Perubahan Data

Jenis Perubahan Data WPOP

1. perubahan identitas Wajib Pajak;

2. perubahan data Nomor Pokok Wajib Pajak;

3. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak;

4. penambahan dan pengurangan tempat kegiatan usaha;

5. perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak;

6. perubahan status perpajakan Wajib Pajak wanita kawin; 

7. perubahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi; atau 

8. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

Persyaratan (Loket TPT & Pos)

• Formulir Perubahan Data, ditandatangani [unduh disini]

• Fotokopi Identitas Diri KTP (bagi WNI) atau Paspor dan/atau KITAS/KITAP (bagi WNA)

• Fotokopi KK bagi WNI

• Dokumen pendukung perubahan data:

  • • • untuk perubahan identitas diri: KTP dan KK

      • untuk perubahan alamat: KTP / Surat Keterangan Domisili

      • untuk perubahan KLU: KTP jika jenis pekerjaan sama dengan KTP, jika berbeda silakan lampirkan Surat Keterangan Kerja dari Pemberi Kerja atau Surat Ijin Usaha dari Pihak yang berwenang

      • untuk perubahan Nomor Rekening: Halaman depan buku tabungan atau Surat Referensi Bank yang paling sedikit memuat Nama Pemilik Rekening, Nomor Rekening dan nama Bank

      • untuk perubahan Email dan Nomor telepon: pastikan email dan nomor telepon bisa diakses dan nomor telepon memiliki pulsa minimal 1000 rupiah

• Surat Kuasa jika yang mengajukan bukan yang bersangkutan [unduh disini]

Jenis Perubahan Data WP WBT

1. perubahan wakil Wajib Pajak;

2. perubahan alamat tempat tinggal Wajib Pajak;

3. penambahan dan pengurangan tempat kegiatan usaha;

4. perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak; atau

5. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak

Persyaratan (Loket TPT & Pos)

1. Formulir Perubahan Data, ditandatangani [unduh disini]

2. salinan akta kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis;

3. dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, dengan ketentuan sebagai berikut:

• dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat, harus melampirkan salinan akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan; atau

• dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan, harus melampirkan salinan dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan; dan

4. surat kuasa khusus dalam hal permohonan perubahan data dilaksanakan oleh seorang kuasa [unduh disini]

Jenis Perubahan Data WP Badan

1. perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum, kecuali perubahan bentuk badan hukum tersebut disebabkan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. perubahan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak;

3. penambahan dan pengurangan tempat kegiatan usaha;

4. perubahan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak;

5. perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum;

6. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau

7. terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Persyaratan (Loket TPT & Pos)

1. Formulir Perubahan Data, ditanda tangani salah satu pengurus dan distempel badan [unduh disini]

2. Fotokopi Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir (jika ada)

3. Fotokopi SK AHU pendirian dan SK AHU Perubahan (jika ada)

4. Fotokopi KTP dan NPWP Pengurus

5. Dokumen pendukung perubahan data:

• Untuk perubahan Email dan Nomor telepon: pastikan email dan nomor telepon bisa diakses dan nomor telepon memiliki pulsa minimal 1000 rupiah

6. Surat Kuasa jika yang mengajukan bukan pengurus [unduh disini]

7. Mencantumkan Contact Person

Jenis Perubahan Data WP Instansi Pemerintah

1. perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah kode satuan kerja, kecuali Instansi Pemerintah Daerah;

2. perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah kode referensi wilayah, untuk Instansi Pemerintah Desa;

3. perubahan alamat tempat kedudukan Wajib Pajak;

4. penambahan dan pengurangan Subunit Organisasi;

5. perubahan Kepala Instansi Pemerintah dan/atau pejabat bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan;

6. terdapat kesalahan tulis data Instansi Pemerintah pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak; atau

7. terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk Instansi Pemerintah pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk Instansi Pemerintah yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Formulir 

• [unduh disini]