Hasil & Kajian

📚Diskusi Kelompok Terpumpun Lima Asas Administrasi Pajak Daerah Untuk Manajemen dan Akuntansi Piutang PBB-P2 di Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Lampung

Pada tahun 2026, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah menyelesaikan analisis tematik semester II tahun 2025 berjudul “Lima Asas Administrasi Pajak Daerah untuk Manajemen dan Akuntansi Piutang PBB-P2 di Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Lampung”. Kajian ini disusun sebagai upaya untuk mendukung penguatan pengelolaan serta akuntansi piutang PBB-P2 pada pemerintah daerah melalui pendekatan lima asas administrasi pajak daerah. Sebagai tindak lanjut dari kajian tersebut, telah dilaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT/FGD) bersama pemerintah daerah lingkup Provinsi Lampung guna memperoleh masukan, memperdalam pembahasan, serta menyusun rekomendasi atas pengelolaan piutang PBB-P2 di daerah.

Berikut kami sampaikan hasil kajian dan materi pendukung sebagaimana di bawah. Semoga bermanfaat!

• Hasil Kajian Analisis Tematik 

• Materi Paparan Diskusi Kelompok Terpumpun

• Hasil Diskusi/Notula Diskusi Kelompok Terpumpun

📚Hasil Kajian Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 2025 Dengan Judul "Analisis Dampak Penerapan PSAP 18"

Pada tahun 2025, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) telah menyelesaikan penyusunan kajian pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berjudul “Analisis Dampak Penerapan PSAP 18”. Dengan tujuan untuk menganalisis potensi dampak penerapan PSAP 18 terhadap perubahan praktik akuntansi pemerintahan dan proses adaptasi kelembagaan entitas akuntansi/pelaporan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, berikut kami sampaikan Kajian Pengembangan SAP sebagaimana di bawah. Semoga bermanfaat!

• Analisis Dampak Penerapan PSAP 18