1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 

Regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di BPMP Provinsi Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait pelaksanaan tugas dalam memberikan layanan informasi publik, PPID BPMP Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun prosedur operasional standar (POS) di antaranya sebagai berikut:

1. POS Layanan Permohonan Informasi Publik

2. POS Layanan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

3. POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

4. POS Pendokumentasian Informasi Publik

5. POS Pengujian Konsekuensi

6. POS Penetapan Informasi yang Dikecualikan

7. POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

8. POS Penanganan Sengketa Informasi

9. POS Layanan Pengumuman Informasi Publik