Pengukuhan PKP

Pengusaha yang melakukan penyerahan dan/atau ekspor yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri.

Pengusaha berbentuk Kerja Sama Operasi wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam hal:

• Kerja Sama Operasi telah melebihi batasan Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri; dan/atau

• 1 (satu) atau lebih anggota Kerja Sama Operasi telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pengusaha Badan dapat menggunakan Kantor Virtual sebagai tempat pengukuhan PKP dalam hal Pengusaha tersebut:

• memiliki tempat kedudukan di Kantor Virtual dan hanya memiliki 1 (satu) tempat kegiatan usaha di Kantor Virtual tersebut; atau

• memiliki tempat kedudukan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Permohonan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik melalui:

1. Portal Wajib Pajak [Coretax DJP];

2. laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau

3. Contact Center.

Dalam hal Pengusaha tidak dapat melaksanakan permohonan pengukuhan PKP secara elektronik, Wajib Pajak melaksanakan permohonan:

1. secara langsung; atau

2. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir,

ke Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Permohonan pengukuhan PKP secara langsung atau melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dilakukan oleh Pengusaha dengan mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan Pengusaha Kena Pajak disertai peta dan foto lokasi usaha.

Dalam hal permohonan pengukuhan PKP diajukan oleh Pengusaha Badan yang menggunakan Kantor Virtual sebagai tempat pengukuhan PKP, permohonan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan disertai:

1. peta dan foto lokasi usaha;

2. surat pernyataan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya; dan

3. kontrak, perjanjian atau dokumen sejenis.

Keputusan diberikan berdasarkan penelitian paling lama 10 (sepuluh hari) kerja setelah bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat diterbitkan.

PERSYARATAN (LOKET TPT & POS)

• Formulir Permohonan Pengukuhan PKP [unduh disini]

• Akta Pendirian dan Perubahan

• SK AHU Pendirian dan Perubahan

• NIB 

• NPWP Badan

• Identitas Seluruh Pengurus (Pengurus telah terdaftar NPWP)

• Data Penanggung Jawab / PIC sudah terisi di Coretax Badan

• Wajib Pajak tidak sedang dilakukan penonaktifan akses pembuatan faktur

• Status Tempat Usaha

  • • Milik Perusahaan 

→ Sertifikat / dokumen kepemilikan lainnya an Badan

• • • Sewa / Kontrak 

→ Surat Perjanjian Sewa

→ Bukti Pembayaran PPh Final 4(2) atas Sewa

• Sewa Kantor Virtual

→ Surat Perjanjian atau Kontrak Sewa Kantor Virtual dengan Wajib Pajak

a. Periode Sewa minimal 1 tahun (Pasal 51 Ayat 5b)

b. Tidak menggunakan kantor virtual semata-mata sebagai alamat korespondensi (Pasal 51 Ayat 5c)

→ SPPKP Kantor Virtual

→ NIB Kantor Virtual

→ Surat Pernyataan Kegiatan Usaha dan Tempat Kegiatan Usaha sebenarnya (Pasal 52 Ayat 4b)

• Peta dan foto lokasi usaha