Alih-alih memberikan pemahaman yang mencerahkan, artikel Redi Panuju Sastra dan Film Kiri yang Naik Daun (28/8) justru berpotensi memicu atau bahkan memelihara kesalahpahaman masyarakat kepada Bumi Manusia (BM) khususnya, dan sejarah sastra serta film Indonesia umumnya. Setidaknya ada empat hal dari artikel tersebut yang patut diuji argumentasinya.

         Pertama, tidak ada definisi yang jelas tentang istilah ‘kiri’ dalam tulisan itu. Redi menggunakan istilah tersebut secara apriori seolah yang ‘kiri’ semata merujuk pada ‘Marxisme’ . “Ruang hukum dan politik yang sudah permisif terhadap ajaran Marxisme,” tulis Redi, “menjadi angin segar bagi transformasi sastra kiri ke film.” Secara historis, ‘kiri’ merujuk pada era Revolusi Perancis (1789-1799) di mana posisi tempat duduk kelompok yang menentang kekuasaan monarki berada di sebelah kiri ruangan. Dalam perkembangannya, semangat menggugat segala sesuatu yang dianggap ‘absolut’ semisal konstruksi gender, kultur patriarki, feodalisme, institusionalisasi tafsir, dan nasionalisme, juga berkorelasi dengan ‘kiri’. Artinya, ‘kiri’ sebagai suatu terminologi politik dan juga praktik diskursif dalam tahap-tahap tertentu bisa beririsan juga dengan liberalisme, feminisme, kapitalisme, dan nasionalisme. Maka, memahami ‘kiri’ semata berasosiasi dengan Marxisme adalah tindakan yang simplistis dan reduktif.

         Kedua, lack of definition tersebut membuat perspektif Redi dalam menilai novel  dan film BM menjadi bias dan kacau antara penggunaan istilah ‘kiri’ dan ‘Marxisme’. Apabila dicermati, BM sama sekali tidak membahas atau merepresentasikan tema-tema, katakanlah demikian, Marxisme. Misalnya, tema perjuangan kelas, subjek-kolektif, dan revolusi. Dalam versi novel, lebih lagi filmnya, yang dijumpai dalam BM justru kisah para borjuis Jawa yang ditunjukkan dengan upaya Minke sebagai seorang ‘Raden Mas’ memperjuangkan cintanya; serta Ontosoroh, pengusaha sukses yang memperjuangkan haknya sebagai perempuan dan ibu. Alih-alih komunal atau atas nama ‘kelas’ atau ‘bangsa’nya, konflik-konflik subjek dalam BM bersifat individual, bukan kolektif. Pergulatan Minke untuk mendapatkan Annelis; serta Nyai Ontosoroh untuk mempertahankan anaknya, adalah pergulatan personal, bukan komunal.

Jadi, di mana letak ‘Marxis’ novel BM? Tidak ada, saya kira. Maka, pernyataan Redi bahwa film BM telah menandai permisifnya pemerintah terhadap Marxisme adalah tidak relevan karena memang ideologi tersebut tidak pernah ada dalam teks novel BM. Lalu, apakah bisa dianggap ‘kiri’? Jika cerita tentang seorang kekasih yang ingin mempertahankan hubungannya; juga seorang Ibu yang mempertahankan hak atas anaknya dilabeli ‘kiri’, tidak terbilang berapa banyak sastra dan film kita yang kemudian layak dilabeli sastra dan film ‘kiri’.

