Hanya untuk perubahan data berupa:

1. perubahan identitas Wajib Pajak

2. perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, dalam wilayah kerja KPP yang sama

3. perubahan sumber penghasilan Wajib Pajak

4. perubahan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi;

5. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak;

dengan mengisi formulir perubahan data

DILAMPIRI dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut.

Misalnya, fotokopi KTP untuk perubahan data nama, alamat, dan data lain yang terlampir pada KTP.

Surat Pernyataan Usaha jika jenis pekerjaan berubah dari karyawan menjadi usaha / pekerjaan bebas.

UNDUH

Formulir Perubahan Data OP

Surat Pernyataan Melakukan Usaha / Pekerjaan Bebas

Hanya untuk perubahan data berupa:

1. Perubahan identitas Wajib Pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum, seperti

CV MAKMUR TANJUNG berubah namanya menjadi CV TANJUNG MULIA atau PT ABADI JAYA berubah nama menjadi PT ABADI JAYA MAKMUR;

2. perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama

3. perubahan jenis kegiatan usaha Wajib Pajak

4. perubahan struktur permodalan atau kepemilikan Wajib Pajak Badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum

5. terdapat kesalahan tulis data Wajib Pajak pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak

6. terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/atau bentuk badan pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/ atau bentuk badan usaha Wajib Pajak yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak

dengan mengisi formulir perubahan data

DILAMPIRI dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut.

Misalnya, akta perubahan badan, surat keterangan domisili usaha, NPWP penanggung jawab, dll.

UNDUH

Formulir Perubahan Data Badan

Hanya untuk perubahan data berupa:

1. perubahan identitas Instansi Pemerintah

2. perubahan alamat tempat kedudukan Instansi Pemerintah yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama

3. perubahan Kepala Instansi Pemerintah dan/atau pejabat Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan

4. terdapat kesalahan tulis data Pemerintah pada administrasi Jenderal Pajak

5. terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan/ atau bentuk Instansi Pemerintah pada basis data perpajakan, dengan kategori dan/atau bentuk Instansi Pemerintah yang sebenarnya dalam basis dan yang seharusnya tercatat data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh Wajib Pajak

dengan mengisi formulir perubahan data

DILAMPIRI dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut.

Misalnya, surat penunjukan pejabat / bendahara, NPWP pimpinan dan pejabat bendahara, dll.

UNDUH

Formulir Perubahan Data Instansi Pemerintah