DIALEK
Versi 2.0
Dialog Akuntansi, Layanan Edukasi, dan Kebermanfaatan
Versi 2.0
Dialog Akuntansi, Layanan Edukasi, dan Kebermanfaatan
INFORMASI TERBARU
Telah diterbitkan Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 19 - Revisi ketiga yang dapat diunduh disini.
Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 paling lambat tanggal 30 Juli 2025, sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-147/PB/2025.
Telah diterbitkan Revisi kedua Petunjuk Teknis Akuntansi Nomor 19 - Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal yang dapat di unduh disini
Telah diterbitkan Petunjuk Teknis Akuntansi 26 tentang Pencatatan BMN (Persediaan dan Aset Tetap) pada Masa Transisi Penyusunan Laporan Keuangan Audited yang dapat diunduh disini.
Telah diterbitkan Revisi kesatu Petunjuk Teknis Akuntansi 19 - Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada LKKL dan LKPP yang dapat diunduh disini.
Telah diterbitkan Petunjuk Teknis Akuntansi 25 - Persediaan dalam Proses, Persediaan yang tidak Dikuasai, dan KDP/ATB dalam Pengerjaan yang Dihentikan.
Telah diterbitkan PSAP Nomor 18 - Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP Nomor 19 - Pengaturan Bersama.
Khusus untuk Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga pengelola APBN
Kumpulan Petunjuk Teknis Terkait Akuntansi dan Aplikasi SAKTI
PSAP, Buletin Teknis Akuntansi, Interpretasi SAP, dan Petunjuk Teknis Akuntansi
Khusus untuk Pemerintah Daerah
Kumpulan Perda mengenai Kebijakan AKuntansi Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Lampung
Sebuah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah. Kerja sama ini mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Lampung.
Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang dievaluasi berdasarkan kesesuaian dengan standar akuntansi, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Materi yang tersedia bertujuan untuk meningkatan kompetensi pegawai dalam pengelolaan anggaran dan laporan keuangan melalui sesi daring interaktif untuk mendukung kinerja yang akuntabel dan efektif.
Menyediakan informasi yang akurat dan terintegrasi guna memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan setiap daerah. Data ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta transfer ke daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang optimal.