Tata Kelola

Tata Kelola Perusahaan yang Baik ("Good Corporate Governance" atau disingkat "GCG"), adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip GCG / tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan (stakeholder). Contoh dari penerapan GCG adalah sistem pengendalian dan pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan, tata kelola teknologi informasi, pedoman perilaku etika, dsb.

Tata Kelola Perusahaan

Transparency (Transparansi)

Prinsip transparency dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas pengungkapan atas informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. Transparansi menunjukkan kemampuan dari para stakeholder terkait untuk melihat dan memahami proses dan landasan yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau dalam pengelolaan perusahaan.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menerapkan prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

• Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan pada Accounting Standard (standar akuntansi) dan Best Practices untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pengungkapannya.

• Mengembangkan IT dan MIS untuk memastikan pengukur kinerja yang sesuai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh direksi dan manajemen.

• Mengembangkan Enterprise Wide Risk Management untuk memastikan bahwa seluruh resiko yang signifikan telah diidentifikasi, terukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang telah ditentukan.

• Mengumumkan kepada publik untuk lowongan pekerjaan.

Accountability (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban Dewan Komisaris atau Direksi atas keputusan dan hasil yang dicapai sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola perusahaan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dapat direalisasikan antara lain melalui cara-cara berikut:

• Penyiapan laporan keuangan dilakukan secara tepat waktu dan benar. Menyusun Komite Audit dan Komite Risiko untuk meningkatkan fungsi pengawasan oleh Dewan Direksi.

• Menyusun dan meredifinisi tugas dan fungsi internal audit sebagai rekan bisnis strategis mendasarkan pada best practices sehingga internal audit tidak hanya melakukan compliance audit namun juga menggunakan pendekatan risk based audit.

• Memelihara pengelolaan kontrak-kontrak secara bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan yang timbul.

• Menegakkan hukum dengan cara menyusun sistem penghargaan dan penghukuman (reward and punishment system).

• Menggunakan Auditor Eksternal yang berkualitas dan profesional.

Responsibility (Tanggung Jawab)

Prinsip responsibility merupakan konsekuensi dari wewenang yang dimiliki oleh seseorang. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat direalisasikan antara lain melalui hal berikut:

• Penyadaran atas adanya responsibility kepada masyarakat atau pihak yang terkait dengan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak.

• Menghindari pemanfaatan/penyalahgunaan kekuasaan.

• Bersikap profesional dan memiliki etika.

Independence (Kemandirian)

Kemandirian/independensi memiliki arti bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola perusahaan, para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Direksi sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh/tekanan pihak lain yang dapat merugikan, menggangggu dan mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan atau menurunkan efektivitas pengelolaan kinerja perusahaan.

Fairness (adil)

Prinsip fairness berkaitan dengan perlakuan yang sama terhadap stakeholders. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan antara lain dengan cara:

• Menerbitkan corporate rules untuk melindungi pemegang saham minoritas.

• Menerbitkan corporate conduct dan compliance policies untuk mencegah terjadinya kecurangan, berbuat untuk kepentingan pribadi dan conflict of interest.

• Menyusun tugas dan kewajiban direksi, dewan komisaris, manajemen dan komite-komite termasuk di dalamnya sistem audit.

• Melakukan pengungkapan atas semua informasi material atau pengungkapan penuh (full disclosure) atas seluruh informasi yang mempengaruhi keberlanjutan perusahaan, misalnya hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan.

• Memperkenalkan kesempatan kerja yang sama pada semua calon pegawai maupun pegawai tetap yang telah bekerja untuk perusahaan.

Tata Kelola TI

IT Governance terdiri dari beberapa area yaitu:

● Strategic Alignment: memastikan keselarasan strategi antara bisnis dan TI;

● Value Delivery: memastikan TI dapat memberikan value bagi organisasi;

● Risk Management: memastikan risiko TI dikelola dengan baik untuk dapat melindungi aset, menyusun rencana pemulihan bencana, dan melakukan pengujian kepatuhan;

● Resource Management: memastikan resource TI dikelola dengan baik untuk mengoptimalkan pengembangan dan penggunaan resource yang tersedia;

● Performance Measurement: melakukan pengukuran hasil kinerja TI untuk menyususn langkah perbaikan berikutnya.

Selain itu berdasarkan COBIT 5, IT Governance memiliki beberapa prinsip berikut:

Meeting Stakeholder Needs

1. Tata kelola TI harus dapat memenuhi kebutuhan dan ekspektasi stakeholder.

2. Covering the Enterprise end-to-end
   Tata kelola TI harus dapat mencakup seluruh area TI untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan.

3. Applying a Single Integrated Framework
   COBIT 5 sebagai integrated framework harus dapat dijadikan sebagai referensi utama untuk tata kelola TI.

4. Enabling a Holistic Approach
   COBIT 5 sebagai framework tata kelola TI harus dapat digunakan sebagai pendekatan yang holistic dalam melakukan tata kelola dan manajemen TI.

5. Separating Governance from Management

Framework COBIT 5 memisahkan fungsi antara governance dan management terkait aktivitas, struktur organisasi, dan layanan. Perbedaan fungsi Governance dan Management menurut COBIT 5:

Governance

Tujuan dari governance adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan stakeholder dan kapabilitas TI dievaluasi secara seimbang, sesuai dengan tujuan organisasi, menentukan prioritas inisiatif TI dan melakukan pemantauan terhadap kinerja dan kepatuhan sesuai dengan arahan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi.

Management

Tujuan dari manajemen adalah untuk merencanakan, mengembangkan, menjalankan, dan memantau aktivitas TI agar selaras dengan arahan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi.

Manfaat Tata Kelola TI

Tata Kelola TI mempunyai banyak manfaat seperti penyelarasan strategis, peningkatan pengiriman, peningkatan kinerja dan manajemen sumber daya, dan kualitas ouput TI yang baik.

Dalam disiplin IT strategi, tata Kelola TI mempunyai manfaat seperti meningkan keselarasan strategi yang berdasarkan pada persepsi peningkatan dari nilai TI. Sementara itu, dari aspek architecture governance, tata Kelola TI mengedepankan standarisasi di bidang aplikasi dan teknologi. Tata Kelola TI juga meningkan performa manajemen dan sumber daya.

Pada aspek tata kelola proyek, tata kelola TI mengatur proyek untuk memaksimalkan operasi efisiensi dan mengidentifikasi risiko proyek tersebut. Manfaat tata kelola TI pada disiplin ini adalah meningkatkan kualitas proyek serta mengurangi budget proyek.

Selain itu, pada bidang tata kelola infrastruktur dan data, tata kelola TI mengoptimasi biaya infrastruktur teknologi dan mengatur asset informasi organisasi. Manfaat tata kelola TI pada bidang ini adalah mengurangi biaya infrastruktur secara keseluruhan dan keamanan data serta informasi dengan meningkatkan control. Selain itu tata kelola TI juga mengurangi risiko dengan menstandarkan komponen infrastruktur teknologi