         Ketiga, ‘sastra kiri’ tidak sama dengan ‘sastra kontekstual’ seperti dikatakan oleh Redi seraya mengutip Ariel Heryanto. Dalam buku Perdebatan Sastra Kontekstual (1985) dan artikel Masihkan Politik Jadi Panglima: Politik Kesusastraan Indonesia Mutakhir (1988) Ariel menulis, sembari melanjutkan penjelasan tentang konsep ‘sastra kontekstual’, terdapat empat jenis sastra di Indonesia. Yakni, sastra yang diresmikan yakni yang sesuai ‘visi’ negara, sastra terlarang, semisal tetralogi Bumi Manusia, sastra yang diremehkan, semisal cerita silat dan sastra stensilan, serta sastra yang dipisahkan, semisal sastra berbahasa daerah. Sastra ‘kiri’, dengan demikian, tidak dikenal, melainkan sastra yang ‘dilarang’ oleh rezim saat itu.

Keempat, ada anakronisme fatal saat Redi mengatakan inisiator Manifes Kebudayaan adalah Lekra dan Pramoedya. Manifes Kebudayaan dan Lekra justru saling ‘serang’ dan berpolemik sengit melalui gagasan sejak 1950an, dan memuncak di awal tahun 1960-an. Manifes Kebudayaan dirilis 1963 menyerukan kebebasan individu dalam menyuarakan humanisme universal dalam filsafat modernisme; sementara Lekra telah lama berpandangan seni dan sastra haruslah berpihak pada kepentingan kelas proletar yang bermuara pada pembentukan kesadaran dan praktik revolusi. Manifes Kebudayaan lantas dibubarkan oleh Soekarno pada 1964 karena dianggap tidak sejalan dengan semangat revolusi kemerdekaan Indonesia. Sampai di tahap ini, jelaslah bahwa pemberian label tertentu, katakanlah ‘kiri’, pada karya seni termasuk sastra dan film sungguh memiliki konsekuensi pertanggungjawaban yang kompleks, baik secara akademik maupun secara sosiokultural.

Transformasi BM dari novel ke film memang menjadi fenomena menarik justru bila ia ditafsir dari sudut pandang sosiokulturalnya. Masyarakat Indonesia, harus diakui, belum sepenuhnya bebas dari beban masa lalu. Narasi peristiwa 30 September 1965, Reformasi 1998, dan masih menguatnya politik identitas SARA akhir-akhir ini menjadi penanda betapa beban masa lalu itu senantiasa bisa terbangun atau dibangunkan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan tertentu pula. Dalam situasi demikian, hal utama yang diperlukan adalah kemampuan menafsirkan dan juga meredam diri sehingga kita tidak mudah melabeli sesuatu/seseorang  yang justru bisa menjerumuskan kita pada pemahaman dan tindakan yang tidak sesuai. Seturut kata Pramoedya, “Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.”

Pada 5 Juli 2019, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (BPBP) melalui dinding facebooknya mengunggah bahan tayang yang apabila diparafrase kira-kira berbunyi: manakah penulisan yang baku, penyair atau pensyair? Kata ‘penyair’ diberi tanda silang merah yang berarti ‘salah’ atau ‘keliru’; sedangkan kata ‘pensyair’ diberi tanda kotak hijau yang berarti ‘benar’ atau ‘tepat’. Unggahan tersebut memantik komentar-komentar dari warganet. Bahkan di beberapa grup whatsapp komunitas penulis, dosen, dan sejenisnya, bahan tayang itu beredar viral. Ada yang membahasnya secara serius, ada yang sambil lalu. Tak sedikit yang merasa heran dan berkomentar sinis. Anehnya, beberapa jam setelah itu, unggahan tersebut tidak ada lagi di dinding facebook lembaga yang darinya Bahasa Indonesia terstandardisasi itu. Apa yang lantas bisa dipelajari dari insiden, katakanlah demikian, ‘penyair’ dan ‘pensyair’ berikut diskusi warganet yang ditutup dengan ‘raibnya’ unggahan tersebut?

