Validasi SSP

Validasi SSP adalah proses penelitian pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan atas penghasilan dari :

a. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;

b. Perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan.

Dasar Hukum :

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-18/PJ/2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-21/PJ/2019.

Syarat Kelengkapan Formal Permohonan :

1. Mengisi Formulir permohonan secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh pemohon;

2. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah tertera Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB)/Nomor Transaksi Pos (NTS)/Nomor Transaksi Penerima Lainnya;

3. Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan beserta turunannya yang telah diisi secara lengkap dengan menggunakan formulir sesuai Lampiran II PER-18/PJ/2017;

4. Fotokopi seluruh bukti penjualan (Bukti Transfer, Faktur Penjualan dan/atau bukti penerimaan kas);

5. Fotokopi SPPT PBB Tahun terakhir;

6. Fotokopi KTP bagi pembeli dan penjual berstatus WNI;

7. Fotokopi Paspor bagi pembeli dan penjual berstatus WNA;

8. Surat Kuasa beserta Fotokopi KTP penerima kuasa, dalam hal penyampaian permohonan dikuasakan;

9. Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan NPWP sesuai formulir Lampiran III PER-18/PJ/2017 dalam hal penyetoran PPh tanpa menggunakan NPWP.

Catatan :

Seluruh Surat Pernyataan, wajib dibubuhi stempel senilai Rp10.000,00.

Penggantian Surat Keterangan Penelitian Formal dapat diajukan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan penggunaan tarif dan/atau kesalahan lainnya pada Cetakan Suket baik untuk permohonan secara elektronik maupun permohonan secara langsung.

Wajib Pajak/kuasanya dapat menyampaikan secara langsung permohonan ke :

a. Kepala KPP Pratama, atau

b. Kepala KPP Pratama melalui Kepala KP2KP

yang menerbitkan Suket sebelumnya.

Syarat Kelengkapan Formal Permohonan :

1. Mengisi Formulir permohonan secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh pemohon;

2. Asli Surat Keterangan Penelitian Pemenuhan Kewajiban PPhTB;

3. Surat Kuasa beserta Fotokopi KTP penerima kuasa, dalam hal penyampaian permohonan dikuasakan;

4. Dokumen pendukung transaksi (tidak wajib).

Pembatalan Surat Keterangan Penelitian Formal dapat diajukan dalam hal terdapat pembatalan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan/atau terdapat perubahan PPJB tanah dan/atau bangunan yang mengakibatkan Suket dan pembayaran PPh yang dilakukan oleh Wajib Pajak menjadi batal.

Wajib Pajak/kuasanya dapat menyampaikan secara langsung permohonan ke :

a. Kepala KPP Pratama, atau

b. Kepala KPP Pratama melalui Kepala KP2KP

yang menerbitkan Suket sebelumnya.

Syarat Kelengkapan Formal Permohonan :

1. Mengisi Formulir permohonan secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh pemohon;

2. Asli Surat Keterangan Penelitian Pemenuhan Kewajiban PPhTB;

3. Surat Pernyataan Bermeterai yang menyatakan bahwa :

a. Pembatalan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan/atau perubahan PPJB; dan

b. Suket belum digunakan untuk pengajuan sertifikat, Akta Jual Beli atau perubahan PPJB,

yang ditandangani oleh pemohonan, yang diketahui dan ditandatangani oleh Notaris/PPAT dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.

4. Surat Kuasa beserta Fotokopi KTP penerima kuasa, dalam hal penyampaian permohonan dikuasakan;