BINWAS Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kota Malang

Ruang Lingkup Penilaian Oleh Tim Penilai Internal (TPI) Berdasarkan Komponen Pengungkit Pembangunan Zona Integritas

RUANG LINGKUP PENILAIAN OLEH TPI

Meliputi 2 Aspek Penilaian, Diantaranya:

Komponen Pengungkit (60%)
Komponen Hasil (40%)

KOMPONEN PENGUNGKIT

MANAJEMEN PERUBAHAN

TUJUAN :Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN yang lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN :

Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan.
Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan.
Implementasi Core Value ASN BerAKHLAK.

PENATAAN TATA LAKSANA

TUJUAN :Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN :

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan;
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan
Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

MANAJEMEN SDM

TUJUAN :Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN :

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;
Meningkatnya disiplin SDM aparatur;
Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan
Meningkatnya profesionalisme SDM.

PENGUATAN AKUNTABILITAS

TUJUAN :Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN :

Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

PENGUATAN PENGAWASAN

TUJUAN :Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN :

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang
Meningkatkan sistem integritas sebagai upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

PELAYANAN PUBLIK

TUJUAN :upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau);
Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah;
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik .

KOMPONEN INDIKATOR HASIL

TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH & AKUNTABEL

INDIKATOR :

Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) berupa hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada unit kerja yang mengusulkan zona integritas.

Capaian Kinerja lebih baik untuk memastikan bahwa selain dari aspek pelayanan serta integritras, unit kerja juga memperhatikan ketercapaian kinerja terhadap perjanjian kinerja.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

INDIKATOR :diukur melalui nilaipersepsi kualitas pelayanan (survei eksternal). Pelaksanaan Survey persepsikualitas pelayanan mengacu pada kebijakan terkait survey kepuasan masyarakat
(SKM) yang diterbitkan oleh Kementerian PANRB pada bagian Deputi Bidang Pelayanan Publik.

Page updated

Google Sites

Report abuse