Reaksi tersebut muncul boleh jadi karena minimnya penjelasan yang disediakan oleh BPBP. Dalam konteks ‘penyair’ dan ‘pensyair’, penjelasan teknisnya mungkin sederhana. Konsonan KTSP yang mendapat imbuhan ‘pe-‘ pada umumnya memang lebur, kecuali bila bertemu bentuk asal yang dua huruf awalnya adalah konsonan. Contohnya, pengkhotbah (bukan penghotbah); pengkhianat (bukan penghianat). Sangat mungkin BPBP hendak konsisten dengan azas tersebut sehingga bentuk baku penyebutan pencipta ‘syair’ disebut ‘pensyair’. Penjelasan tersebut dalam tahap-tahap tertentu bisa diterima, namun sesungguhnya masih sangat kurang. Terlebih pada kosakata baru yang merupakan padanan dari kata dan istilah dari bahasa asing.

Jika dicermati, sebagian besar bahan-tayang yang diunggah BPBP di facebook memang lebih bersifat informatif dan normatif alih-alih edukatif dan substantif. Informatif dalam arti BPBP termasuk rajin mengunggah padanan kata untuk istilah serapan dari bahasa asing secara rutin. Beberapa contoh padanan kata tersebut di antaranya rekam cadang (backup), jenama (brand), galat (error), lokapasar (marketplace), diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion), dan masih banyak lagi. Kerja yang sangat positif dan perlu diapresiasi, sebenarnya. Namun, sangat sedikit rilis yang disertai dengan penjelasan memadai. Barangkali akan lebih edukatif apabila publik diberi pemaparan secara etimologis dan, bila perlu, filosofi dasar pemadanan yang dipakai. Mengapa langir krim, misalnya, adalah padanan baku dari creambath? Apakah ‘langir’ bersumber dari bahasa daerah? Bila iya, dari bahasa daerah mana? Mengapa bahasa daerah tersebut yang dipilih dan bukan bahasa daerah lainnya? Penjelasan secara etimologis akan memberi wawasan baru bagi pengguna yang sejalan dengan motto BPBP yakni Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing.

Namun, harus dikatakan juga penjelasan secara etimologis pun akan kurang lengkap tatkala pembahasan tiba pada kata yang ‘sensitif’ seperti pada kata ‘penyair’ dan ‘pensyair’. Disebut sensitif karena kata ‘penyair’ bukan hanya sudah terlanjur jamak digunakan baik dalam ragam cakapan maupun tulisan, di buku-buku dan bahkan karya-karya akademik yang menerapkan standar kebakuan ejaan secara ketat, melainkan juga kata tersebut sangat dekat dengan para pencinta dan ‘pencipta’ bahasa: sastrawan. Reaksi warganet yang teramat kritis merupakan indikasi paling mudah betapa sensitif dan pentingnya kata ‘penyair’ yang saat itu disebut sebagai bentuk tidak baku dari ‘pensyair’.

Reaksi tersebut bahkan bergerak ke arah yang, katakanlah, filosofis dan mungkin tidak terduga oleh BPBP sebelumnya. Seturut definisi dalam kamus, ‘pensyair’ adalah pengarang sajak atau pengarang syair. Pertanyaannya, apabila Chairil Anwar yang masyhur lewat frasa ‘binatang jalang’ adalah pensyair, apakah siswa sekolah dasar yang menulis sajak untuk lomba Agustus-an boleh disebut pensyair? Sesederhana itukah kriteria seorang ‘pensyair’? Sementara semua penulis novel bisa disebut novelis, namun tidak semua, kita tahu, otomatis ‘boleh’ disebut sastrawan. Benar bahwa novel dan sajak adalah genre dari karya sastra, namun tidak sesederhana itu seseorang yang menulis karya sastra bisa disebut sebagai sastrawan. Ada lapisan-lapisan wacana dan nuansa-nuansa yang senantiasa hadir dalam satu kata, yang itu tidak bisa hanya dijelaskan secara teknis belaka. Dalam konteks ‘penyair’ dan ‘pensyair’, beberapa warganet kemudian berpendapat alangkah baiknya bila kedua kata tersebut dianggap sama-sama baku, untuk membedakan antara orang yang memang tekun mencipta syair dan diakui ketekunan serta kualitasnya; dengan yang ‘sekadar’ pernah atau sedang mencipta syair. Kata ‘penyair’, ternyata, punya daya ‘magis’ dan muruah yang begitu tinggi.

