Pencabutan PKP

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Pengusaha yang tidak lagi memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atau secara jabatan.

Permohonan pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik melalui:

1. Portal Wajib Pajak [Coretax DJP];

2. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

3. Contact Center,

dengan disertai dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak lagi dipenuhi.

Dalam hal Pengusaha tidak dapat melaksanakan permohonan pencabutan pengukuhan PKP secara elektronik, Pengusaha melaksanakan permohonan:

1. secara langsung; atau

2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir,

ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerbitan keputusan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat diterbitkan.

PERSYARATAN (LOKET TPT & POS)

• Mengisi Formulir Pencabutan PKP, ditanda tangani basah salah satu pengurus dan distempel basah

  • • Pencabutan PKP Toko Retail [unduh disini]

    • Pencabutan PKP Deemed VAT [unduh disini]

• Surat Pengukuhan PKP Asli dikembalikan

• FC KTP + NPWP Seluruh Pengurus

• FC Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir (beserta SK AHU Kemenkumham)

• Surat Kuasa jika yang mengajukan bukan pengurus [unduh disini]

• Mencantumkan Contact Person