Pangan Olahan

Makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

1. Izin Edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

2. Izin Edar MD/ML   adalah  persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan.

1. Pangan Olahan dijual dalam kemasan eceran

2. Pangan program pemerintah

3. Pangan Fortifikasi

4. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar

5. Bahan Tambahan Pangan

6. Pangan Wajib SNI 

a. Air Mineral Alami

b. Air Embun

c. AMDK

d. Garam Konsumsi Beryodium

e. Minyak goreng sawit

f. Kopi instan

g. Tuna dalam kaleng

h. Sarden dan Makarel dalam kaleng

i. Tepung Terigu

j. Kakao Bubuk

k. Gula Kristal Putih

1. Masa simpan kurang dari 7 hari

2. Diimpor dalam jumlah kecil, untuk sampel dalam rangka pendaftaran, penelitian, atau konsumsi sendiri

3. Digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku

4. Pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir

5. Diolah dan dikemas di hadapan pembeli

6. Pangan siap saji

7. Mengalami pengolahan minimal (pasca panen), meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan,  pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan  pada pangan segar (pendaftaran pelilinan pangan segar dilakukan di Kementerian terkait)

Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.

1. Hasil Olahan Daging Kering

2. Hasil Olahan Ikan Kering

3. Hasil Olahan Unggas Kering

4. Hasil Olahan Sayur

5. Hasil Olahan Kelapa

6. Tepung Dan Hasil Olahnya

7. Minyak Dan Lemak

8. Selai, Jeli & Sejenisnya

9. Gula, Kembang Gula, Dan Madu

10. Kopi Dan Teh Kering

11. Bumbu

12. Rempah-Rempah

13. Minuman Serbuk

14. Hasil Olahan Buah

15. Hasil Olahan Bijibijian, Kacang-Kacangan, & Umbi 

Informasi mengenai contoh jenis pangan yang termasuk dalam klasifikasi diatas, dapat diperoleh pada Peraturan Badan BPOM No 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi PIRT

Untuk pendaftaran SPP-IRT, sudah dapat dilakukan secara online melalui sistem OSS yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SPP-IRT dengan alur penerbitan sebagai berikut: 

1. Pemohon sppirt login ke sistem OSS ( oss.go.id ) atau datang ke DPMPTSP

2. Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB)

3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT

4. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru

5. Pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id

6. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen

7. Permohonan sppirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha.

8. Penerbitan SPPIRT (dalam waktu 1 hari)

Tata cara input dapat dipelajari tutorial penginputan data yang dibutuhkan melalui link video berikut

https://www.youtube.com/watch?v=Bkfp-NRMOzA&t=187s

Infografis lebih lengkap dapat dilihat pada  https://sppirt.pom.go.id/panduan 

1. Distributor tidak dapat mendaftarkan izin edar produk yang ingin dikemas ulang (repack). Melakukan repacking harus seizin dari produsen asalnya.

2.  Sesuai regulasi, pelaku usaha tidak boleh membuka produk yang sudah dikemas dalam kemasan eceran untuk dijual kepada konsumen

3. Proses repacking dilakukan pada produk ruahan yang dijual Business to Business (B to B). Produk B to B ini biasanya targetnya seperti ke hotel, restoran, kafe. Produk ruahan adalah produk bulk (dalam volume/berat yang besar) yang memang ditujukan untuk dikemas ulang, contohnya kepada  reseller

4. Proses mengemas kembali seharusnya dilakukan produsen bukan dari distributor,  karena yang mengetahui proses produksinya adalah produsen. Walaupun prosesnya hanya mengemas kembali (merepack) tetapi karena membuka kemasan maka termasuk dalam lingkup proses produksi dan harus didaftarkan.  Artinya tanggung jawab atas keamanan produk pelaku repack produk sama seperti produsen. Untuk itu kemasan produk repack tersebut harus disebutkan nama produsennya

5. Produsen yang melakukan repack, produknya harus sudah terdaftar nomor izin edarnya. Produk yang ingin repacking bahan ruahan dengan izin edar BPOM MD maka izin repackingnya harus berizin edar BPOM MD,  tidak boleh PIRT 

6.  Jika ingin melakukan kerjasama repacking sebaiknya dinyatakan dalam dokumen kerjasama pihak produsen ke pihak pelaku repacking. kerjasama memuat ketentuan produknya apa, target pelanggan siapa, dll. Dokumen ini akan direviu oleh dinas kesehatan setempat saat melakukan pemeriksaaan rutin.

Diskon 50% dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP No. 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (sesuai PerKBPOM No.9 tahun 2018)

Masa berlaku Nomor Izin Edar adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui registrasi ulang

Alur proses registrasi akun perusahaan 

1.  Integrasi pada oss.go.id

2.  Masuk dalam web Aplikasi ereg-rba.pom.go.id

3. Input Data Perusahaan dan Pabrik

4. Upload Dokumen Pendukung

5. Tunggu Evaluasi oleh Petugas

6. Dapat User ID dan Password

Persyaratan  registrasi akun perusahaan produk dalam negeri (MD):

1. NPWP

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA, Catatan:

• Produsen minuman beralkohol : IUI dari BKPM Pusat dan berlaku efektif, serta Surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Agro, Kemenperin.

• Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB), versi RBA:

  • KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah : NIB RBA

  • KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi : dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA

  • KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi : dokumen NIB RBA dan Izin  RBA

3. Sertifikat Izin Penerapan CPPOB

Persyaratan  registrasi akun perusahaan produk luar negeri (ML):

1. NPWP

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA

• Importir minuman beralkohol : Surat Penetapan Importir Terdaftar untuk Minuman Beralkohol (ITMB)

• Apabila menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB), versi RBA:

  • KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko rendah : NIB RBA

  • KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi : dokumen NIB RBA dan Sertifikat Standar RBA

  • KBLI "Industri Makanan/Minuman" klasifikasi risiko Tinggi : dokumen NIB RBA dan Izin  RBA

3. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)

4. Surat Penunjukkan (LOA)  yang disahkan oleh notaris, Kamar Dagang setempat, Pemerintah setempat, atau Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

5. Sertifikat GMP/HACCP/ ISO 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah Setempat untuk Pabrik Asal

A.  Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

• Buka web aplikasi ereg-rba.pom.go.id

• Pilih Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah (MR)

• Penerbitan Surat Perintah Bayar (SPB)

• Validasi , dengan  SLA 1 Hari Kerja

B.  Pangan Olahan Risiko Menengah Tinggi

• Buka web aplikasi ereg-rba.pom.go.id

• Pilih Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Tinggi (MT)

• Pra Verifikasi (Prior Verification) : Verifikasi Sertifikat SNI dan Penerbitan Surat Perintah Bayar (SPB)

• Validasi : Verifikasi kemudian Validasi  , dengan  SLA 5 Hari Kerja

C. Pangan Olahan Risiko Tinggi

• Buka web aplikasi ereg-rba.pom.go.id

• Pilih Registrasi Pangan Olahan Risiko Tinggi (T)

• Penerbitan Surat Perintah Bayar (SPB)

• Evaluasi :  melalui tahap Evaluasi , Verifikasi, dan Validasi, dengan SLA 30  Hari Kerja/ 15 Hari Kerja (Time to Respond)

Untuk persyaratan dokumen registrasi produk pangan olahan dapat diakses pada kotak di bawah ya :D !

1. Risiko Menengah Rendah (MR)

• Registrasi  baru Pangan Olahan Tanpa Klaim, Tanpa Peruntukan, dengan atau Tanpa Penyimpanan Beku, disertai : Penggunaan Bahan  Tambanhan Pangan (BTP) Tanpa ADI atau Tanpa Batas Maksimum (CPPB), atau Tanpa Penggunaan BTP atau  Bahan Baku yang memiliki Batas Maksimum Penggunaan.

• Registrasi Ulang

• Registrasi variasi minor seluruh pangan (MR, MT,T)

• Registrasi variasi mayor  pangan risiko menengah rendah

Bentuk Notifikasi : Tanpa Penilaian

Output : Sertifikat Pemenuhan Komitmen

2. Risiko Menengah Tinggi

• Registrasi baru Pangan Wajib SNI

• Registrasi variasi mayor pangan risiko menengah tinggi 

Bentuk Notifikasi : Verifikasi Sertifikat SNI

Output : Sertifikat Persetujuan

3. Risiko Tinggi (Notifikasi)

• Registrasi Baru pangan risiko tinggi dengan PMR, sertifikat SNI (Sukarela), pangan sejenis (risiko tinggi) yang telah memiliki izin edar, dan pangan organik

Evaluasi:  Penilaian Label

Output : Izin Edar

4. Risiko Tinggi (T)

• Registrasi Baru PKGK

• Registrasi baru Pangan Berklaim, Pangan GMO, Iradiasi, Pangan yang menggunakan BTP/bahan baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan, BTP, Minuman Beralkohol, Pangan Olahan dengan Proses Pasteurisasi, Sterilisasi Komersial/Teknologi Baru lainnya

• Registrasi Variasi Mayor pangan risiko tinggi

Evaluasi : Penilaian Produk

Output : Izin Edar

Jika produk merupakan pangan segar yang dibekukan tidak perlu memiliki izin edar
contohnya ikan segar atau singkong yang dipotong-potong lalu dikemas dan dibekukan

Jika produk merupakan pangan siap saji yang dibekukan dengan masa simpan kurang dari 7 hari juga tidak memerlukan izin edar BPOM
contohnya, ikan pindang yang dibekukan dan diperjualbelikan dengan masa simpan kurang dari 7 hari

Produk pangan olahan yang memiliki masa simpan atau kedaluawarsa kurang dari 7 hari , digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan, tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir,  atau dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen , dan pangan olahan siap saji  tidak wajib memiliki izin edar dari Badan POM

Jika produk tersebut tergolong dalam pangan olahan yang dibekukan dengan masa simpan 7 hari atau lebih sepanjang rantai disitribusi dan penyimpanannya, diproduksi massal,  terdapat label kemasan, diolah dengan metode tertentu, ataupun penambahan bahan tambahan pangan, maka produk tersebut wajib memiliki izin edar BPOM

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB, adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.  Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan.