Riuhnya reaksi warganet tersebut agaknya terpantau oleh redaksi KBKB sehingga beberapa jam setelahnya, unggahan tersebut tak lagi muncul di dinding facebooknya. Penulis yang saat itu mengecek ke aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di gawai mendapati kata ‘penyair’ tanpa disertai definisi kecuali keterangan sebagai ragam ‘cak’ atau cakapan yang berarti penggunaan secara lisan dari bentuk baku ‘pensyair’. Hal itu tidak berubah sampai saat artikel ini ditulis. Uniknya, di laman daring KBBI, ‘penyair’ dan ‘pensyair’ muncul beriringan tanpa ada keterangan yang membedakan antara keduanya.

Masalah tidak sehatnya sosio-edukasi secara lebih pelik terepresentasikan dengan gamblang pada kehidupan anak-anak jalanan bersekolah. Mereka seolah berdiri pada garis dilematis: bekerja untuk membiayai kebutuhan pendidikan formal (sekolah), atau tidak usah berpendidikan sama sekali. Meskipun terkesan klise, ekstrim dan sudah banyak dipahami bahkan diseminarkan, anak jalanan bersekolah yang masih terlunta-lunta dalam hal mendapatkan fasilitas belajar masih banyak ditemukan. Di satu sisi, mereka relatif lebih beruntung ketimbang anak-anak lain yang tidak bersekolah. Di sisi lain, dengan kualitas dan kuantitas belajar yang sangat minim seiring tuntutan hidup, jargon “sekolah: demi masa depan yang lebih cerah” boleh jadi, bagi mereka, sampai kapan pun hanya utopia platonis belaka. 

Street Student Centre

Street Student Centre (SSC) memiliki dua dimensi konseptual. Yang pertama, memandang anak jalanan berusia sekolah pada umumnya, dan yang bersekolah pada khususnya, sebagai subjek pendidikan yang eksistensinya selalu dalam keadaan kritis dan rentan dalam konteks sosio-edukasi. Kedua, sebagai tindak lanjut dari konsep yang pertama, SSC merupakan lembaga bimbingan belajar yang secara khusus dibentuk untuk membantu pemenuhan kebutuhan edukasi anak-anak tersebut.

Berbeda dengan Rumah Singgah atau bentuk relokasi-relokasi lain yang biasa dikembangkan oleh LSM-LSM, SSC langsung “menembak” anak-anak jalanan tersebut di tempat ia biasa bekerja, dan lebih difokuskan pada aspek pemenuhan kebutuhan edukasi. Kelebihannya (1) mereka tidak perlu beradaptasi dengan lokasi baru. Anak asongan dan jalanan pada umumnya memiliki jiwa yang keras, liar, fatalis, sinis, dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Dengan mendatangi dan memberi bimbingan belajar di lingkungannya sendiri, secara psikologis mereka merasa lebih nyaman dan tenang (2) Dengan asumsi bahwa semenjak kecil sudah bekerja juga merupakan hal yang positif, model pendekatan tersebut tidak terlampau mereduksi waktu dan nuansa bekerja yang terlanjur akrab pada mereka.

Muncul pertanyaan, bagaimana bisa fokus untuk belajar jika tempat belajarnya saja tidak kondusif (di jalanan atau emperan toko)? SSC menggunakan model les privat: satu anak satu pengajar sehingga secara otomatis kesulitan konsentrasi bisa diminimalkan. Pun, prinsip pelajaran ada di mana-mana berikut juga dengan tempat belajarnya, harus secara kuat ditanamkan. Sebab mendapatkan kesempatan dan ruang belajar yang kondusif bagi anak-anak asongan tersebut adalah hal yang sangat sulit, jika ditilik dari latar belakang sosio-edukasinya. Bahkan kalau boleh menengok sejarah, bukankah Socrates dulu memberi kuliah filsafat murid-muridnya dengan cara diskusi di pasar-pasar atau di jalan-jalan?

