Pada tahun 2022 Kota Malang mengusulkan 6 (enam) Unit Kerja, yaitu  5 (lima) unit kerja menuju Predikat WBK dan 1 (unit) kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Berdasarkan Surat KemenPANRB tanggal 6 Desember 2022 Nomor: B/171/PW.04/2022, terdapat 1 Unit/Satuan Kerja yang memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

Pada tahun 2023 Kota Malang mengusulkan 3 (tiga) Unit Kerja, yang meliputi Disdikbud dan PKM Janti menuju Predikat WBK serta Dispendukcapil yang diusulkan untuk predikat WBBM. 

Berdasarkan Surat KemenPANRB tanggal 27 November 2023 Nomor: B/231/PW.04/2023, masih belum terdapat Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Kota Malang yang memperoleh predikat WBK maupun WBBM.

Pada tahun 2024 Kota Malang mengusulkan 2 (dua) Unit Kerja yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (BAPENDA) dan Dispendukcapil untuk memperoleh predikat WBBM serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM)  Janti untuk memperoleh predikat WBK.

Berdasarkan Surat KemenPANRB tanggal 5 Desember 2024 Nomor: B/177/PW.04/2024, Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Malang (BAPENDA) berhasil memperoleh predikat WBBM. Kemudian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan PKM Janti tidak dapat diusulkan sebagai  WBK karena masih dalam upaya perbaikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK.