Sanksi

1. Pelaku wajib dinonaktifkan secara sementara dari jabatan dan kerja-kerja dalam kapasitas jabatan tersebut, sehingga proses investigasi dapat dilakukan.

2. Pelaku wajib bekerja sama dengan tim khusus maupun tim eksternal untuk membuat pengakuan. Jika pelaku gagal bekerja sama, maka itu tidak membuat proses investigasi maupun ancaman pada sanksi, terhenti.

3. Pelaku juga dilarang untuk mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Project Multatuli atau melibatkan Project Multatuli sebagai organisasi selama proses investigasi atau penanganan kasus kekerasan seksual berjalan. Project Multatuli memiliki tanggung jawab untuk mengirimkan notifikasi kepada rekan individu maupun organisasi yang melibatkan pelaku dalam aktivitasnya.

4. Pelaku akan mendapatkan sanksi dalam bentuk teguran, pemotongan gaji, pemecatan, pengumuman ke publik, dan - tidak menutup kemungkinan pada - bentuk lain dan/atau perpaduan beberapa sanksi sekaligus yang dilakukan dengan diketahui dan disetujui oleh korban.

5. Pelaku diwajibkan mengikuti konseling dan/atau rehabilitasi atas pemahaman dan sikapnya.

6. Demi mewujudkan lingkungan yang nyaman, terutama karyawan Project Multatuli, maka Project Multatuli melarang pelaku yang masuk ke dalam proses investigasi atau sedang menjalani konseling dan/atau rehabilitasi untuk terlibat dalam kerja-kerja Project Multatuli.

7. Sanksi yang diberikan kepada pelaku, tidak kemudian menutup peluang pada proses hukum lanjutan sesuai aturan yang berlaku.

Pelaku tidak lagi diberi ruang dalam kerja sama dengan Project Multatuli. Jika organisasi yang bekerja sama dengan Project Multatuli gagal memberikan pelaporan tentang jalannya proses investigasi dan pemberian sanksi, Project Multatuli akan memutus kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan.

Demi mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta komitmen dalam penghapusan kekerasan seksual, Project Multatuli akan menginformasikan ke publik tentang proses investigasi yang sedang berlangsung jika diperlukan dan dengan persetujuan korban.

Proses ini dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban dan/atau saksi dan berdasarkan persetujuan korban.