Lebih lanjut, konsep SSC pun bisa lebih dioptimalkan dengan tidak sekedar memberi bimbingan belajar, namun juga membantu memberi atau mencarikan subsidi biaya sekolah, terutama bagi anak jalanan yang belum mampu bersekolah atau putus sekolah.  

Pertanyaannya, siapa yang mau dan bisa mengembangkan SSC secara kongkret?

SSC merupakan kegiatan sosial yang murni berangkat dari prinsip pengabdian pada masyarakat secara kongkret dan signiftikan. Siapapun yang memiliki itikad baik untuk concern pada pendidikan anak jalanan bisa berpartisipasi untuk membuat atau mengembangkan SSC. Tapi jika boleh menyebut pihak mana yang paling mungkin untuk concern dalam SSC, jawabannya adalah: mahasiswa dan perguruan tinggi-perguruan tinggi di Surabaya. Alasannya, mahasiswa adalah para terpelajar yang secara inheren sedang mengada dalam pendidikan tinggi, yang secara keilmuan diasumsikan relatif mampu mengatasi pelajaran sekolah yang sedang ditempuh oleh anak-anak jalanan.

Contoh SSC yang sudah terbentuk dan melibatkan mahasiswa antara lain Komunitas Belajar Akademos, yang bertempat di Mall Galaxy dan beranggotakan pedagang asongan berusia sekolah di Mall tersebut (Metropolis Jawa Pos 12/10/2007) Staf pendamping belajar komunitas tersebut berasal dari mahasiswa-mahasiswi, baik yang sedang menempuh S-I maupun S-2 di empat perguruan tinggi di Surabaya yakni UNAIR, ITS, UBAYA, dan UWM. Disiplin keilmuan yang berbeda-beda yang sedang ditempuh staf pendamping belajar tersebut semakin mempertebal signifikasi kurikulum Berbasis Kompetensi yang kini diterapkan di pelbagai sekolah. 

Menyadari bahwa mendirikan dan menjalankan SSC tidak sekedar membutuhkan keberanian dan komitmen, namun juga fasilitas penunjang penyelenggaraan pendidikan yang memadai, mahasiswa bisa bersinergi dengan almamaternya. Perguruan Tinggi tentunya tidak terlalu kesulitan untuk memberi fasilitas semisal pengadaan buku dan alat tulis, atau bahkan menjadi konsultan pendidikan. Bukankah Pengabdian Pada Masyarakat juga tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi? Saya rasa, mengembangkan SSC secara kongkret dan kontinu adalah salah satu bentuk artikulasi dan implementasi yang efektif, signiftikan dan tepat sasaran dari butir tersebut.

Demikianlah. Tanpa bermaksud meremehkan, anak-anak jalanan yang sedang dibicarakan ini boleh jadi tak cukup mengerti, atau barangkali juga tak peduli dengan wacana dan sengitnya diskusi repetitif tentang model pendidikan dan pembelajaran yang baik dan benar untuk anak-anak pada umumnya, atau anak jalanan pada khususnya. Anak jalanan lebih membutuhkan uluran tangan dan dukungan langsung dari orang-orang yang memang tulus dan serius berkomitmen tanpa harus selalu bergantung secara mutlak pada proposal-proposal pengajuan dana yang ini atau yang itu, untuk membantu ringkihnya lingkungan edukasi mereka.

Sebagai penutup, ijinkanlah saya mengutip lagu Sore Tugu Pancoran karya Iwan Fals:  …cepat langkah waktu pagi menunggu, Si Budi sibuk siapkan buku. Tugas dari sekolah selesai setengah. Sanggupkah Si Budi yang di dua sisi…