Pangan Olahan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan keamanan pangan sebagaimana dimaksud ini antara lain dilakukan dengan melaksanakan produksi sesuai dengan CPPOB. Pemenuhan CPPOB dibuktikan dengan Sertifikat 

Pendaftaran CPPOB diakses pada e-sertifikasi.pom.go.id

Pelaku usaha harus memiliki NIB yang didaftarkan pada oss.go.id, kemudian melakukan pendaftaran akun dengan mengisi dan mengunggah data profil perusahaan. BPOM melakukan verifikasi terhadap data dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak tanggal input dan unggah data. Pelaku usaha akan memperoleh nama pengguna dan kata sandi.

Produsen yang mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB harus menyampaikan dokumen persyaratan sebagai berikut:

• peta lokasi sarana produksi

•  denah bangunan (lay out) sarana produksi

• panduan mutu meliputi dokumen yang memuat persyaratan untuk penerapan CPPOB di sarana produksi

•  deskripsi Pangan Olahan

• alur proses produksi beserta penjelasannya. 

Produsen bertanggung jawab atas kebenaran informasi dan keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan. Produsen harus mengisi data dan mengunggah dokumen pada laman resmi pelayanan publik BPOM. 

BPOM menerbitkan surat perintah bayar jika berdasarkan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar. 

Produsen melakukan pembayaran dengan nominal sebagaimana tercantum dalam surat perintah bayar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal unggah dokumen persyaratan. 

BPOM melakukan penilaian permohonan penerbitan izin penerapan CPPOB melalui evaluasi terhadap dokumen dan audit sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana Produksi Pangan Olahan yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Untuk pelaku UMKM, penilaian permohonan penerbitan izin Penerapan CPPOB dilakukan secara bertahap. 

Penilaian mencakup seluruh elemen penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP.

Berdasarkan Persetujuan Pengunaan Bahan Baku Pangan Nomor: T-SD.03.09.1.5.09.23.309 yang dikeluarkan Badan POM. Lemak Tengkawang dapat diizinkan digunakan sebagai bahan baku pangan, dengan kategori pangan 02.1.2 Lemak dan Minyak Nabati (Lemak Reroti)

Lemak Tengkawang adalah minyak lemak yang diperoleh dari buah tengkawang (Shorea spp.) melalui pengempaan.

Karakteristik dasar:

• kadar air tidak lebih dari 5%

• kadar asam lemak bebas (sebagai asam oleat) tidak lebih dari 3,5%

• kadar bahan tak tersabunkan 0,4 hingga 2,0%

• Indeks bias 1,455 hingga 1,458

• Bilangan Iod 25-38 I2/100 g

• Titik leleh 35-39 C

• Bilangan penyabunan 189-200 mg KOH/ g lemak

• Berdasarkan PerBPOM No 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan, produk es tersebut masuk dalam kategori Kategori 03.0 Es Untuk Dimakan (Edible Ice) 

• Es Batu Untuk Konsumsi Definisi : Es batu untuk konsumsi adalah massa padat hasil pembekuan air minum, tanpa bahan pangan lain, dikemas, serta aman untuk dikonsumsi. Es batu dapat dalam bentuk kubus, tabung, keping, pelat, serut, atau bentuk lain 

• Es Batu Kemasan ini didaftarkan izin edar BPOM MD, dengan persyaratan memiliki NIB, CPPOB, dan mendaftarkan Nomor Izin Edar 

• Batasan jumlah pemasukan pangan olahan dari luar negeri dengan tujuan penggunan sendiri/pribadi yaitu:

• 1. Produk pangan untuk keperluan gizi khusus harus sesuai dengan resep dokter

• 2. pangan olahan lain (kecuali minuman berakohol) 5 kilogram per penumpang/penerima 

Kedaluwarsa adalah batas akhir pangan olahan dijamin mutu dan keamanannya sepanjang penyimpanannya sesuai petunjuk penyimpanan dari produsen.

Pangan dapat dikonsumsi maksimal H-1 sebelum tanggal kedaluwarsa selama disimpan sesuai petunjuk penyimpanan dan kemasan tidak rusak.

Karena pada tanggal tersebut produk pangan tidak lagi terjamin mutu dan keamanannya. Jika pangan terkontaminasi mikroorganisme, maka dapat menyebabkan keracunan.

Keterangan kedaluwarsa pada kemasan berlaku jika produk pangan masih dalam keadaan terutup dan disimpan pada kondisi yang sesuai dengan petunjuk penyimpanan.

Jika produk pangan terbuka maka:

1. Ikuti petunjuk penyimpanan yang tertera pada kemasan

2. pastikan pangan disimpan dalam wadah yang tertutup rapat

3. Cek ada atau tidaknya perubahan warna, bentuk, bau, atau rasa pada produk sebelum mengonsumsi kembali