SKP

| Dosen | BKD dan LKD | SKP | PAK |

Catatan:

Sudah ada PP 30 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan revisi PP Nomor 46 Tahun 2011. [klik disini untuk PDF]

Ps 64 ay 5: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

PENYUSUNAN SKP DOSEN

Berdasarkan PERKA BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang

Ketentuan Pelaksanaan PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,

DAN PENDIDIKAN TINGGI

JAKARTA

2018

DASAR HUKUM

1. PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

2. PERKA BKN Nomor 1 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS

PPK-PNS

Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap:

1. Sasaran Kerja Pegawai (bobot 60%)

2. Perilaku Kerja (bobot 40%)

SASARAN KERJA PEGAWAI

• Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS

• Setiap PNS pada awal tahun wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi

BAHAN-BAHAN PENYUSUNAN SKP

• Rencana Kerja Tahunan atau Penetapan Kinerja Tahunan organisasi bersangkutan

• Dokumen Organisasi dan Tata Kerja organisasi bersangkutan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

• Dokumen uraian tugas/jabatan pemegang jabatan

• Peta jabatan yang telah divalidasi

• Laporan capaian pelaksanaan tugas tahun sebelumnya

• Permenpan dan RB tentang Jabfung dan angka kreditnya bagi jabatan fungsional tertentu

TARGET SKP

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan

• • Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari unit organisasi bersangkutan, maka penetapan target didasarkan pada RKT yang telah ditetapkan

  • Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari output/hasil kerja unit organisasi lain, maka penetapan target didasarkan pada asumsi rata-rata tahun sebelumnya

  • Bagi pemegang jabatan fungsional tertentu penetapan target berdasarkan pada angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PRINSIP PENYUSUNAN SKP

• • • • • JELAS, kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas

        • DAPAT DIUKUR, kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas

        • RELEVAN, kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas masing-masing

        • DAPAT DICAPAI, kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS

        • MEMILIKI TARGET WAKTU, kegiatan yang dilakukan harus dapat ditentukan waktunya

PENGECUALIAN DARI PENYUSUNAN SKP

1. PNS yang melaksanakan tugas belajar

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja, dan dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang bersangkutan

Untuk yang tugas belajar di luar negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademik diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui perwakilan R.I di negara yang bersangkutan.

Untuk yang tugas belajar dalam negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademik diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan

Contoh nilai SKP: Ahmad Anis, SH melaksanakan tugas belajar di Groningen University, Belanda dengan nilai akademik 85 (baik), maka nilai SKP pada akhir tahun adalah nilai akademik dikalikan dengan 60% ( 85 x 60% = 51).

2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya, penilaian prestasi kerja dilakukan oleh pejabat penilai di mana yang

bersangkutan bekerja

3. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar

negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun.

Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya dinilai dari unsur perilaku kerja, dan dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk, berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja

4. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga non struktural

5. PNS yang Cuti di Luar Tanggungan Negara

6. PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun

7. PNS yang diberhentikan sementara

Penyusunan SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah, maka penyusunan SKP dilakukan pada awal bulan sesuai dengan SPMT atau SPMJ

Penyusunan SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu.

Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.

Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.

SKP bagi PNS yang kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka untuk penyusunannya berlaku ketentuan sbb:

1. Jika kegiatan yang dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan kedalam SKP yang bersangkutan

2. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yang bersangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.

Penyusunan SKP bagi PNS yang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural.

PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI

1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sbb:

a) 91 – ke atas : Sangat baik

b) 76 – 90 : Baik

c) 61 – 75 : Cukup

d) 51 – 60 : Kurang

e) 50 – ke bawah : Buruk