penghapusan NPWP [unduh disini], ditanda tangan salah stau pengurus dan distempel badan
FC Akta Pembubaran
FC KTP + NPWP Direktur/Komisaris
Asli NPWP, SKT, PKP dikembalikan
Mencantumkan Contact Person
Permohonan Penghapusan Wajib Pajak dilakukan secara elektronik melalui:
Portal Wajib Pajak [Coretax DJP];
laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
Contact Center.
Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan Permohonan Penghapusan NPWP secara elektronik, Wajib Pajak melaksanakan Permohonan Penghapusan Wajib Pajak:
secara langsung; atau
melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir,
ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah paling lama:
6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah; atau
12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan
setelah bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat diterbitkan
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak.
FORMULIR
PANDUAN CORETAX
Page updated
Google Sites
Report abuse